BANDARLAMPUNG - Rakyat Lampung yang tergabung dalam Rakyat Lampung Bergerak melakukan aksi massa di depan Hotel Novotel Lampung, Minggu (8/7) siang, saat KPU melakukan Pleno hasil Pigub Lampung. Mereka menuntut untuk usut tuntas aktor politik uang atau money politic pada Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu.
Kordinator aksi massa Rakyat Lampung Bergerak, Abdurahman menyatakan bahwa money politic merupakan kejahatan demokrasi paling berutal terjadi dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung 27 Juni 2018 kemarin.
"Praktik politik uang yang disokong oleh korporasi telah mencabik-cabik kesakralan proses hajat rakyat lima tahunan ini, " tegasnya.
Lebih lanjut Abdurahman juga menyatakan kekuatan kapital benar-benar mencengkram sendi-sendi demokrasi, bahkan ada gejala dan bukan tidak mungkin juga menyasar lembaga-lembaga yang berwenang. Sebab maraknya politik uang itu terkesan dibiarkan dan proses pengusutannya pun lamban.
"Praktik politik uang terjadi terang benderang secara terstruktur, sistematis dan massif bukan saja mencederai proses demokrasi, tapi juga sudah menginjak-injak harkat, martabat dan budaya masyarakat Lampung," ungkapnya.
Sementara itu menurut Rismayanti Borthon, akibat dari politik uang yang dilakukan paslon nomor 3, pesta demokrasi pilgub Lampung benar-benar dalam kondisi hancur dan ternoda. Lanjutnya, jika hal tersebut terus dibiarkan maka kerusakan itu akan semakin parah dan meluas.
"Sebab dari proses pilgub yang sarat praktik politik uang itu jelas menghasilkan pemimpin yang cacat secara moral dan pastinya dikendalikan oleh kekuatan pemodal. Sehingga keberpihaknya pada rakyat jelas dinomor duakan dan lebih berpihak pada tuannya, " paparnya.
Karena itu, masih kata dia, diperlukan kesadaran dan gerak bersama seluruh lapisan masyarakat untuk menghadangnya.
"Karena krisis demokrasi ini bukan lagi persoalan menang kalah para kandidat melainkan persoalan bersama seluruh masyarakat guna menyelamatkan Lampung dari cengkraman kekuatan modal melalui pemimpin yang menjadi kaki tangannya, " terangnya.
Rismayanti juga menyatakan bahwa kecurigaan masyarakat umum terhadap keterlibatan korporasi besar PT. Sugar Group Company (SGC) dalam proses demokrasi di Lampung bukan tanpa alasan, sebaliknya kecurigaan itu justru terlihat terang benderang.
Dikatakannya, keterlibatan SGC terlihat bukan hanya dari ketidakwajaran pembiayaan pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung pasangan Arinal dan Nunik, tapi juga dari prilaku bos besar PT. SGC Purwati Lee alias Nyonya Lee dengan Arinal yang tak segan berpeluk ciuman di depan khalayak umum seperti yang terekam dalam video yang beredar luas di masyarakat.
"Karena itu seluruh komponen masyarakat harus menyatukan langkah dan sikap untuk menolak hasil pilgub kental praktik politik uang itu sebagai langkah awal menghentikkan campur tangan kekuatan modal dalam hajat demokrasi itu, dan masyarakat harus terus bersatu untuk menghadang setiap upaya kekuatan-kekuatan modal yang ingin menghancurkan kehidupan berdemokrasi, budaya dan harkat martabat masyarakat Lampung," pungkasnya. (Cah).
Posting Komentar