Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, Eva Dwiana Herman HN menilai mundurnya Barlian Mansyur dari partai golkar sebagai bukti kuat politik uang dari pasangan calon (paslon) Arinal Djunaidi-Chusnuniah Chalim (Nunik).
Menurut Eva, setelah terbentukya Pansus Politik Uang di DPRD Provinsi Lampung, Berlian Mansur diharapkan dapat memberikan kesaksian dan bukti-bukti terkait dugaan politik uang yang dilakukan Paslon Arinal-Nunik.
“Insyaallah dengan adanya bukti-bukti dan keterangan dari Pak Berlian Mansur, dugaan politik uang dapat diungkap sejelas-jelasnya,” tegas Bunda Eva, sapaan akrabnya, kemarin.
Lanjutnya, Bunda Eva juga meminta aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan, bagi para saksi yang berperan aktif mengungkap kasus politik uang yang telah mencidrai demokrasi di Lampung. “Aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan,” katanya.
Eva Dwiana menambahkan, gejolak penolakan dari masyarakat terhadap hasil Pilgub Lampung yang terjadi menyeluruh di setiap daerah, merupakan upaya untuk menuntu agar terciptanya politik yang bersi di Provinsi Lampung. Bukan tidak legowo menerima hasil Pilgub.
“Kami bersama tiga Paslon lainnya bukan tidak menerima hasil Pilgub Lampung. Namun ini menyangkut kesakralan Pilgub Lampung yang telah ternoda oleh politik uang. Namun ini soal kebenaran. Agar kedepannya politik uang tidak terjadi lagi di Lampung,” tutupnya.
Sementara, Politisi Senior Berlian Mansur menegaskan saat pelaksanaan Pilgub Lampung lalu, dirinya mendapatkan perintah tidak wajar dari Ketua DPD I Partai Golkar Lampung. Namun dirinya belum bersedia merinci secara jelas apa perintah tak wajar tersebut.
“Ini adalah fakta, saya mendapatkan intruksi tidak wajar yang bertentangan dengan hati nurani saya baik melalui pesan Whats Up atau sambungan telpon. Sebentar lagi akan saya ungkap sejelas-jelasnya. Agar masyarakat tau apa sebenarnya yang menyebabkan Arinal Djunaidi menang di Pilgub Lampung. Padahal secara nalar itu mustahil, sebab di TPS nya saja dia kalah,” papar Berlian.
Andai keputusannya mundur dari kepengurusan Partai Golkar Provinsi Lampung akan berdampak buruk terhadap karir politiknya di DPRD Provinsi Lampung, Berlian tidak takut. “Jika ingin PAW saya jangan lama-lama, saya tunggu. Saya sudah siap dengan resiko terburuk yang akan saya terima,” tutupnya.
Terpisah, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bandarlampung Yuhadi membantah tudingan terkait instruksi money politics yang dipraktikan oleh kader Partai Golkar pada tingkatan DPD I maupun DPD II atas instruksi Arinal dan dirinya.
”Dimana, dan kapan bagi-bagi uang atau amplop itu dilakukan? Instruksi Pak Arinal adalah memenangkan pilgub dengan cara elegan tanpa money politics. Tidak ada instruksi yang saya terima khususnya kami di Partai Golkar yang disebut tidak lazim,” ungkapnya.
Menurutnya, apa pun yang muncul ke permukaan, adalah dinamika yang terjadi dalam berpartai. Apalagi di ranah pesta demokrasi, yang begitu menyita waktu dan energi. ”Semua harus disikapi secara santun dan tidak emosional,” ujarnya.
Menyangkut pernyataan Barlian, bagi Yuhadi, sebuah kewajaran jika Partai Golkar melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik) pada tahapan dan proses pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, yang puncaknya dihelat 27 Juni 2018.
”Instruksi memenangkan kandidat yang diusung itu jelas ada. Bahkan dari Arinal yang secara struktural adalah Ketua DPD I Partai Golkar Lampung,” tukasnya. (dbs).
Posting Komentar