Jelang Pileg - Pilpres, AMLB Ajak Masyarakat Lampung Jaga Kondusifitas

Bandarlampung - Setahun lagi menjelang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, Aliansi Masyarakat Lampung Bersatu (AMLB) ajak masyarakat Lampung untuk tidak terbawa arus konstelasi politik yang berlangsung di pusat. AMLB mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menjaga Lampung tetap kondusif dan damai.

Koordinator AMLB, Resmen Khadafi merasa prihatin atas konstelasi politik yang terjadi di level nasional yang berdampak sampai ke daerah.

Menurutnya, kontelasi politik jelang pileg dan pilpres di level nasional itu berpotensi pada banyak munculnya berita-berita bohong atau hoax.

"Berangkat dari rasa keprihatinan bersama terkait konstelasi politik baik di level nasional maupun daerah seperti adanya potensi munculnya berita bohong/hoax serta ujaran kebencian, yang saat ini intensitas nya semakin meningkat, makanya kita selaku masyarakat Lampung harus segera mengambil sikap," terangnya, Kamis (30/8).

Atas persoalan tersebut, lanjutnya, pertama pihaknya masyarakat Lampung untuk menghindari sikap yang dapat menimbulkan ujaran kebencian.

Kedua, menghindari menyebarnya berita bohong/hoax, dengan bersikap bijaksana terhadap semua sumber pemberitaan di media social.

Lalu, menciptakan pemilu damai tanpa provokasi. Keempat, memperkuat rasa persaudaraan sesama anak bangsa sebagai bentuk cinta NKRI. Terakhir, memperkuat persatuan dan persaudaraan masyarakat di Provinsi Lampung.*

"Mari kita ciptakan pemilu damai, tanpa provokasi, Kita bersaudara, kita cinta Lampung, kita cinta NKRI, " pungkasnya. (Cah).

Penegak Hukum Diharapkan Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus

Sekretaris pansus money politics DPRD Lampung, Yandri Nazir. 

Bandarlampung - Pansus money politics DPRD Provinsi Lampung segera mengeluarkan rekomendasi untuk diparipurnakan. Dalam rekomendasinya, terdapat permasalahan - permasalahan yang mesti ditindaklanjuti oleh institusi penegak hukum, seperti pihak Kejaksaan, Kepolisian, BPK, serta KPK. Untuk itu, pansus berharap institusi penegak hukum dapat menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi pansus.

Sekretaris pansus money politics DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir mengungkapkan, pansus sudah masuk dalam finalisasi penyusunan rekomendasi untuk segera diparipurnakan.

"Tinggal rapat pembahasan internal sekali lagi untuk kemudian disampaikan ke pimpinan dewan untuk segera diparipurnakan, " ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/8).

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini menjelaskan, pansus hanya berkewajiban untuk melaporkan hasil kerja dalam bentuk rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat.

"DPRD ini kan bukan lembaga eksekutif ataupun yudikatif, kita sebagai legislatif. Jadi, kita hanya mengeluarkan rekomendasi hasil kinerja pansus saja, " jelasnya.

Namun, Bendahara DPD Partai Demokrat Lampung ini berharap, rekomendasi pansus money politics ini bisa menjadi bahan institusi penegak hukum untuk memproses permasalahan yang ada.

"Kita berharap rekomendasi pansus ini bisa menjadi bahan bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil keputusan pansus. Dan karena jika diparipurnakan itu sudah menjadi keputusan DPRD, " paparnya.

Yandri juga menyatakan, tidak ada sanksi terhadap instansi terkait jika tidak menjalankan rekomendasi pansus. Tapi, sambungnya, pasti ada sanski sosial bagi mereka karena masyarakat juga mengamati kenapa rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti.

"Kita berharap kedepan disamping pansus mengkritisi dan mengeluarkan rekomendasi terhadap pelaksaan demokrasi sekarang, pansus berharap proses demokrasi kedepan tidak terulang lagi seperti pilgub kemarin. Kita berharap ada proses demokrasi jujur adil dan bermartabat dan punya harga diri, tidak seperti sekarang ini, " pungkasnya.  (Cah).

Pemkab Lamsel Akan Berdayakan Dekranasda

Lampung Selatan : Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) berencana akan melakukan pengembangan Dekranasda Kabupaten Lamsel.

Rencananya pengembangan Dekranasda Lamsel, selain sebagai pusat bisnis dan promosi usaha kecil menengah (UKM), juga sebagai destinasti pariwisata di Lamsel.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindag dan Pasar) Kabupaten Lamsel, Qorinilwan saat pemaparan disela acara rencana pengembangan Dekranasda Lamsel di Aula PKK perkantoran pemkab setempat, Kamis (29/08/2018).

"Paparan ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi rencana kerja dekranas ditahun 2019  sampai 2021," kata Qorinilwan.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Lamsel ini melanjutkan, yang biasanya Dekranasda Lamsel pada hari libur kerja tutup, terhitung tahun 2019 mendatang akan dibuka dengan tujuan melayani masyarakat yang berminat terhadap produk-produk yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Dekranas Lamsel.

"Dapat kami sampaikan juga, berikut beberapa produk unggulan di Deskranasda, seperti kain tapis, kain sulam usus, kain tenun inuh, gerabah, kerajinan rotan, kerajinan kerang, kerajinan lidi, bonggol kelapa, batok kelapa, dimana para pelaku usahanya tersebar di 17 kecamatan," bebernya.

Sementara itu, Ketua Umum Dekranasda Kabupaten Lamsel Winarni Nanang Ermanto mengatakan, terwujudnya pengembangan Dekranasda berjalan sukses, perlu adanya kerjasa sama tim pengurus Dekranasda.

"Saya berharap seluruh pengurus Dekranasda agar saling bahu membahu agar Dekranasda kita, dapat lebih besar dan cita-cita Kabupaten Lamsel dapat terwujud melalui Dekranasda," harapnya. (fitri)

PKS Ajukan Dua Nama Calon Pendamping Loekman

Lampung Tengah---Tidak ingin ketinggalan dengan Partai Demokrat yang sudah menggodok nama untuk calon pendamping Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lamteng pun sudah menyiapkan duan nama.


Nama tersebut sudah sampai ditingakt Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Lampung."(Dua nama) sudah sampai ke DPW,"kata Ketua DPD PKS Lamteng Anton Rabani, Rabu (29/8/2018).


Namun demikian Anton enggan membeberkan nama-nama tersebut."Maaf untuk saat ini masih kita rahasiakan. Kita akan bahas dulu ditingkat Provinsi,"akunya.


Anton menjelaskan, sejauh ini ada dua sampai tiga nama yang muncul untuk calon mendampingi Loekman. Mereka kata Anton ada dari internal partai dan juga eksternal partai."Kita tunggu sampai beliau (Loekman) dilantik dulu lah, baru akan kita ajukan,"paparnya.


Untuk diketahui, Sekjen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad, mengatakan saat ini pihaknya tengah menggodok bakal calon pendamping Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto.


Untuk diketahui, Loekman yang saat ini menjabat sebagai wakil Bupati bakal dilantik menjadi Bupati. Hal ini untuk mengisi posisi yang ditinggal Mustafa pasca terjerat kasus suap beberapa waktu lalu.



Partai Demokrat yang menjadi salah satu partai pengusung Mustafa-Loekman pada Pilbup 2014 lalu otomatis bisa mengusulkan calon pendamping untuk Loekman.



"Sekarang masih di bahas di tingkat bawah (DPC) nanti mereka menyampaikan kepada kita (DPD) siapa yang diajukan untuk menjadi pendamping,"kata Fajrun.



Fajrun menambahkan, untuk calon yang bakal di ajukan dipastikan kader asli Lampung Tengah."Prioritas kita pasti kader Lamteng, karena dia yang pahan situasi dan konidisi dilapangan seperti apa,"ungkapnya.



Apakah ada kemungkinan Ketua DPC Demokrat Lamteng, Anang Hendra Setiawan yang diajaukan,? Kata Fajrun hal itu tidak menutup kemungkinan, namun kata dia masih terlalu dini membicarakan hal tersebut."(Anang Hendra Setiawan) bisa saja, semua bisa terjadi,"ujarnya.



Sementara Ketua DPC Demokrta Lamteng Anang Hendra Setiawan mengatakan terkait calon yang diajukan sedang dalam tahap pembahasan."Masih kita bahas, kita mau Lampung Tengah ini berjalan dengan baik,"kata Anang.



Disinggung apabila Partai mengusulkan dirinya mendampingi Loekman, dengan tegas Anang menyatakan siap."Kalau itu perintah Partai tentu saya siap,"tutup Anang. (san/asa)

Bawaslu Lamteng "Ancam" Pidanakan Bacaleg dan Parpol

Lampung Tengah---Masa kampanye belum dimulai, para bacaleg dan parpol sudah mulai bersosialisasi menggunakan alat peraga yang memunculkan citra diri.


Hal ini membuat Bawaslu Lampung Tengah gerah hingga mengancam memidanakan bacaleg dan parpol yang kampanye di luar jadwal.


Anggota Bawaslu Lamteng Bidang Pengawasan dan Pencegahan Edwin Nur menyatakan, hasil pengawasan di lapangan sudah banyak alat peraga kampanye peserta Pemilu 2019 bertebaran.


"Sudah banyak kita temukan alat peraga kampanye di lapangan. Sedangkan sekarang ini belum memasuki masa kampanye," katanya.


Karena itu, kata Edwin, Bawaslu Lamteng meminta para bacaleg dan parpol menertibkan sendiri alat peraga kampanye tersebut.


"Kita imbau bacaleg dan parpol menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya. Jika tidak ditertibkan, kita akan memidanakan bacaleg dan parpol yang kampanye di luar jadwal ini. Ini sesuai Surat Edaran Bawaslu RI bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Pusat, KPU Prov., dan KPU Kabupaten/Kota, setiap peserta pemilu dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 sebagaimana diatur dalam pasal 492 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum," tegasnya.


Terkait hal ini, kata Edwin, pihaknya sudah berkirim surat ke parpol-parpol di Lamteng. "Surat edaran dan imbauan sudah dikirim ke parpol-parpol. Kita berharap bisa ditindaklanjuti dengan penuh kesadaran. Jangan tampilkan citra diri dan nomor urut parpol atau calon karena belum masuk masa kampanye," katanya.


Alat peraga kampanye yang banyak ditemukan, kata Edwin, terbanyak ada di tiga kecamatan. "Paling banyak di Terbanggibesar, Gununsugih, dan Punggur," ujarnya.


Sekadar diketahui, berdasarkan Peraturan KPU No. 5/2018 tahapan kampanye dimulai  23 September 2018-13 April 2019. (san/asa)

Suami Bupati Tulangbawang yang Batal Nyaleg, Posisinya Digantikan Kakak Kandung

TULANGBAWANG - Posisi suami Bupati Tulangbawang Winarti, Kadek Suwartika yang dikabarkan batal nyaleg DPRD Provinsi Lampung dari PDIP akan digantikan oleh Ketut Romeo.

Ketut Romeo merupakan mantan Camat Dente Teladas yang telah pensiun. Ketut Romeo merupakan kakak kandung dari suami Bupati Tulangbawang, Kadek Suwartika.

"Pak Kadek batal nyaleg karena pernah tersandung kasus tipikor, posisinya diganti kakak kandungnya yakni Ketut Romeo. Jadi Pak Ketut Romeo menjadi caleg nomor urut 2 PDIP dari dapil 6 DPRD Provinsi Lampung," beber sumber kepada wartawan ini, Rabu (29/8/2018).

Bahkan menurut beberapa warga di Kabupaten Tulangbawang dan Mesuji, Ketut Romeo sudah menemui beberapa pengurus Partai berlambang banteng moncong putih itu hingga tingkat ranting untuk memberitahukan prihal pencalegan Ketut menggantukan Kadek.

"Saya diberitahu oleh kawan-kawan partai bahwa Pak Kadek batal nyaleg, posisi pak Kadek akan digantikan oleh Pak Ketut Romeo. Menurut informasi Pak Ketut merupakan kakak kandung Pak Kadek," terang kader PDIP di Mesuji

Diberitakan sebelumnya, Kadek Suwartika yang merupakan suami Bupati Tulangbawang Winarti dikabarkan batal menjadi caleg DPRD Provinsi Lampung.

Informasi yang berkembang di masyarakat Tulangbawang, Kadek batal menjadi caleg dari Dapil 6 Provinsi Lampung lantaran pernah tersandung kasus korupsi di Kabupaten Lampung Tengah.

Diketahui suami daru Bupati Tulangbawang itu didaftarkan PDIP sebagai Bacaleg Dapil 6 Provinsi Lampung ke KPU Lampung.

"Kadek pernah tersandung kasus korupsi sehingga batal nyaleg, posisinya akan digantikan oleh kakak kandungnya," sebut orang deket penguasa di Tulangbawang itu kepada wartawan.

Suami orang nomor satu di daerah sai bumi nengah nyappur itu dipastikan batal menjadi caleg DPRD Provinsi Lampung. Saat ini Kadek Suwartika masih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP. (tim)

Maju Nyaleg, Edi Komit Perjuangkan Rakyat Kecil

Beragam orang dari berbagai latar belakang mendaftar menjadi calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mulai dari olahragawan, selebritis, akademisi, praktisi hingga aktivis. Selain latar belakang beragam, tujuannya pun macam-macam.

Salah satu di antara mereka adalah, Edi Agus Yanto yang masih hangat tahun lalu maju sebagai cawabup pringsewu atau yang sering disapa Mas Edi Aktivis yang pernah menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung periode 2006-2008.  juga ingin berjuang untuk rakyat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Edi mengaku maju sebagai calon anggota DPR Dapil Lampung 1 agar bisa memperjuangkan nasib rakyat kecil sekaligus membantu percepatan pembangunan provinsi lampung, Seperti yang kerap ia lakukan ketika dirinya menjadi aktivis dulu.

"Saya maju karena ingin meneruskan yang sudah saya mulai sewaktu masih pelajar (Ikatan Remaja Muhammadiyah/IRM), IMM dan Pemuda Muhammadiyah kata Edi.

Sebagai calon anggota DPR nanti, Saya ingin mengawal pelaksanaan Undang-undang yang pro rakyat dan petani. "DPR butuh wakil rakyat yang konsisten membela rakyat kecil dan petani," sambung Edi.

Menurut Edi, harus ada orang yang duduk di DPR RI yang mengerti dan mampu membela kepentingan saudara-saudara kita, para rakyat kecil.

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 mendatang, Edi maju sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Ia berasal dari daerah pemilihan Lampung 1, Edi yang dikenal sudah aktif di Partai Amanat Nasional  sejak tahun 2005 sebagai Wakil Sekretaris DPW PAN Lampung hingga Wasekjen PAN dan juga aktiv sebagai Ketua PP Pemuda Muhammadiyah saat ini ikut Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Ia menjadi salah satu kandidat untuk merebut Kursi Senayan, sebagai caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional no urut 8.

Edi sosok aktivis yang suka membantu masyarakat dan memperjuangkan masyarakat ini mengatakan, maju sebagai wakil rakyat merupakan panggilan jiwa untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Saya maju Pileg 2019 mendatang ini karena terpanggil untuk mengabdi di senanyan untuk menampung aspirasi masyarakat lampung
Ia yakin dirinya dapat terpilih mewakili Lampung karena bermodalkan pemilu yang lalu maju sebagai caleg dpr ri di dapil yg sama dan baru tahun lalu maju sebagai cawabup pringsewu, dan aktiv di media sosial sehinga dekat dengan generasi milineal Sebab dengan duduk di posisi tersebut ia dapat berbuat lebih banyak kepada masyarakat, politik mengatur seluruh sendi kehidupan, Seperti yang selama ini ia lakukan selama menjadi aktivis ormas maupun partai.
“Saya Yakin dapat menyampaikan aspirasi masyarakat di senayan nantinya amin” Salam Edi Agus Yanto. (*).

Batal Nyaleg, Politisi PDIP Ini Diminta Urus Partai dan Dampingi Istri

Bandarlampung - Petinggi DPD PDIP Lampung angkat bicara terkait kadernya, Kadek Swartika yang batal nyaleg dikarenakan diduga pernah tersandung kasus korupsi.

Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Politik Hukum dan HAM, Watoni Noerdin menegaskan, pemberitaan tersebut adalah salah dan tidak benar.

"Itu tidak benar (Kadek pernah terlibat kasus korupsi), " tegas Watoni saat ditemui diruang kerjanya,  kemarin.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung ini menjelaskan, Kadek tidak didaftarkan menjadi bacaleg PDIP dikarenakan diminta DPP untuk mengurus partai di Tulang Bawang (Tuba) dan mendampingi kerja Bupati setempat Winarti yang notebene adalah istrinya.

"Jadi, dia (Kadek, red) tidak menjadi caleg karena diminta DPP untuk mengurus PDIP di Tuba dan mendampingi istrinya, " jelasnya.

Disinggung apakah akan disiapkan untuk menjadi Ketua DPC PDIP Tuba, anggota Komisi IV DPRD Lampung ini membantahnya.

"Nggak, kalau ketua tetap Winarti, Kadek ini kan wakil ketua DPC, jadi biar sinergi untuk ngurus partai di sana (Tuba, red), " tukasnya.

Sebelumnya, Kadek Suwartika yang notabene suami Bupati Tulangbawang Winarti dikabarkan batal menjadi caleg DPRD Provinsi Lampung.

Informasi yang berkembang di masyarakat Tulangbawang, Kadek batal menjadi caleg dari Dapil 6 Provinsi Lampung lantaran pernah tersandung kasus korupsi di Kabupaten Lampung Tengah.

Diketahui suami dari Bupati Tulangbawang itu didaftarkan PDIP sebagai Bacaleg Dapil 6 Provinsi Lampung ke KPU Lampung.

"Kadek pernah tersandung kasus korupsi sehingga batal nyaleg, posisinya akan digantikan oleh kakak kandungnya," sebut orang deket penguasa di Tulangbawang itu kepada wartawan.

Suami orang nomor satu di daerah sai bumi nengah nyappur itu dipastikan batal menjadi caleg DPRD Provinsi Lampung. Saat ini Kadek Suwartika masih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP. (Cah).

Basur-Loekman, Kompak Sosialisasi Gotong Royong

Lampung Tengah - Anggota DPRD Provinsi Lampung Bambang Suryadi (PDIP) instruksikan jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Lamteng untuk mensosialisasiskan gerakan "Gotong Royong" sampai ketingkat bawah. 

Hal ini kata Bambang sejalan dengan program Wakil Bupati Lamteng yang juga Ketua DPC PDIP Lamteng Loekman Djoyosoemarto.

"Jajaran pengurus sampai ditingkat ranting harus mensosialisasikan program gotong royong,"kata Bambang saat acara temu kader di Kampung Purnama Tunggal, Kecamatan Way Pengubuan kabupaten setempat.

Menurutnya, Bambang gotong-royong adalah budaya yang harus terus dilestarikan. 

Tak hanya sekedar meringankan pekerjaan yang menjadi kepentingan bersama, bergotong-royong juga menguatkan ikatan persaudaraan."Semua kader saya minta bergerak untuk ini semua,"ujar politisi yang saat ini mencalonkan diri ke DPR RI.

Sementara Ketua DPC PDIP Lamteng Loekman Djoyo Soemarto saat ini mulai menggaungkan gerakan gotong royong.

Beberapa waktu lalu Loekman bersama masyarakat benahi jalan dan jembatan Rawa Gentong di Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia, minggu (19/8/18).

Menurut Loekman, gotong royong adalah warisan budaya Bangsa Indonesia yang harus terus di lestarikan. ''Kita ketahui Gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa kita sejak dahulu dan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa,yang perlu dilestarikan, guna memperkuat integritas sosial masyarakat,"kata Loekman.

Loekman mengatakan saat ini tidaklah mudah untuk melestarikan dan mempertahankan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, yang cenderung semakin individualistis dan saling berkompetitif serta lebih menonjolkan persaingan daripada  kebersamaan. 

''Kita harus tetap terus berupaya didalam melestarikan budaya gotong royong, sehingga semangat gotong royong dan rasa kebersamaan tersebut, dapat terus membudaya, mengakar dan melembaga dalam kehidupan bermasyarakat," pungkasnya. (*)

Tamanuri Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Lamteng

Lampung Tengah:
Pada  tanggal 26-27 Juli 2018, Drs. H. Tamanuri, MM anggota DPR/MPR RI Fraksi NasDem, kembali melakukan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dilaksanakan di kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo dan Kampung Purworejo Kecamatan Padang Ratu.

Kegiatan tersebut dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat , tokoh pemuda, penggerak PKK dan tokoh agama setempat. Sebagai narasumber utama yakni Drs. H. Tamanuri, MM. Didampingi narasumber lainnya A. Heru Listianto, S.Pd.

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut diikuti oleh 150 orang.
Dalam paparannya, Tamanuri menjelaskan bahwa MPR terdiri atas Anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara.

Menurut Tamanuri, kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mempunyai tujuan diantaranya; untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR, serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan diharapkan agar masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sesi dialog, peserta Sosialisasi 4 Pilar menyampaikan bahwa pendidikan agama dan moralitas di sekolah umum dirasa masih sangat kurang. Kenapa sekarang sudah tidak ada lagi, padahal penting untuk membangun moral siswa.
Peserta mempertanyakan, apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah Indonesia agar masyarakat Indonesia lebih memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Kemudian, apa tanggapan pemerintah tentang oknum yang melakukan pelecehan terhadap Pancasila?

Menurut nara sumber, kegiatan Sosialisasi 4 Pilar di daerah pemilihan Lampung II yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah ini dijadikan agenda yang rutin dilaksanakan guna dapat meneguhkan lagi semangat nasionalisme.
” Yang mana pada teknis pelaksanaannya diadakan dikalangan kelompok tani, kalangan masyarakat bawah, di pasar, tempat ibadah, maupun di segala penjuru kehidupan masyarakat, adapun cara menanamkan cinta tanah air ialah dengan cara memberikan pelajaran cinta tanah air dari usia dini yaitu dengan cara menanamkan dan mengenalkan apa arti Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945,” tegas Tamanuri.
Adapun tanggapan pemerintah dengan oknum yang melakukan tindakan pelecehan terhadap Pancasila yang baru-baru ini terjadi ialah dengan memberikan tindakan peneguran dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

” Dengan terlaksananya kegiatan Sosialisasi Nilai- nilai Kebangsaan ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi Anggota DPR/ MPR RI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Tamanuri. (*).

Hotel Novotel Lampung

Andi Surya : Isu Pengelolaan Bandara Raden Intan Harus Proporsional

Bandarlampung - Bandara Radin Intan merupakan titik sentral dari pembangunan Lampung. Dari Bandara ini mengalir berbagai kekuatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Oleh karenanya otoritas pengelola Bandara mau tidak mau harus lebih profesional, pendapat ini disebutkan oleh Andi Surya, Anggota DPD RI.

"Saya memiliki andil untuk menyatakan bahwa Bandara ini bisa seperti ini, karena di awal pengembangan bandara saya pernah beberapa kali mendatangkan rombongan pimpinan parlemen DPD RI meninjau bandara ini. Lalu saya meminta agar DPD RI mendukung secara penuh pembangunan bandara saat itu. Kemudian setelahnya dari Jakarta kami bekerja untuk itu dengan melakukan koordinasi dan RDP kementerian terkait. Alhamdulillah bisa terealisasi". Ujar Andi Surya.

Dalam perspektif manajemen bandara kita harus mendukung masuknya Angkasa Pura II ke Bandara Radin Intan, karena di republik ini tiada satu pun badan atau lembaga yang lebih profesional di bidang kebandaraan selain Angkasa Pura. Oleh karenanya baik pemerintah pun masyarakat Lampung wajib mendukung Bandara dikelola secara baik, termasuk Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, ujar Andi Surya.

"Baiknya isu pengelolaan bandara ini ditanggapi secara proporsional dengan melepas kepentingan tertentu. Kita tidak usah terlalu mempermasalahkan hubungan kerjasama antara Kemenhub dengan Angkasa Pura II. Mau kerjasama terbatas pengelolaan aset atau sepenuhnya 'take over' itu adalah urusan pemerintah pusat. Yang rakyat inginkan adalah peningkatan pelayanan bandara. Dengan ramainya penerbangan disertai pertumbuhan jumlah penumpang dan frekuensi penerbangan berbagai maskapai, mulai disadari Bandara Raden Intan ini perlu pembenahan lebih lanjut". Ucap Andi Surya.

Dirinya menyatakan, hal yang sangat urgen adalah bagaimana Pemerintah Provinsi menyerahkan saja lahan yang saat ini menjadi bangunan VIP milik Pemprov yang mulai kelihatan 'jadul' kepada pengelola Bandara nantinya disertai juga lahan-lahan lainnya seperti lokasi masjid dan seluruh badan halaman bandara.

"Kami di parlemen akan mendorong Kemenhub maupun Angkasa Pura II memprogram pengembangan fisik bandara dari mulai bangunan di VIP hingga ke arah masjid bandara plus garbarata, pelayanan parkir, ruang tunggu, lalu lintas keluar masuk penumbang dan barang, kantin, ruang sholat dan lain sebagainya, agar Bandara Raden Intan lebih nyaman, tuntas Andi Surya. (*).

Anggota Satlantas Amankan Dua Pemuda Pembawa Narkoba

Lampung Utara -- (Journallampung.com). Anggota Sat Lantas Polres Lampung Utara amankan dua Pemuda yakni AP (18) dan S (20) kedua merupakan warga Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten setempat, Karena kedapatan membawa  narkoba jenis ganja kering, Rabu (28/07).

"Keduanya kita amankan pada pukul 11.00 wib, saat anggota sedang melakukan razia di Pos Polisi Tugu Payan Mas," Ujar Kapolres AKBP. Eka Mulyana yang diwakili Kasat Lantas Polres Lampung Utara AKP. M. Yani Endang.

Sebelum diamankan dijelaskan AKP. M. Yani Endang, awalnya anggotanya curiga kepada pemuda pengendara motor saat melintas depan pos dan saat dihentikan serta dilakukan pemeriksaan ternya salah seorang yakni AP kedapatan menyimpan saku celananaya satu paket daun ganja kering siap edar .

"Karena kedapatan barang bukti membawa narkoba jenis daun ganja maka kedua pemuda langsung diamankan untuk diserahkan ke Sat Unit Narkoba Polres Lampung Utara," Kata dia (Ivan).

Batal Nyaleg, Suami Bupati Tuba Diduga Pernah Terjerat Kasus Korupsi

TULANGBAWANG - Kadek Suwartika yang notabene suami Bupati Tulangbawang Winarti dikabarkan batal menjadi caleg DPRD Provinsi Lampung.

Informasi yang berkembang di masyarakat Tulangbawang, Kadek batal menjadi caleg dari Dapil 6 Provinsi Lampung lantaran pernah tersandung kasus korupsi di Kabupaten Lampung Tengah.

Diketahui suami dari Bupati Tulangbawang itu didaftarkan PDIP sebagai Bacaleg Dapil 6 Provinsi Lampung ke KPU Lampung.

"Kadek pernah tersandung kasus korupsi sehingga batal nyaleg, posisinya akan digantikan oleh kakak kandungnya," sebut orang deket penguasa di Tulangbawang itu kepada wartawan.

Suami orang nomor satu di daerah sai bumi nengah nyappur itu dipastikan batal menjadi caleg DPRD Provinsi Lampung. Saat ini Kadek Suwartika masih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan sejumlah petinggi DPD PDIP, Ketua Sudin, Sekretaris Mingrum Gumay, Wakil Ketua Watoni Noerdin dan Endro S. Yahman belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Dihubungi via Whats App tidak dalam keadaan non-aktif.  (Red)

Demokrat & PKS Godok Pendamping Loekman, PDIP Wait and See

Bandarlampung - Sejumlah partai politik (parpol) pengusung Mustafa - Loekman pada pilkada 2015 lalu mulai sibuk mencarikan bakal calon pendamping Loekman, meski pun belum didefinitifkan menjadi Bupati Lampung Tengah (Lamteng).

Partai Demokrat (PD) misalnya, ada kemungkinan mengajukan Ketua DPC PD Anang Hendra Setiawan. PKS yang juga parpol koalisi sudah sepakat bakal ikut andil mengajukan calonnya meskipun belum mengerucut ke nama.

Serasa tidak mau ketinggalan, Partai NasDem yang notabene hanya partai pendukung karena tidak memiliki kursi dewan di Lamteng turut meramaikan bursa calon pendamping Loekman. Partai besutan Surya Paloh ini mendorong Nesy Kalvia yang notabene adalah istri Bupati Lamteng (nonaktif) Mustafa.

Sementara itu, PDIP yang notabene parpol tempat Loekman bernaung saat ini cenderung wait and see. Partai berlambang banteng moncong putih ini menunggu bupati Lamteng didefinitifkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Loekman untuk memilih wakilnya.

Sekjen DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad, mengatakan saat ini pihaknya tengah menggodok bakal calon pendamping Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto.

"Sekarang masih di bahas di tingkat bawah (DPC) nanti mereka menyampaikan kepada kita (DPD) siapa yang diajukan untuk menjadi pendamping,"kata Fajrun.

Fajrun menambahkan, untuk calon yang bakal di ajukan dipastikan kader asli Lampung Tengah."Prioritas kita pasti kader Lamteng, karena dia yang pahan situasi dan konidisi dilapangan seperti apa,"ungkapnya.

Apakah ada kemungkinan Ketua DPC Demokrat Lamteng, Anang Hendra Setiawan yang diajaukan,? Kata Fajrun hal itu tidak menutup kemungkinan, namun kata dia masih terlalu dini membicarakan hal tersebut."(Anang Hendra Setiawan) bisa saja, semua bisa terjadi,"ujarnya.

Sementara Ketua DPC Demokrta Lamteng Anang Hendra Setiawan mengatakan terkait calon yang diajukan sedang dalam tahap pembahasan."Masih kita bahas, kita mau Lampung Tengah ini berjalan dengan baik,"kata Anang.

Disinggung apabila Partai mengusulkan dirinya mendampingi Loekman, dengan tegas Anang menyatakan siap."Kalau itu perintah Partai tentu saya siap,"tutup Anang.

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPW PKS Lampung, Akhmadi Sumaryanto mengatakan, pihaknya telah sepakat untuk mengajukan nama calon pendamping Loekman jika sudah didefinitifkan menjadi bupati Lamteng.

"Kita sudah ada pembahasan sampai sepakat untuk mengajukan calon, tapi belum mengerucut pada nama. Kemungkinan berdasar aturan kita akan ajukan dua nama, " jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai NasDem Lampung, Fauzan Sibron menyampaikan, pihaknya belum melakukan pembahasan terkait pendamping Loekman. Karena menurutnya, Partai NasDem hanya sebagai partai pendukung bukan partai pengusung.

"Tapi jika kita diminta, kita akan mendorong Ibu Nesy untuk menjadi wakil mendampingi Pak Loekman, " ungkapnya.

Disisi lain, Sekretaris DPD PDIP Lampung, Mingrum Gumay menyampaikan, pihaknya masih menunggu didefinifkannya Loekman menjadi Bupati Lamteng.

"Dia kan masih Plt. Jadi kuta tunggu didefinitfkan dulu baru kita akan membahasnya, " ungkapnya.

Namun, dirinya berharap Loekman dapat menggandeng dari kalangan birokrat untuk menjadi wakil mendampinginya.

"Tapi itu semua kita serahkan kepada yang bersangkutan saja untuk memilih, " tukas anggota Komisi II DPRD Lampung ini.

Untuk diketahui, Loekman yang saat ini menjabat sebagai wakil Bupati bakal dilantik menjadi Bupati. Hal ini untuk mengisi posisi yang ditinggal Mustafa pasca terjerat kasus suap beberapa waktu lalu. (San/asa/cah).

Gubernur Ridho Peduli terhadap Penyandang Disabilitas

Bandar Lampung (JL) --Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo sangat perhatian dengan penyandang disabilitas. Pada tahun ini saja sebanyak 65 orang yang mengikuti pelatihan vocasional di Balai Latihan Kerja (BLK) dan 15 orang yang dikirim ke Balai Besar Vocasional di Cibinong untuk mengikuti pelatihan ketrampilan praktis.

Dumana yang disebut Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni pada acara pembukaan UPSK (28/08/2018) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.

Selanjutnya Sumarju mengatakan bahwa;
"Penyandang disabilitas janganlah dikasihani namun berilah kesempatan" katanya

Oleh karena itu penyandang disabilitas harus diberdayakan dengan upaya nyata untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Namun masyarakat di Provinsi Lampung masih menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga sehingga anggota keluarga yg mengalami difabel diasingkan dari pergaulan masyarakat pada umumnya. Dengan fakta tersebut Dinsos Lampung melaksanakan program/kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Way Kanan.

Dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

UPSK merupakan salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berfungsi memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, rujukan bagi penyandang disabilitas dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Kegiatan UPSK ini sangatlah penting dilaksanakan karena untuk mengetahui kondisi dan data penyandang disabilitas secara akurat. Pungkasnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Arif Nugroho mengatakan untuk membantu Tim UPSK dalam menjaring para disabilitas Dinas Sosial Pringsewu mengerahkan para TKSK, PSM dan juga Tim Reaksi Cepat (TRC).
Dengan demikian diharapkan dapat mensisir disabilitas yang masih produktif maupun yang tidak produktif bahkan  disabilitas berat (bed readen) ujarnya.

Sementara  Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Lampung; Ratna Fitriani mengatakan bahwa Tim UPSK Provinsi Lampung juga menghadirkan para ahli dibidangnya yakni konsultan disabilitas, medis, psycholog, pekerja sosial dan instruktur ketrampilan.

UPSK di Kabupaten Pringsewu ini berlangsung dari tanggal 27 sd 31 Agustus 2018 dengan target capaiannya 100 orang dalam berbagai jenis dan tingkatannya.
Tidak hanya pelayanan konsultasi saja yang diberikan namun juga
alat bantu disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, kruk ketiak dan tongkat penuntun bagi disabilitas netra.

Akhir dari kegiatan ini akan dilaksanakan sarasehan sosial yang diikuti oleh aparat pemerintah daerah, para pengusaha, warga mampu dan para anggota tim UPSK. Dengan sarasehan tersebut diharapkan pemerintah daerah dan pengusaha akan memberikan bantuan sosial alat bantu bagi yang belum mendapatkannya. Disamping itu diketemukan juga para disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan ketrampilan, maka Dinsos Lampung bersama Kabupaten akan merujuk kelembaga rehabilitasi sosial dan vokasional. (Ppid-lampung)

Pansus Tuding BRI & Mandiri Lakukan Gratifikasi

Bandarlampung - Pansus money politics DPRD Provinsi Lampung menuding BRI dan Bank Mandiri telah melakukan gratifikasi. Pasalnya, kedua bank umum tersebut telah memberikan hadiah berupa mobil dan barang lainnya kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung selaku penyelenggara dan pengawas pemilu.

Ketua pansus money politics DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menyebutkan ada indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh Bank BRI dan Bank Mandiri.

"Indikasinya karena mereka telah memberikan hadiah berupa satu unit mobil kijang inova dan avansa serta barang lainnya kepada penyelenggara serta pengawas pemilu. Terlebih pemberiannya ini tidak dilaporkan ke KPK dan tidak diberitahukan kepada pihak pemprov, " terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/8).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak biasa dianggap persoalan biasa. Karena, sambungnya, hal tersebut menyangkut integritas serta profesionalisme selaku penyelenggara dan pengawas pemilu.

"Untuk itu, dalam rekomendasi pansus ini nantinya kita minta BPK RI untuk mengaudit hal-hal yang diperlukan, sepeti audit kinerja, jika perlu audit investigasi, " ungkap anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung ini.

Selian itu, lanjut dia, pansus money politics juga akan meminta kepada pihak penegak hukum lainnya, seperti Kejati, Kepolisian, dan KPK untuk dapat menelusuri permasalahan tersebut.

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPRD Lampung ini menyampaikan, dalam rapat dengar pendapat (rdp) terungkap bahwa adanya perpindahan aliran dana hibah KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung dari Bank Lampung ke bank umum.

Lalu, masih kata dia, terungkap juga adanya pemberian hadiah dari Bank BRI dan Bank Mandiri kepada KPU dan Bawaslu yang diindikasikan gratifikasi karena tidak pemberian tersebut tidak dilaporkan ke KPK serta tidak diberitahukan ke Pemerintah Provinsi Lampung selaku pemberi dana hibah.

"Jadi, oleh karena itu institusi penegak hukum harus menulsuri ini apakah masuk gratifikasi tindak pidana khusus atau bukan, " tukasnya.

Sekretaris DPD PDIP Lampung ini optimis penyusunan rekomendasi hasil pansus dapat selesai pada awal September.

"Jadi kita usahakan penyusunan rekomendasi pansus ini cepat selesai, sekarang sedang pembahasan internal. Secepatnya awal September dan segera diparipurnakan, " tutupnya. (Cah).

3 Balon DPD RI Belum Serahkan Surat Mundur

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung meminta kepada tiga bakal calon (balon) DPD RI untuk segera menyerahkan surat pernyataan mundur dari keanggotaan partai politik (parpol). Pasalnya, mereka bisa dinyatakan tidak memenuhi unsur (TMS) jika tidak menyerahkan surat yang dimaksud. Ketiga balon tersebut adalah A. Ben Bella dari Partai Gerindra, Taufik Hidayat dari Partai NasDem, dan Andi Surya dari Partai Hanura.

Komisioner KPU Provinsi Lampung, M. Tio Aliansyah mengatakan, dari 25 balon DPD RI terdapat enam balon yang berasal dari unsur parpol. Keenamnya adalah M. Alzier Dianis Thabranie dari Partai Golkar, Bustami Zainudin dari Partai PDIP, Abdul Hakim dari Partai PKS, A. Ben Bella dari Partai Gerindra, Taufik Hidayat dari Partai NasDem, dan Andi Surya dari Partai Hanura.

"Dari enam itu, baru tiga yang sudah menyerahkan surat pernyataan mundur dari parpol. Yakni M. Alzier Dianis Thabranie dari Partai Golkar, Bustami Zainudin dari Partai PDIP, dan Abdul Hakim dari Partai PKS, " terang Tio saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/8).

Mantan Ketua KPU Lampung Utara ini menyampaikan, bagi yang belum menyerahkan surat pernyataan mundur dari parpol diberikan kesempatan untuk menyerahkan suratnya paling lambat sehari sebelum pengumuman daftar calon sementara (DCS).

"Jadi surat itu harus diserahkan ke KPU Provinsi Lampung sehari sebelum pengumuman DCS. Dan DCS diumumkan itu paling lambat tanggal 30 Agustus, " jelas dia.

Selain surat pernyataan mundur, lanjut dia, enam balon DPD RI yang dimaksud juga harus menyerahkan Surat Keputusan (SK) terkait pengunduran diri yang bersangkutan dari masing-masing parpolnya.

Lebih lanjut, SK tersebut bisa diserahkannya nanti sehari sebelum pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI dapil Lampung.

"Tapi ini juga wajib diserahkan. Jika tidak yang bersangkutan bisa dinyatakan gugur dan tidak dicantumkan dalam DCT, " jelasnya lagi.

Kendati demikian, balon DPD RI yang dinyatakan TMS atau tidak lolos baik di DCS maupun DCT masih bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi Lampung.

"Ini pun juga harus berdasarkan Perbawaslu ini pun juga harus diketahui oleh yang bersangkutan, " tukasnya.

Terpisah, balon DPD RI dapil Lampung, Andi Surya mengakui dirinya belum menyerahkan surat pernyataan mundur dari parpol.

Namun, dirinya akan segera menyerahkan surat pengunduran diri dari parpolnya pada Rabu besok (29/8).

Balon petahana DPD RI ini menklaim semua berkas persyaratan termasuk surat pernyataan mundur dari parpol sudah disiapkan semuanya tingal diserahkan saja.

"Berkas persyaratan sudah lengkap semua, termasuk surat pengunduran diri saya, tinggal diserahkan ke KPU saja. Insya allah besok siang akan saya serahkan ke KPU suratnya, " tukasnya. (Cah).

Datangi Polsek Pringsewu, AMP Tolak Aksi #2019 Ganti Presiden

PRINGSEWU - Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pringsewu (AMP) mendatangi Mapolsek Pringsewu, atas keberatan dengan rencana aksi #2019 Ganti Presiden yang akan digelar di Tugu Adipura, Bandar Lampung pada Jumat, 7  September 2018 mendatang.

Tanda keberatan tersebut secara tegas disampaikan melalui orasi masa di Halaman Mapolsek Pringsewu Kota, yang sebelumnya berorasi dan berfoto di Tugu Bambu Pringsewu  terlebih dahulu yang berjarak sekitar 200 meter dari mapolsek. Selain berorasi, mereka para masa juga membentangkan spanduk merah putih bertulisan: "Lampung Damai, Tolak Deklarasi #2019 Ganti Presiden, Waspadai Provokasi Pemecah Bangsa".

Dalam orasinya, koordinator lapangan Suyudi yang didampingi Sunarman, menyampaikan sikap keberatan terhadap Deklarasi #2019 Ganti Presiden yang akan dilaksanakan pada 7 September 2018 di Tugu Adipura Kota Bandarlampung.

Menurutnya, saat ini iklim politik di Bumi Lampung masih Kondusif. Apabila kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan, ditakutkan akan menimbulkan kerusuhan yang berkesinambungan antara pihak yang pro dan kontra."Apalagi tokoh yang akan hadir adalah Ibu Neno Warisman yang sudah dikenal sebagai tokoh yang kontroversi dan provokatif," katanya, Selasa (28/8).

Jika kegiatan tersebut tetap berjalan, Suyudi menyatakan akan menurunkan massa tandingan. "Kami akan menurunkan massa tandingan, karena masalah ini telah menodai Sila Ke-3 dari Pancaila dan Semangat Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Suyudi menjelaskan, pernyataan sikap juga dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Kapolda Lampung dengan tembusan, Gubernur Lampung, Kejati Lampung, Danrem 043 Garuda Hitam, Ketua PWNU Lampung, Bupati Kabupaten Pringsewu, Kapolres Tanggamus, Dandim Tanggamus, Ketua PCNU Pringsewu dan Kapolsek Pringsewu."Sekain itu juga kita akan memasang spanduk penolakan #2019 Ganti Presiden di tempat lokasi di Kota Pringsewu," tandasnya.

Setelah melakukan berorasi, mereka diterima petugas Mapolsek Pringsewu Kota yakni Iptu Darwin (Kanit Intel Polsek Pringsewu Kota) dan Brigpol Anggie (Anggota), guna menyerahkan pernyataan sikapnya dalam bentuk tertulis. (top)

Nanang Ermanto Terima Audensi Ormas dan LSM

Lampung Selatan : Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menerima sejumlah perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) di kabaupaten setempat, Senin (27/08/2018) di ruang rapat Plt. Bupati setempat.

Turut serta pejabat Pemkab setempat mendamping Plt. Bupati Lamsel Nanang Ermanto pada kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Priyanto Putro, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesrak Supriyanto, Kepala Bappeda Wahidin Amin, Kaban Kesbangpol M. Darmawan.

Saat kegiatan berlangsung, sejumlah perwakilan LSM dan Ormas menyampaikan aspirasi masing-masing. Seperti diucapkan, Ketua Formalis Lampung Selatan Zul Kenedy, memintah pihak Pemkab Lamsel melibatkan LSM dan Ormas dalam pembangunan Lamsel.

"Selama ini (bupati sebelumnya, red) kami merasa tidak diberdayakan, akan tetapi dengan silaturakhmi ini kami berterima kasih dan berharap dengan kepemimpinan pak Nanang, kami tidak dimarginalkan. Kami pun bisa berkarya, kami juga punya kwalitas, jangan lupakan kami sebagai masyarakat Lamsel, karna kami juga ingin berbuat yang terbaik untuk Lamsel," kata Zul Kenedy.

Sedangkan Ketua DPC Garda Nusantara Hari Fajar mengaku, pihaknya ingin dilibatkan dalam berbagai program Pemkab Lamsel.

"Termasuk kegiatan hari-hari besar. Kami juga ingin ikut apel seperti ASN lainnya. Kami ini nasionalis,  kami juga cinta NKRI," akunya.

Lain lagi aspirasi yang disampaikan Ketua Fosvomals Ainul Fajri, memberi masukan agar Kota Kalianda sebagai ibu kota agar dipercantik. "Sebagai jantung kota, taman-taman dirawat,  jika indah dan bagus, bisa menjadi kebanggan kita sebagai orang Lamsel," kata dia.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan Ormas dan LSM tersebut, Nanang Ermanto meminta maaf kepada sejumlah perwakilan Ormas dan LSM jika selama ini kurang dilibatkan dalam kegiatan Pemkab Lamsel.

"Saya ini pasangan Pak Zainudin, atau bisa disebut juga suami istri. InsyaAllah saya akan bicara dengan hati saya, saya tidak akan berbicara dengan telinga saya, saya tahu apa yang ada dalam hati kawan kawan semua. Saya mohon maaf jika ada dinas yang tidak etis dalam pelayanan, karena memang keadaanya ada campur tangan dari mana mana, mungkin teman teman faham lah," terang Nanang.

Nanang juga mengatakan, pihaknya akan lebih transparan dan akan melakukan pembenahan dalam sistem pemerintahan Lamsel.

"Saya akan transparan, saya akan menggunakan tim untuk membenahi sistem pemerintahan. Saya ucapkan terimakasih, dan saya akan akomodir permintaan kawan kawan semua, saya tahu, saya mengerti dan saya akan menggunakan perasaan," pungkasnya. (fitri).

DPMD Lamsel Gelar Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD

Lampung Selatan : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melalui Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa (PMD) setempat menggelar kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Lamsel.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, dilaksanakan di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati setempat, Senin (27/8/2018).

Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Supriyanto, Kepala Inspektorat Joko Sapta, Kepala Dinas PMD Burhanuddin, serta Kepala Dinas Sosial Dulkahar.

Dalam sambutannya, Nanang menyatakan sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan tersebut.Menurutnya, Aparatur Desa dan BPD harus bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu katanya, melalui kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini jangan disia-siakan, lebih baik kita mengorbankan waktu dan pikiran kita hari ini, demi untuk kebaikan 5 tahun kedepan. Jangan dianggap ini hanya seremonial saja, ini banyak positifnya, jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Nanang menambahkan, peran aparatur desa yakni Kepala Desa dan juga BPD sangat  signifikan dalam konteks pembangunan di desa. Mengingat desa saat ini adalah subyek sekaligus obyek pembangunan.

“Mari kita tinggalkan sejarah yang baik untuk desa kita. Karena, siapa lagi yang akan membangun desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, kalau bukan kita semua. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita,” tukasnya. (fitri)

Pembangunan Perikanan Harus dapat Meningkatan Kesejahteraan Nelayan

Lambar - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menghadiri acara gemarikan sekaligus penyerahan buku rekening penerima bantuan rumah swadaya serta peresmian program subsidi biaya penyambungan listrik PLN untuk Kecamatan Suoh dan BNS di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh, Senin (27/08).

Selain Bupati, hadir juga Wakil Bupati Drs.Mad Hasnurin, Anggota DPRD, Sekertaris Kab.Lambar Akmal Abdul Nasir, S.H., Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Forkopimda, Sejumlah Kepala OPD, Ketua Forikan Kab.Lambar Partinia Parosil Mabsus, Ketua Dharma Wanita Irma Akmal Abdul Nasir.S.H., Ketua GOW Kab.Lambar Gurti Mad Hasnurin serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan, gerakan memasyrakatkan makan ikan atau gemarikan dimaksudkan agar semakin banyak warga yang mengkonsumsi ikan, karena itu akan berkontribusi positif bagi petani/nelayan ikan. Apalagi jika gerakan itu di imbangi dengan peningkatan program pemberdayaan dan perlindungan kepada petani/nelayan ikan. "Pembangunan perikanan harus dapat mendukung upaya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan nelayan pembudidaya dan pengolah ikan sebagai bagian dari upaya mensukseskan program nasional yaitu mengurangi angka kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat baik untuk pertumbuhan sel-sel tubuh manusia utamanya untuk perkembangan sel-sel otak yang dimulai saat janin, balita sampai usia dewasa karena ikan kaya akan asam lemak omega 3, vitamin dan berbagai mineral. Mengkonsumsi protein ikan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, serta dapat mencegah resiko serangan penyakit seperti jantung koroner, tekanan darah tinggi, stroke dan kanker. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi ikan 3 kali dalam seminggu akan mengurangi resiko stroke sebesar 6 persen", imbuhnya.

Selanjutnya, tersedianya sumberdaya manusia berdaya saing menjadi salah satu bagian yang penting. Kecerdasan, kesehatan dan keterampilan merupakan tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur sumberdaya manusia yang berdaya saing. Terbangunnya kecerdasan dan kesehatan, serta keterampilan itu tentunya sangat berkaitan dengan asupan gizi yang diterima oleh tubuh manusia sejak dalam kandungan sampai kepada akhir hayatnya. "Oleh sebab itu pemerintah daerah kabupaten lampung barat melalui dinas perikanan menggelar acara “sosialisasi gemarikan”, hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar gemar makan ikan sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi ikan. Selain itu gemarikan juga bertujuan untuk memotivasi masyarakatnya untuk menumbuh kembangkan usaha pengolahan ikan diberbagai daerah di kabupaten lampung barat. Relevansi program gemarikan dapat dilihat dari daging ikan sebagai salah satu produk pangan yang diminati masyarakat di kabupaten lampung barat. Gemarikan kabupaten lampung barat juga didukung dengan program-program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya peningkatan sarana pemasaran ikan bergerak, paket diversifikasi pengolahan ikan, serta masih banyak lagi kegiatan lain. Dinas perikanan kabupaten lampung barat berperan aktif dalam mempopulerkan gemarikan melalui kegiatan lomba masak ikan baik ditingkat kabupaten, propinsi dan nasional", ungkapnya.

Pada kesempatan ini saya berharap program ini akan dapat meningkatkan tingkat konsumsi ikan dengan cara menyediakan produk olahan ikan yang disukai oleh anak-anak dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua mari untuk setiap hari mengkonsumsi ikan. Selain gemarikan pada hari ini kita juga melakukan penyerahan buku rekening penerima bantuan rumah swadaya, rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia setelah sandang dan pangan. kebutuhan akan rumah tidak terlepas dari kebutuhan akan hunian yang layak, sehat dan harmonis. 

Kemudian, dalam penanganan program bantuan rumah swadaya di kabupaten lampung barat, tahun ini telah memasuki tahun ke-2, bantuan dari pemerintah diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Di tahun 2018 jumlah rumah swadaya yang akan dibangun atau direnovasi di kabupaten lampung barat sebanyak 407 unit rumah. dimana lokasi pelaksanaan pembangunan rumah swadaya ini berada di 5 (lima) kecamatan untuk 5 (lima) pekon diantaranya Kecamatan balik bukit di pekon sedampah indah sebanyak 77 unit rumah, Kecamatan batu ketulis di pekon luas sebanyak 50 unit rumah, Kecamatan kebun tebu di pekon pura jaya sebanyak 80 unit rumah, Kecamatan bandar negeri suoh di pekon bumi hantatai sebanyak 100 unit rumah, dan Kecamatan suoh di pekon suka marga sebanyak 100 unit rumah.

Pembangunan rumah swadaya di pekon suka marga kecamatan suoh ini yang saya utamakan agar diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah yang layak, tujuannya agar masyarakat di pekon ini dapat meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrowisata serta berbasis sumberdaya lokal, terlebih lagi bagi mereka yang bekerja sebagai perambah agar tidak lagi merambah hutan sehingga dengan memiliki rumah yang layak, mereka akan mengelola hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Selanjutnya kita akan melakukan peresmian program subsidi biaya penyambungan listrik PLN untuk kecamatan suoh dan bns kabupaten lampung barat tahun 2018 dalam rangka membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu.

"Dengan langkah memberikan subsidi biaya pemasangan listrik kepada keluarga tidak mampu pada tingkat dan jumlah yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 1.042 kepala keluarga dengan rincian kecamatan suoh sebanyak 358 kepala keluarga dan kecamatan bns sebanyak 684 kepala keluarga, dengan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menikmati fasilitas listrik dengan sasaran kepada keluarga tidak mampu yang tersambung dengan daya listrik 900 va dan terdapat di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang dikelola oleh kementerian sosial dan TNP2K melalui kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin dan hasil musyawarah pekon atau musyawarah kecamatan", ujarnya.

Terakhir, pihaknya mengharapkan  semoga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat rumah tangga sasaran sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.(Fb)

Per Agustus, Serapan APBD Lamsel Belum 50 Persen

Lampung Selatan - Memasuki Empat bulan penghujung tahun 2018 tepatnya tertanggal 8 Agustus 2018, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum mencapai 50 %.

Hal ini terungkap, saat digelarnya rapat koordinasi penyerapan anggaran pemerintah kabupaten setempat Tahun Anggaran 2018, yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati setempat, Selasa (28/8/2018).

Menyimak laporannya Sekretaris Daerah Pemkab Lampung Selatan Ir. Fredy Sukirman mengatakan, penyerapan anggaran hingga tanggal 28 Agustus baru mencapai 49,5 persen. Dirinya juga menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) segera melaporkan anggaran yang belum terserap.

"Kita minta, laporan pertanggungjawaban seluruh OPD  yang belum terealisasi, terhitung sejak 1 Januari-27 Juli. Dalam jangka waktu 3 hari, ini sudah selesai," kata Fredy.

Pantauan dilokasi kegiagatan, rapat tersebut langsung dipimpin oleh Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Ir Fredy SM serta seluruh kepala OPD Pemkab Lampung Selatan.

Menanggapi kurangnya penyerapan anggaran OPD, meskipun mendekati penghujung akhir tahun 2018. Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyatakan, pembuatan laporan realisasi itu untuk mengetahui secara pasti mana program yang telah dilaksanakan dan yang belum.

"Saya ini baru menjabat Plt (bupati) terhitung tanggal 27 Juli, nah saya ingin tahu kondisinya seperti apa," kata Nanang.

"Lanjutkan yang ada, yang sudah terprogram. Iya dong, nggak boleh kita merubah RPJMD. Makanya mereka kita kumpulkan disini," pungkasnya. (fitri)

Pemberian Bansos Pemprov Momentum untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bandar Lampung (JL) --Kegiatan Bhakti Sosial salah satu bentuk ekspresi kita terhadap apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Salah satunya nikmat kemerdekaan hidup bernegara, karena di tengah pasang surut kondisi sosial politik bangsa ini Pemerintah Provinsi Lampung tetap konsisten menjalankan tugas-tugas pembangunan salah satunya bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Demikian sambutan tertulis Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung; Sumarju Saeni dalam acara Bhakti Sosial Peringatan HUT RI Ke 73 Tingkat Provinsi Lampung ( 28/8/2018) di Kecamatan Pagelaran, Pringsewu.

Selanjutnya Gubernur mengatakan;
Bagi Pemerintah Provinsi Lampung sendiri, kondisi ini patut kita syukuri dan kita manfaatkan sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa khususnya masyarakat Lampung.
Bhakti Sosial yang kita laksanakan ini ke depan, bukan sekedar bernilai seremonial belaka, tetapi lebih dari itu terkandung makna agar kita semakin peduli dan sensitif terhadap lingkungan di sekitar kita.

Fakta menunjukkan bahwa ditengah meningkatnya pembangunan dalam berbagai bidang, masih terdapat orang-orang dan keluarga yang membutuhkan santunan, uluran tangan, dan perhatian kita bersama.

"Apa yang akan kita lakukan sekarang ini hanyalah segelintir dari apa yang seharusnya dapat kita berikan kepada mereka". Katanya

Masih menurut M.Ridho Kita percaya, kekuatan sekecil apapun yang dimiliki oleh masing-masing dari kita, akan menjadi kekuatan yang besar jika kita sinergikan. Saya juga percaya bahwa di tengah kondisi dan kemampuan kita yang berbeda beda terkandung semangat kebersamaan yang tinggi, kepedulian yang besar dan keikhlasan untuk terus memberi makna atas keberadaan kita di tenang tengah masyarakat.

Bhakti sosial ini analogous sebagai simbol dalam merefleksikan berbagai potensi dan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi mastarakat, bangsa dan negara ini. Pungkasnya.

Sementara itu Bupati Pringsewu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan, M.Suhairi mengatakan bahwa bhakti sosial ini merupakan momentum yang strategis sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang beruntung.

Bupati juga mengharapkan peran aktif Karang Taruna yang merupakan organisasi kepemudaan ditingkat desa/kelurahan untuk lebih meningkatkan kepekaan dalam permasalahan generasi muda. Dimana diketahui bahwa permasalahan generasi muda semakin berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya.

"Saya harapkan Karang Taruna lebih dapat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah generasi muda dan dapat bersinergi dengan PSKS serta Organisasi Kepemudaan lainnya". pungkasnya.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Arif Nugroho
Dalam rangka bhakti sosial HUT RI ke 73 Pemprov Lampung akan memberikan bantuan langsung kepada seribu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kedejahteraan Sosial (PSKS) antara lain 10 Lembaga Kesejahteraan Sosial; 500 orang Lansia kurang mampu, 200 anak dari keluarga miskin, 100 Keluarga miskin dan 100 orang relawan sosial.
Bantuan sosial ini berupa sembako, makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, pakaian, Alquran, kasur, pempers dewasa dan bibit tanaman buah.

Bantuan tersebut berkat partisipasi OPD Provinsi Lampung dan BUMN serta pengusaha lainnya antara lain dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Holtikultura, Kanwil Kemenag, Biro Binsos dan Dinas Sosial. Disamping itu juga Bank Lampung, Bank Utomo, Bank Eka, PT. Bukit Asam, Chandra Depstor, Center Point Depstor, dll.

Masih menurut Arif, dalam kegiatan Bhakti Sosial ini sejalan juga dengan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dan HUT Karang Taruna ke-56 yang jatuh pada bulan September 2018 ini.
Dalam kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain: Bhakti Sosial penanaman pohon dan pemberian bantuan fasilitas kelembagaan bagi 10 (sepuluh) karang taruna. Tutupnya.(Ppid-dinsos).

Pemprov Dorong Ekonomi Syariah Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bandar Lampung (JL) --- Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan Pemprov terus mendorong ekonomi syariah agar secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Hal itu diungkapkan Wagub saat membuka acara Seminar Nasional Ekonomi Islam dengan tema Peran Asuransi Syariah Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Lampung, yang dilaksanakan di Auditorium KH. Ahmad Dahlan, Lantai 3 kampus UM Lampung, Selasa (28/8/2018).


Wagub Bachtiar berharap melalui Seminar Nasional Ekonomi Islam ini mampu mendukung dan menumbuhkan wawasan, pengalaman serta mendorong kreativitas dalam melahirkan suatu konsep/sistem ekonomi syariah untuk kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.


Dalam kesempatan itu, Wagub Bachtiar menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas terselenggaranya Seminar nasional ini. "Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya  mengapresiasi dan mendukung acara ini dalam rangka melahirkan suatu konsep/sistem ekonomi syariah di Lampung," jelas Bachtiar.


Menurut Bachtiar, jika bicara ekonomi syariah,  tentu harus siap melakukan pengorbanan. Karena apapun hasil yang kita peroleh,  sekitar 2,5% adalah milik orang lain. "Seminar ini akan berjalan baik, dan ada satu hal yang harus ditanamkan, bahwa kita sebagai seorang muslim harus menapaktilasi semangat pengorbanan tersebut," jelasnya.


Lebih dari itu, Wagub Bachtiar berharap semua pihak terkait dapat bersinergi dan menindak lanjuti apa yang diperoleh dari seminar nasional ini. Sehingga Lampung dapat menjadi garda terdepan dalam hal ekonomi syariah. "Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan sistem/konsep ekonomi syariah yang baik, sehingga Lampung dapat menjadi yang terdepan terkait ekonomi syariah. Dan UM lampung diharapkan mampu menjadi embrio tumbuhnya ekonomi syariah di Lampung," harapnya.


Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI), Nurul Huda, menjelaskan Seminar Nasional Ekonomi Islam ini merupakan program kerja yang terus digulirkan dari satu Provinsi ke Provinsi yang lain. "Kegiatan ini sudah dilaksanakan di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Kini kegiatan ini dilaksanakan di Sumatera," jelasnya.


Nurul Huda berharap kegiatan ini dapat diikuti oleh para peserta dengan baik,  dalam rangka mengedukasikan ekonomi syariah kepada Masyarakat. "Semoga kegiatan ini memperoleh Ridho Allah SWT, sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya," harapnya.


Sementara itu,  Rektor UM Lampung Dr. Dalman memberikan apresiasi dan mendorong penuh atas terselenggaranya seminar nasional ekonomi syariah. "Alhamdulillah kita bisa melaksanakan seminar ini, dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat Lampung, khususnya para pelajar/mahasiswa, karena edukasi ini harus dikenalkan kepada masyarakat sejak dini," jelas Dalman.

Ia menjelaskan bahwa sudah saatnya masyarakat Lampung untuk dapat memahami tentang Perbankan Syariah, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih ragu dengan Perbankan Syariah. "Ini adalah peluang baik untuk memahami terkait ekonomi syariah. Untuk itu, diharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan seminar nasional ini dengan baik," harap Dalman.


Acara seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber pilihan, diantaranya Moch. Muchlasin (Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan IKNB DPP IAIE/Direktur IKNB Syariah OJK), Awang Muda Satria (Senior Executive Curriculum Development Prudential Indonesia), Dr. Ayi Ahadiyat (Ketua ISEI Lampung), dan Ketua OJK Lampung Indra Krisna. (Humas Prov Lampung)

Demokrat Godok Bakal Pendamping Loekman

Lampung Tengah---Sekjen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad, mengatakan saat ini pihaknya tengah menggodok bakal calon pendamping Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto.


Untuk diketahui, Loekman yang saat ini menjabat sebagai wakil Bupati bakal dilantik menjadi Bupati. Hal ini untuk mengisi posisi yang ditinggal Mustafa pasca terjerat kasus suap beberapa waktu lalu.


Partai Demokrat yang menjadi salah satu partai pengusung Mustafa-Loekman pada Pilbup 2014 lalu otomatis bisa mengusulkan calon pendamping untuk Loekman.


"Sekarang masih di bahas di tingkat bawah (DPC) nanti mereka menyampaikan kepada kita (DPD) siapa yang diajukan untuk menjadi pendamping,"kata Fajrun.


Fajrun menambahkan, untuk calon yang bakal di ajukan dipastikan kader asli Lampung Tengah."Prioritas kita pasti kader Lamteng, karena dia yang pahan situasi dan konidisi dilapangan seperti apa,"ungkapnya.


Apakah ada kemungkinan Ketua DPC Demokrat Lamteng, Anang Hendra Setiawan yang diajaukan,? Kata Fajrun hal itu tidak menutup kemungkinan, namun kata dia masih terlalu dini membicarakan hal tersebut."(Anang Hendra Setiawan) bisa saja, semua bisa terjadi,"ujarnya.


Sementara Ketua DPC Demokrta Lamteng Anang Hendra Setiawan mengatakan terkait calon yang diajukan sedang dalam tahap pembahasan."Masih kita bahas, kita mau Lampung Tengah ini berjalan dengan baik,"kata Anang.


Disinggung apabila Partai mengusulkan dirinya mendampingi Loekman, dengan tegas Anang menyatakan siap."Kalau itu perintah Partai tentu saya siap,"tutup Anang. (sansurya)

Nilai Ekspor Rajungan Lampung Capai Rp500 miliar

Bandarlampung (JL) --Potensi rajungan di Lampung sangat luar biasa. Wajar jika provinsi ini menjadi proyek percontohan pengembangan komoditi itu untuk yang pertama di Indonesia.

Lihat saja. Pada tahun 2017, nilai ekspor rajungan Lampung mencapai Rp500 miliar. Atas pencapaian tersebut, bumi ruwa jurai tercatat berkontribusi sekitar 12 persen dari produksi rajungan nasional.
Untuk diketahui, saat ini ada lebih dari empat ribu nelayan rajungan, 40 miniplat (UMKM/usaha mikro, kecil, dan menengah), dan lima unit pengelolaan ikan (UPI).
”Tenaga kerja di masing-masing UPI di atas 1000 orang,” papar Perwakilan Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL), M. Kahazali Harahap.
Ia mengungkapkan hal itu dalam audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) Pesisir Timur Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Senin (27/8/2018).
Hadir Direktur Starling Resources, Noah Greenberg dan pimpinan Enviromental Defense Fund (EDP) Indonesia, Emilia Litsinger.
Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, dalam kesempatan itu menegaskan pemprov terus berupaya agar program pengembangan rajungan memiliki multiplier effect bagi masyarakat. Tujuannya sudah barang tentu untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.
”Utamakan program padat karya, sebanyak mungkin melibatkan nelayan. Jangan sampai penggunaan teknologi malah menghilangkan kesempatan masyarakat, terutama nelayan untuk bekerja dan sejahtera," ujar Ridho.
Dia juga mendorong implementasi dari rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.
”Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus buat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir yang diolah di Lampung,” tandasnya.
Kepala Dinas Perindustrian Lampung, Toni L Tobing, menambahkan Pemprov Lampung akan berupaya menjadikan rajungan sebagai komoditas prioritas dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah).
”Sehingga dukungan terhadap sektor perikanan rajungan dapat ditingkatkan baik dari segi pengelolaan maupun anggaran,” janjinya. (*)

Satserse Polres Tanggamus Amankan 3 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

TANGGAMUS  ( JL ) : Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus mengamankan 3 pelaku penyalahgunaan Narkoba berinisial DW alias Galer (23), MA alias Makin (20) dan MF (17) di Pekon Landsbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK. M.Si. Kasat Resnarkoba Iptu Anton Saputra mengungkapkan, ketiga pelaku ditangkap berdasarkan penyelidikan dua laporan masyarakat pekon Landsbaw.

"Para pelaku ditangkap pada Sabtu tanggal 25 agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib," ungkap Iptu Anton Saputra.

Lanjutnya, para pelaku masing-masing, DW ditangkap di rumahnya, kemudian penyelidikan berlanjut dan kembali menangkap MA dan MF saat mengkonsumsi ganja dirumah MF.

Iptu Anton menjelaskan, dari para pelaku turut diamankan sejumlah barang bukti penyalahgunaan Narkoba berupa Ganja dan Sabu.

"Barang bukti dari pelaku DW berupa 1 bungkus sedang berisi ganja, 1 handphone merk samsung dan 1 tas warna hijau, sementara dari terduga MA dan MF berupa 3 plastik klip sabu sisa pakai, 1 pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 sedotan, 1 pot kembang, 2 buah plastik klip, 1 alat hisap sabu, 1 bungkus plastik berisi batang ganja, 1 buah kertas berisi ganja dan 1 kotak merk drum green label," jelasnya.

Saat ini para pelaku dan barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polres Tanggamus guna penyidikan lebih lanjut.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dipersangkakan pasal 111 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ancaman maksimal 12 tahun penjara," pungkasnya. (rls)

RS Ryacudu Belum Keluarkan Hasil Visum Penyebab Kematian Rosi?

Lampung Utara -- (Journallampung.com). Soal Kematian salah satu tahanan Polres Lampung Utara yakni M. Rosi masih dalam pemeriksaan Pihak Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi Kabupaten Setempat. Senin (27/08).

Kepala Rumah Sakit Ryacudu Dr. Syah Indra Husada mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan hasil Visum. "Kalaupun hasil pemeriksaannya keluar nanti kami langsung kasihkan ke pihak yang berwajib atau ke Polres Lampung Utara karena itu wewenang met," ujarnya.

Diberitakan sebelummnya saat ditangkap Rosi Masih Hidup. Pulang kerumah sudah tak bernyawa. Beberapa jam setelah ditangkap anggota Polres Lampung Utara, M Rosi, tersangka kasus pencurian motor, meninggal dunia, Jumat (24/8/2018) pagi. Tersangka menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Rycudu Kotabumi.

Belum diketahui penyebab pasti kematian warga Dusun Tanjung Bulan Desa Alam Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan tersebut.
Berdasarkan pantauan, terlihat adanya lebam di paha kanan serta dikedua kakinya. Namun,  Kapolres Lampura AKBP Eka Mulyana sempat menyatakan bahwa Rosi mengalami gagal jantung.

Wanda (17) adik Rosi ketika ditemui awak media mengaku jika pihak keluarga diberitahu oleh polisi tentang kematian kakaknya sekitar pukul 10.00 WIB."Kami kaget setelah diberitahu kalau kakak saya sudah meninggal di rumah sakit,"katanya saat di RSU Ryacudu.

Menurut dia, Rosi ditangkap polisi pada Kamis (24/8/2018) sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, petugas mendobrak pintu depan rumah dan langsung mengamankan Rosi."Yang masuk kedalam rumah ada tiga orang, dan yang diluar saya tidak berapa jumlahnya. Begitu didalam rumah, mereka (polisi) laangsung menangkap kakak saya dan membawanya kedalam mobil. Kakak saya tidak melakukan perlawanan saat ditangkap di dalam rumah. Dan saya juga sempat mendengar ada suara tembakan sebanyak delapan kali,"katanya.

Menurut Wanda, saat menangkap polisi tidak menjelaskan ke pihak keluarga tentang perbuatan yang dilakukan oleh kakaknya tersebut."Mereka langsung menangkap dan tidak menjelaskan kasus apa yang dilakukan kakak saya,"jelasnya.

Sementara itu, Hasanusi selaku Kepala Dusun (Kadus) juga membenarkan tentang penangkapan Rosi. Namun dirinya tidak mengetahui kasus apa yang dilakukan warganya itu."Rumah saya dibelakang rumahnya (Rosi). Waktu itu saya dengar suara tembakan, saya berusaha keluar rumah, namun ada seorang polisi meminta saya untuk masuk kembali kedalam rumah. Saya tidak tahu warga saya itu terlibat kasus apa, karena pihak kepolisian tidak memberi tahu saya,"jelasnya.
Sekitar pukul 15.00 WIB, jenazah Rosi dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan.

Untuk diketahui, anggota Sat Reskrim Polres Lampung Utara menangkap Rosi (26) dibekuk dirumahnya di Dusun Tanjung Bulan Desa Alam Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, karena karena diduga mencuri motor milik Sardi (41) warga Desa Gilih Suka Negeri, Abung Selatan, Lampura pada 11 Agustus 2018 lalu.
Saat itu, pelaku mengambil sepeda motor Honda Revo Absolut korban yang diparkir dikebun pada saat korban sedang mencari rumput untuk makan ternak. (IVAN)