Ketua koordinator aksi, Ustadz Ahmad Rohli mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan aksi meskipun muncul beberapa penolakan di berbagai kalangan masyarakat.
"Adanya penolakan yang terjadi terkait gerakan karena misskomunikasi, mereka tidak memahami apa yg akan kami lakukan. Deklarasi tetap kami lakukan 7 september bada jumat dengan nama aksi #2019PrabowoPresiden, " terangnya kepada wak media saat konferensi pers di Bambu Kuning Square, Rabu (5/9).
Dirinya menegaskan bahwa aksi deklarasi itu nantinya legal secara formalitas dan tidak ada permasalahan hukum lainnya.
"Setelah itu tempat ini (Bambu Kuning Square, red) yang jadi tempat acara. Dan kita mohon doanya karena sampai saat ini kami panitia menginginkan kedamaian ketenangan dan berkalan lancar, " jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa pergantian nama deklarasi itu sudah berdasarkan rencana awal dan ada SK-nya.
"Pergantian nama deklarasi karena bagian dari rencana awal, karena sudah ada SK hukumnya, " ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Koordinator Aksi, Fahmi Sasmita menjelaskan, rencana nama aksi deklarasi dari awal memang bukan #2019GantiPresiden.
"Dari awal izin kita bukan 2019ganti presiden melainkan dukungan capres cawapres. Yang tadinya dukungan ulama karena masyarakat ingin seluruhnya bisa masuk makanya dibuat hastag umum prabowo presiden, " terangnya.
Lanjutnya, sampai hari ini sudah ada 48 ormas yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam aksi tersebut.
"Untuk total keseluruhan dalam undangan insya allah ada 1000 peserta aksi. Dan kita berharap aksi ini nantinya berlangsung damai, " tukasnya. (Cah).
Posting Komentar