Gubernur Ridho Paparkan Capaian Pembangunan Tahun 2018

BANDAR LAMPUNG ---- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memaparkan berbagai capaian pembangunan Lampung dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2018, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (31/12/2018).

Dalam paparannya, Gubernur membuktikan dicapainya sederet prestasi dan kemajuan. Rinician pemaparan Gubernur di antaranya, di sektor pembangunan infrastruktur, seperti jalan, telah mengalami peningkatan yang signifikan dari 62% jalan mantap di tahun 2014 menjadi 79,89% ditahun 2018. Bahkan dengan kemampuan melobby Pemerintah Pusat, Gubernur membawa Lampung mampu memiliki Bandara Internasional, memiliki Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 250 Km, dan Dermaga Eksekutif, serta pembangunan bendungan.

Peningkatan di sektor infrastruktur juga sangat berpengaruh siginifikan terhadap sektor pariwisata. Ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung yaitu sebanyak 4,42 juta juta wisatawan ditahun 2014 menjadi 13,4 juta wisatawan ditahun 2018. “Saat ini Lampung mampu memiliki jumlah kunjungan sebanyak 13,4 juta wisatawan.

"Dengan adanya Bandara Internasional, Jalan Tol trans Sumatera, dan Dermaga Eksekutif, maka perekonomian Lampung dan peningkatan pariwisata Lampung akan semakin meningkat,” ujar Ridho.

Di sektor pembangunan infrastruktur lainnya, Gubernur Ridho juga melakukan upaya peningkatan SDM Lampung seperti pembangunan Gedung Perpustakan Modern, Lampung Astronomical Observatory (LAO), serta pembangunan Bumi Perkemahan dan Pembangunan Kawasan Kota Baru.

Gubernur menjelaskan Pemprov Lampung juga terus melakukan berbagai upaya meningkatkan perekonomian. Bahkan sepanjang tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mencapai 5,22 dan selalu berada di atas rata-rata Sumatera 4,72 dan Nasional 5,17. “Di sektor produksi pertanian juga mengalami peningkatan. Untuk padi, dari 3.32 juta ton dan jagung sebanyak 4.42 juta ton di tahun 2014 menjadi 4.56 juta ton padi dan 2.58 juta ton jagung diitahun 2018. Peningkatan sector pertanian ini juga mampu menekan angka kemiskinan di Lampung,” jelas Gubernur.

Di bidang investasi, lanjut Ridho, Lampung juga mengalami pertumbuhan. Investasi terbesar berasal dari Singapura. “Maka tak salah jika kita akan mengadakan penerbangan internasional ke Singapura. Dengan melakukannya, maka dapat dipastikan Investasi dan Perekonomian Lampung akan semakin meningkat,” jelasnya.

Pada bagian lain, Gubernur menyampaikan daya saing Lampung yang mengalami peningkatan dari peringkat 25 Nasional ditahun 2014 menjadi peringkat 12 secara Nasional ditahun 2018. Selain itu, Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 66.95 ditahun 2015 menjadi 68.25 ditahun 2017.

Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,08% di tahun 2014 menjadi 4,06% di tahun 2018. “TIdak hanya itu, tingkat kemiskinan di Lampung juga mengalami penurunan, dari 14,28% ditahun 2014 menjadi 13,14% ditahun 2018,” jelas Gubernur Ridho.

Gubernur juga sangat konsen terhadap pembangunan Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan peningkatan infrastruktur pendidikan menengah dan khusus (SMA/SMK/SLB), mengadakan program Lampung Mengajar di daerah terpencil, memberikan Bosda, dan bantuan beasiswa, dan berbagai upaya lainnya.

Dalam meningkatkan Sektor Kesehatan, Gubernur terus meningkatkan sarana dan prasarana RSUD Abdul Moeloek, meningkatkan pelayanan di Rumah sakit Bandar Negara Husada, dan operasional rumah sakit keliling untuk melayani wilayah DTPK (Daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan) serta daerah prioritas lainnya.

Gubernur juga fokus terhadap program pengentasan kemiskinan berbasis desa melalui program Gerbang Desa Saburai. Dan berdasarkan evaluasi BPS Provinsi Lampung tahun 2017, status tertinggal yang semula sebanyak 380 desa ditahun 2015 menjadi 119 desa ditahun 2017, serta berbagai upaya Gubernur Ridho dalam meningkatkan disektor lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Lampung.

Pembangunan Lampung tahun 2018 merupakan proses kinerja kesinambungan dari tahun sebelumnya. Proses itu dapat dinilai progresif, apabila pembangunan tersebut dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Gubernur, Pembangunan tidak akan berguna apabila pembangunan tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas masyarakat. "Dan dengan anggaran terbatas, saya ingin menyeimbangkan pembangunan yang terasa dan terlihat untuk kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dan pembangunan daerah," ujar Gubernur Ridho.
Ridho berkeyakinan penuh dengan tahapan pembangunan saat ini, Lampung akan semakin maju dan berkembang. "Saya sangat yakin Lampung akan berkembang lebih maju, hal ini dikarenakan dasar batu bangunannya hari ini sudah kita letakkan dengan sangat mantap dan kuat. Dan Lampung akan meninggalkan jauh wilayah Sumatera lainnya,” jelasnya. (Humas Prov Lampung)

Provinsi Terbaik Atasi Konflik, Lampung Didapuk Tuan Rumah Mubes Pemuka Agama

BANDAR LAMPUNG--Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, menunjuk Lampung sebagai tuan rumah sarasehan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Pemuka Agama. Penunjukan ini atas prestasi Provinsi Lampung meraih penghargaan dalam penanganan konflik sosial selama tiga tahun berturut-turut.

Mubes tersebut berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Selasa (11/12/18). Pada pembukaan sarasehan tersebut, Utusan Khusus Presiden (UKP) RI untuk Dialog dan Kerjasama antar Agama dan Peradaban, Syafiq Mughni, mengapresiasi keberhasilan Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas dan kerukunan antar umat beragama. 

"Acara ini berlangsung beberapa kali dan dipilih tempat yang berperan strategis, baik itu yang memiliki potensi konflik cukup tinggi maupun yang berhasil mengelola kerukunan seperti Provinsi Lampung. Maka, kita pilih Lampung sebagai daerah yang berhasil, karena itu kita ingin mendengarkan apa kiatnya agar dapat dicontoh daerah lain," kata Syafiq.

Dia juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Lampung yang mendukung penuh acara tersebut. Dia 

menjelaskan tujuan dan misi UKP yakni mendorong kerja sama, dialog, dan dialog antar pemuka agama, karena berperan penting. "Tidak mungkin hal tersebut dilakukan UKP sendiri, melainkan harus ada kerja sama dan sinergi semua komponen di semua level untuk memasyarakatkan bersama gagasan atau ide yang dihasilkan musyawarah besar pemuka agama ini," kata Syafiq.

Menurut Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, sarasehan ini menjadi ajang peningkatan tali silaturahmi dan dialog dari hati ke hati, antara pemuka agama dan tokoh agama guna membahas masalah strategis. Bachtiar menghimbau para pemuka agama untuk meningkatkan pembinaan umat dalam membangun mental, spiritual keagamaan, dan fisik material. 

"Hal tersebut bertujuan agar dapat senantiasa mengedepankan kearifan dan etika. Saling menghargai, saling tolong menolong sehingga mampu membentengi diri dari pengaruh negatif upaya memecah belah umat. Saya berharap kita semua bersikap arif dan bijaksana dalam menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan memberikan perhatian serius terhadap perkembangan moral masyarakat," kata Wagub Bachtiar Basri. 

Penghargaan provinsi terbaik penanganan konflik sosial selama tiga tahun berturut-turut karena Lampung dinilai berhasil menjalankan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tim tersebut berkoordinasi dengan TNI, Polri, BIN, dan unsur lain dalam mencegah, menanggulangi, dan mengantisipasi konflik sosial. Kemudian, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh agama, dan adat, berpartisipasi menjaga stabilitas dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan

Pemprov Lampung Galakkan Sistem Penagihan PKB

Bandar Lampung (JL) -Pemerintah Provinsi Lampung menggalakkan sistem penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara langsung atau door to door guna memaksimalkan potensi penerimaan PKB Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Pj. Sekdaprov Hamartoni Ahadis saat membuka Sosialiasi Pendataan dab Verifikasi Potensi PKB secara door to door, Selasa (11/12/2018) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur.

Menurut Hamartoni, hingga 31 Desember 2017, terdapat potensi penerimaan PKB Provinsi Lampung yang belum tertagih sebesar Rp1,133 triliun dari 1.568.148 unit kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kab/kota se Provinsi Lampung.

Hamartoni mengatakan, potensi tersebut perlu diverifikasi guna memastikan kendaraan tersebut benar ada dan dipungut pajaknya. “Pendataan secara door to door dilakukan dengan cara mendatangi langsung alamat wajib pajak untuk dilakukan pendataan dan verifikasi kemudian dilakukan pemilihan potensi pajak yang masih aktif dan tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut Hamartoni menjelaskan, dari data yang diperoleh terdapat 3 daerah kabupaten yang memiliki tunggakan/potensi PKB terbesar di Provinsi Lampung yakni Lampung Selatan (dengan potensi PKB sebesar Rp25 milyar lebih), Lampung Tengah (sebesar Rp35 miliar lebih) dan Tulang Bawang (Rp22 Miliar lebih).“Ketiga daerah ini akan menjadi sampel, karena secara statistic potensi penerimaan PKB nya besar,” ungkapnya.

Agar perolehan tersebut dapat tercapai, tambah Hamartoni, diperlukan kerjasama dari Pemerintah Kab/kota khususnya Bupati/Walikota untuk dapat menugaskan aparatur pemerintahannya mulai dari tingkat desa/kelurahan sebagai koordinator pendataan di lapangan. “Karena, pada gilirannya manfaatnya akan kita rasakan bersama melalui mekanisme dana bagi hasil untuk pemerintah kab/kota sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Piterdono, melalui Sekretaris Bapenda Rozali dalam laporannya menguntarakan jika kegiatan ini bertujuan untuk mensosialiasikan keigitan pendataan dan verifikasi potensi PKB secara door to door terutama kepada petugas pendataan yang terlibat langsung dan menjadi ujung tombak dalam kegiatan ini. (Humas Prov Lampung)

Bunuh Ayah Kandung, Sanwani Terancam Hukuman Mati

TANGGAMUS (JL)—Perkara uang diduga membuat Sanwani (34) warga  Pekon Sukaagung Barat Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus tega membunuh Saliman (60) ayah kandungnya sendiri pada Selasa (11/12/2018). Perbuatan tercela pelaku akhirnya berujung penangkapan terhadap Sanwani oleh jajaran Polsek Pardasuka 3 jam setelah kejadian.

Berdasarkan informasi dari tempat kejadian perkara, kronologi pembunuhan ini berawal
keributan tersangka dengan ibu kandungnya. Saat itu, korban (Saliman, red) berusaha melerai cekcok mulut anggota keluarganya tersebut.

Tidak disangka, niat melerai itu menyebabkan nyawa korban melayang setelah pelaku dengan membabi buta menusukan golok ke arah perut, membacok kepala ayah yang selama ini telah membesarkannya.

Mirisnya, tersangka juga tidak merasa ada penyesalan telah melukai ayahnya, padahal dia sendiri juga merupakan ayah dari dua (20 anak. Bukan membawa ayahnya kerumah sakit namun kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beruntung berselang 3 jam, Polsek Pardasuka Polres Tanggamus berhasil membekuknya saat ia hendak bersembunyi ke rumah saudaranya.

Mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK. M.Si. Kapolsek Pardasuka AKP Martono, SH. MH mengungkapkan tersangka berhasil ditangkap di Pekon Wargomulyo Pekon Pardasuka.

"Tersangka Sanwani berhasil ditangkap saat bersembunyi di rumah saudaranya di Pekon Wargamulyo sekitar pukul 09.00 Wib," kata Kapolsek AKP Martono melalui Whatsapp.

Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, muasalnya permasalahan ayahnya menjual motor tersangka kepada keponakan korban yang dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.1.6 juta, kemudian Rp. 1 juta diambil oleh ibunya dan Rp. 600 ribu oleh ibunya diberikan kepada tersangka.

"Tersangka merasa kesal, sehingga terjadi perdebatan antara pelaku dengan ibunya yang didengar oleh ayahnya. Niat ayahnya melerai namun keributan bertambah panas dan tanpa prikemanusiaan tersangka menusukan golok yang telah dipersiapkannya ke perut dan membacok leher korban mengenai kepala," jelas AKP Martono.

Saat ini tersangka berikut barang bukti sebilah golok berlumur darah diamankan di Polsek Pardasuka Polres Tanggamus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka dijerat pasal 338 junto 340 KUHPidana.

"Bisa dijerat 340 KUHPidana ancaman hukuman mati, sebab golok tersebut telah dibawa tersangka saat mendatangi rumah ayahnya yang berada tidak jauh dari rumahnya," pungkasnya. (jeni)

Pemkab Lambar Sosialisasikan Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap

Lambar - Pemkab Lampung Barat menggelar Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil petani serta pembudidayaan ikan yang secara resmi dibuka oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus di Aula RSUD Alimudin Umar, Selasa (11/12).

Turut hadiri dalam kegiatan Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Natadjudin Amran, Kepala Badan Pertanahan Nasional Lambar, OPD, Camat, Lurah dan Peratin setempat.

"Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui kementrian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan atas kepemilikan lahan dan tertuang dalam peraturan menteri ATR/BPN  Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat melalui program ini dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat", ujar Parosil. 

Selanjutnya pihaknya mengatakan bahwa telah dikeluarkannya surat Mendagri RI Nomor 520/5624/sj Tanggal 7 Agustus 2018 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program PTSL dalam upaya pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani dan pembudi daya ikan.  

Kemudian untuk menindaklanjuti surat tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019 mendatang akan  melakukan upaya kerjasama dalam mendukung upaya pemberdayaan hak atas tanah tersebut dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, BRI dan lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kerjasama ini berupa sosialisasi dan inventarisasi kepada calon peserta melalui kelompok masyarakat sebagai penanggung jawab lapangan agar pelaksanaan program PTSL menjangkau kalangan masyarakat atau kelompok sasaran, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang selama ini menjadi kendala pelaksanaan program PTSL.

Diketahui, pada tahun 2019 ini Pemkab Lambar telah menganggarkan dana untuk pensertifikatan tanah gratis bagi masyarakat kurang mampu melalui kegiatan prona untuk 100 bidang tanah yang lokasinya akan ditetapkan, kemudian prona ditetapkan sebagai program tahunan untuk mendukung program PTSL dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018 ini program prona sudah diberikan kepada 100 bidang tanah di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian dan bagi kecamatan dan pekon atau kelurahan yang di wilayahnya telah melalui program PTSL dan masih belum mencukupi, dapat mengusulkan pendaftaran sertifikat tanah melalui prona yang ditujukan kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas PUPR. (Fb)

Tim IV Tanggap Bencana Pemkab Lamsel Serahkan Paket Bantuan Kepada Warga Desa Kekiling

Lampung Selatan : Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan,  Nanang Ermanto melalui Tim IV Tanggap Bencana Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serahkan paket bantuan kepada warga Desa Kekiling Kecamatan Penengahan, Selasa (11/12/2018).

Bantuan tersebut merupakan bantuan korban banjir dampak hujan deras yang mengguyur wilayah Palas dan Penengahan pada 1 Desember 2018 lalu. Adapun desa terkena dampak banjir diantaranya, Desa Kekiling, Ruang Tengah, Taman Baru, dan Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan. 

Bantuan diberikan kepada warga yang berlangsung di Balai Desa Kekiling, sebanyak 53 paket bantuan berupa beras sebanyak 5 kg, gula putih 1 kg, minyak goreng 1 kg, telur 1 kg serta mie instan 1 dus, diberikan secara simbolis oleh Ketua Tim IV Tanggap Bencana, I Ketut Sukerta.

"Kami hadir disini atas perintah Bupati untuk memyampaikan bantuan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada warganya yang terkena musibah," ujar Ketut. 

"Akan tetapi, Bupati juga berpesan pada kita semua, walaupun ada bantuan dari pemerintah, tentunya bantuan tersebut tidak sebanding dengan kerugian yg bapak/ibu alami,  oleh karenanya bagaimana cara kita untuk mencegah agar musibah itu tidak kembali kita alami," tambah Ketut.

"Saat ini kita sedang musim penghujan, saya minta agar kepala desa untuk tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga lingkungannya, tidak membuang sampah sembaran. Kedepan,  juga agar berhati-hati dan tetap waspada. Musibah bisa datang kapan saja sekalipun kita tidak menginginkan hal itu terjadi," kata Ketut. 

Usai menyerahkan 53 paket bantuan untuk warga Desa Kekiling Kecamatan Penengahan, Tim IV Tanggap Bencana yang terdiri dari Anas Ansyori (Asisten Bidang Adum), I Ketut Sukerta (Kepala BPBD), Zailani (Kadis Pertanian), Sahidi Fatah (Kepala Litbang), Anasrullah (Kadis Perhubungan), serta M. Sefri Masdian (Plt. Kadis Kominfo) bertolak ke Balai Desa Pasuruan, menyerahkan 85 Paket bantuan untuk beberapa warga yang terdampak banjir yakni  warga desa Ruang Tengah, Taman Baru dan Pasuruan. (fitri)

Ketua TP PKK Lamsel Resmi Buka Lomba Masak Serba Ikan

Lampung Selatan : Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Ny. Winarni Nanang Ermanto membuka secara resmi Lomba Masak Serba Ikan Tahun 2018 tingkat Kabupaten Lamsel, yang digelar di Aula Sebuku rumah dinas bupati, Selasa (11/12/2018).

Pada sambutannya, Winarni mengatakan, lomba tersebut sangat baik digelar. Sebab, kata dia, lomba masak serba ikan membantu pemerintah mengkampanyekan gerakan makan ikan kepada masyarakat.

"Lomba ini, diharapkan dapat memotifasi masyarakat untuk makan ikan, sesuai dengan program pemerintah mencanangkan gemar makan ikan," kata Winarni.

Menurutnya, konsumsi ikan dapat diprioritaskan sebagai menu makan bagi para keluarga. Karena, ikan banyak mengandung protein maupun vitamin bagi kesehatan.

"Memilih ikan sebagai menu keluarga, banyak kandungan vitamin dalam ikan seperti protein, gizi, kesehatan, tentunya dapat meningkatkan kecerdasan anak-anak. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para nelayan," jelasnya.

Sisi lain mengenai lomba tersebut, ujar Winarni, adanya suatu penilaian dan kalah menang. Meski demikian, Winarni beranggapan, pada lomba tersebut tidak ada kalah maupun pemenang.

"Kegiatan lomba ini ada penilaian, tetapi saya nyatakan para peserta pemenang semua, kecuali yang tidak ikut lomba. Semua peserta dari TP PKK Kecamatan saya nyatakan pemenang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamsel, Meizar Malanesia melaporkan, kegiatan tersebut yang bekerjasama dengan pihak TP. PKK Kabupaten Lamsel dalam rangka peningkatan konsumsi ikan, untuk peningkatan protein masyarakat, serta memperingatan Hari Ikan dan Hari Nusantara 2018.

"Tujuannya sendiri, mendukung pemerintah dalam program masyarakat makan ikan, kemudian penilaian dan menentukan pemenang lomba untuk ikut lomba tingkat provinsi," beber Meizar.

"Rangkaian loba sendiri, mulai dari display menu, penilaian, piagam dan hadiah," tambahnya.

Sebagai informasi, lomba itu sendiri kerjasama antara Dinas Perikanan (DK) dibantu Tim PKK Kabupaten Lamsel. Untuk juri, dari DK Provinsi Lampung, DK Lamsel, Tim PKK Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan. (fitri)

UKP Apresiasi Keberhasilan Pemprov Jaga Stabilitas dan Kerukunan antar Umat Beragama

Jakarta (JL)-– Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, menunjuk Lampung sebagai tuan rumah sarasehan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Pemuka Agama. Penunjukan ini atas prestasi Provinsi Lampung meraih penghargaan dalam penanganan konflik sosial selama tiga tahun berturut-turut.

Mubes tersebut berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Selasa (11/12/18). Pada pembukaan sarasehan tersebut, Utusan Khusus Presiden (UKP) RI untuk Dialog dan Kerjasama antar Agama dan Peradaban, Syafiq Mughni, mengapresiasi keberhasilan Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas dan kerukunan antar umat beragama.

“Acara ini berlangsung beberapa kali dan dipilih tempat yang berperan strategis, baik itu yang memiliki potensi konflik cukup tinggi maupun yang berhasil mengelola kerukunan seperti Provinsi Lampung. Maka, kita pilih Lampung sebagai daerah yang berhasil, karena itu kita ingin mendengarkan apa kiatnya agar dapat dicontoh daerah lain,” kata Syafiq.

Dia juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Lampung yang mendukung penuh acara tersebut. Dia
menjelaskan tujuan dan misi UKP yakni mendorong kerja sama, dialog, dan dialog antar pemuka agama, karena berperan penting. “Tidak mungkin hal tersebut dilakukan UKP sendiri, melainkan harus ada kerja sama dan sinergi semua komponen di semua level untuk memasyarakatkan bersama gagasan atau ide yang dihasilkan musyawarah besar pemuka agama ini,” kata Syafiq.

Menurut Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, sarasehan ini menjadi ajang peningkatan tali silaturahmi dan dialog dari hati ke hati, antara pemuka agama dan tokoh agama guna membahas masalah strategis. Bachtiar menghimbau para pemuka agama untuk meningkatkan pembinaan umat dalam membangun mental, spiritual keagamaan, dan fisik material.

“Hal tersebut bertujuan agar dapat senantiasa mengedepankan kearifan dan etika. Saling menghargai, saling tolong menolong sehingga mampu membentengi diri dari pengaruh negatif upaya memecah belah umat. Saya berharap kita semua bersikap arif dan bijaksana dalam menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan memberikan perhatian serius terhadap perkembangan moral masyarakat,” kata Wagub Bachtiar Basri.

Penghargaan provinsi terbaik penanganan konflik sosial selama tiga tahun berturut-turut karena Lampung dinilai berhasil menjalankan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tim tersebut berkoordinasi dengan TNI, Polri, BIN, dan unsur lain dalam mencegah, menanggulangi, dan mengantisipasi konflik sosial. Kemudian, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh agama, dan adat, berpartisipasi menjaga stabilitas dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan. (Humas Prov Lampung)

Lampung Raih Penghargaan Bhumandala Ariti

Jakarta (JL)-–Provinsi Lampung meraih penghargaan Bhumandala Ariti dari Badan Informasi Geospasial di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Penghargaan itu diberikan atas pencapaian Lampung mengembangkan Simpul Jaringan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial pendukung Kebijakan Satu Peta (KSP) dan pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan Bhumandala diserahkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kepada Kasi Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung, Ridwan Sahadi. Tahun ini, ajang Bhumandala memasuki tahun ketiga sejak pertama kali diselenggarakan 2014, kemudian 2016 dan 2018. Penghargaan Bhumandala dibagi menjadi tiga kategori yaitu penghargaan tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Penghargaan Bhumandala menjadi momentum yang baik dalam meningkatkan implementasi geoportal. Sehingga, mampu menyatukan semua peta tematik yang saat ini masih tersebar di Provinsi Lampung,” ujar Ridwan.

Bhumandala merupakan penghargaan bergengsi Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan menilai implementasi geoportal dalam setiap kategori yang memiliki komponen lima pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Lima pilar dimaskud adalah kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, standar, dan teknologi.

Penghargaan Bhumandala merupakan salah satu penilaian geoportal yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program KSP yang mengacu pada satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. “Dengan penyatuan geoportal ini diharapkan KSP dapat berjalan maksimal sehingga mampu memberikan manfaat bagi Provinsi Lampung. Khususnya, dalam proses perencanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan,” kata Ridwan. (Humas Prov Lampung)

Taufik Hidayat Dikukuhkan Sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Bandar Lampung (JL) -Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat dikukuhkan sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Mesuji Tulangbawang dan Ketua TKPSDA Seputih Sekampung masa bakti 2018-2023. Selain itu, dikukuhkan juga Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan PSDA Provinsi Lampung, Ali Subaidi, sebagai Ketua Harian.

Pengukuhan dilakukan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU&PR, Hari Suprayogi di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Senin (10/12/2018). “Kepada anggota yang baru dilantik, selamat menyalurkan aspirasi dan berembuk untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang tertib dan demokratis untuk mencapai kemashalahatan bersama. Selamat Bertugas,” ujar Hari.

Hari mengatakan pembentukan TKPSDA ini agar tercipta keterpaduan pengelolaan antar sektor dan antar wilayah. “TKPSDA diharapkan dikelola secara optimal agar terjadi sinkronisasi antara pemangku kepentingan dan PSDA, agar dapat berjalan optimal,” kata Hari.

Dia juga mengatakan PSDA memiliki manfaat sebagai peningkatan perekonomian dan sistem lainnya. “PSDA dapat mendukung berbagai kebutuhan irigasi dan suplai air minum. Dengan adanya tampungan ini, tidak hanya mengalirkan irigasi tetapi juga ada potensi lainnya,” ujarnya.

TKPSDA Sungai Mesuji Tulangbawang dan Seputih Sekampung dibentuk untuk mengintegrasikan kepentingan program dan kegiatan berbagai sektor di wilayah sungai. “TKPSDA itu bukan milik dan untuk kepentingan Kementerian PUPR. Tetapi untuk semua pihak, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. TKPSDA juga berkewajiban pada wilayah nya untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas air serta kehidupan sekitarnya,” kata dia.

Di sisi lain, Taufik Hidayat mengatakan TKPSDA Wilayah Sungai Mesuji Tulangbawang dan Seputih Sekampung beranggotakan lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Lembaga ini diharapkan dapat berpartisipasi guna meningkatan koordinasi serta berdiskusi guna mencari solusi terbaik untuk terwujudnya dalam pemanfaatan sumber daya air.

“TKPSDA masih banyak tugasnya. Saya mengajak anggota TKPSDA untuk bersama-sama mewujudkan TKPSDA sebagai wadah penyelesaian segala persoalan terkait PSDA di wilayah sungai. Sehingga, dapat dibahas dan diselesaikan bersama,” ujar Taufik.

Hal tersebut dilakukan, sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal sekitar wilayah sungai tersebut. “Semoga melalui pengukuhan ini dapat mewujudkan penyelenggaran PSDA di Sungai Mesuji Tulangbawang dan Seputih Sekampung secara lebih baik dan berkelanjutan,” kata Taufik yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung itu. (Humas Prov Lampung)

Plt Bupati Lamsel Terima Penghargaan dari Ombudsman RI

Lampung Selatan : Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas capaian kinerja dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tahun 2018.

Bersama 5 Kementrian, 1 Lembaga, 10 Gubernur, 63 Bupati, 18 Walikota lainnya, Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, menerima Penganugrahan Predikat Zona Hijau tinggi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Ombudsman yang diberikan Anggota Ombudsman RI Ahmad Su'adi M.Hum di Gedung Auditorium Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat, Senin, (10/12/18).

Acara penganugerahan predikat kepatuhan tinggi tahun 2018 hadiri Mentri Polhukam, mentri PUPR, mentri UKM, Mentri Keuangan, jajaran Kabinet Kerja Republik Indonesia, kepala Daerah penerima penghargaan, Ketua beserta Anggota Ombusdman RI yang disiarkan secara langsung stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Ketua Ombudsman RI, Prof. Anizulia Rifai,  mengatakan dalam menjalankan fungsi pengawasan, sejak 2013 ORI melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kewajiban penyelenggaraan negara agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Hasil penilaian diklasifikasikan menggunakan traffic light system yakni zona merah, zona kuning dan zona hijau.

“Untuk itu Ombudsman Republik Indonesia memberikan Penghargaan kepada Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2018 yang telah dilaksanakan penilaian”, kata Prof. Anizulia Rifai.

Penganugerahan Predikat Kepatuhan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman RI dan dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu Kementerian dan Lembaga, dan Pemerintah Daerah," tambahnya.

Sementara itu, Usai menerima penghargaan Nanang menyatakan, prestasi ini merupakan wujud kerja suluruh jajarannya, termasuk dukungan elemen masyarakat. 

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja nyata dari seluruh elemen instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu penghargaan ini kami persembahkan bagi seluruh instansi dan masyarakat Lampung Selatan yang telah bekerja sama sehingga Pemkab Lamsel mampu meraih prestasi dan penghargaan ini,” kata Nanang.

Nanang juga menegaskan, dengan di dapatnya penghargaan tentang standar pelayanan publik di tahun 2018 ini, semua OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus tetap menjaga dan mempertahankan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Penghargaan ini jangan hanya di jadikan seremonial saja tapi harus benar-benar di tunjukan dalam bekerja memberikan layanan kepada masyarakat,"ucap Nanang

Sebagai pemimpin, dirinya diberi amanah untuk menjalankan program pemerintah yang telah dirancang. ”Hal ini merupakan motivasi dan semangat untuk semakin berbuat yang terbaik untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat. 

Untuk itu saya berharap semua OPD harus benar-benar bekerja dalam memberikan pelayanan di masing-masing Satkernya. "Kami aka terus mewujudkan tata pemerintah yang bersih dan melayani, dalam rangka memenuhi harapan besar masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih," ungkapnya.

Sementara itu Plt. Kabag Organisasi Puji Sukamto mengatakan, pencapaian predikat zona hijau tinggi  yang di peroleh pemkab Lampung Selatan merupakan hasil kerja nyata dari teman-teman OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang  diantara nya Perizinan, Kesehatan, pencatatan sipil,"kata Puji

Dia berharap prestasi tersebut bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang. “Bila tahun ini 12 SKPD yang disurvei, maka tahun depan Pemkab Lampung Selatan harus dapat terus memperbaiki layanan di seluruh SKPD terutama SKPD yang masih belum masuk zona hijau,” harapnya. (fitri)

Parosil : Mobil Bioskop Keliling Dukung Program Literasi Daerah

Lambar - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan setempat menyerahkan mobil bioskop keliling oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus didampingi Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, bersamaan dengan kegiatan pemberian seragam gratis di SDN Tri Mekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Senin (10/12).

Parosil Mabsus menjelaskan, "Mobil bioskop keliling ini dapat memutar film yang bernilai pendidikan dan pengetahuan sebagai bentuk fasilitas pendukung program literasi daerah yang telah dicanangkan Kabupaten Lampung Barat, agar program tersebut bukan hanya dicanangkan tetapi benar benar diterapkan", ujarnya.

Seluruh masyarakat dapat menggunakan pada waktu acara-acara yang ada di Kecamatan ataupun pekon-pekon di Kecamatan Suoh dan Kecamatan BNS, tatapi dengan catatan film yang diputar harus mendidik bagi masyarakat setempat, sehingga jangan sampai fasilitas ini digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat sasaran dan tidak mendidik masyarakat. 

Terakhir, masyarakat diminta untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar dapat selalu digunakan, karena fasilitas yang dijaga mudah-mudahan bertahan lama dan tetap bermanfaat bagi masyarakat demi kecerdasan bangsa terkhusus masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

(Fb)

Pelihara Kawasan Hutan, Pemprov Himbau Warga Lampung Menanam Pohon

Bandar Lampung (JL) --Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat Lampung menanam pohon dalam rangka membangun dan memelihara hutan yang berhujung pada kesejahteraan masyarakat. Ajakan itu diserukan melalui Program Gerakan Lampung Menghijau.

“Hutan berperan nyata meningkatkan ketersediaan air sepanjang tahun. Oleh karena itu, penanaman pohon dalam rangka membangun dan memelihara hutan perlu terus digalakkan. Sehingga, terbangun banyak hutan yang berfungsi sebagai green dam dan memberi manfaat perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam amanat yang dibacakan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, pada upacara mingguan, Senin (10/12/2018).

Dalam menggerakan masyarakat menanam pohon, jelas Taufik, Presiden Republik Indonesia pada 2017 menyerukan seluruh masyarakat menanam pohon 25 batang setiap orang selama hidup. “Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat sebagai resonansi seruan Presiden Republik Indonesia untuk bersama-sama menanam pohon bagi kepentingan anak cucu kita secara nyata dan mandiri,” jelas Taufik.

Saat ini di beberapa tempat di Lampung terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Penanaman pohon menjadi penting dalam mengembalikan vegetasi lahan dan hutan yang terdegradasi. “Saya mengajak para pihak menjaga lahan yang berfungsi lindung dengan menanam pohon yang punya kemampuan menyimpan air seperti beringin, aren, randu, bambu, trembesi, gayam, kluwak, dan lain-lain,” ujar Taufik.

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS). Targetnya, memulihkan fungsi hidrologi DAS agar kembali sehat dan berkontribusi bagi pencegahan bencana, peningkatan produktifitas, dan kesejahteraan masyarakat.

“Upaya pemulihan DAS tersebut juga sejalan dengan Program Gerakan Lampung Menghijau, guna mengembalikan kondisi vegetasi dan fungsi hidrologi DAS yang bermanfaat terhadap meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diharapkan adanya keterpaduan dan peran semua pihak dalam memperbaiki sumber daya Alam dan Lingkungan di Provinsi Lampung,” kata Taufik Hidayat. (*)

Kejari Lampung Selatan Berhasil Selamatkan Uang Negara Hasil Korupsi Rp1,3 Miliar

Lampung Selatan : Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan, telah berhasil menyelamatkan uang negara dari hasil korupsi sebesar Rp. 1,3 miliar lebih sampai akhir tahun 2018.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Lamsel, Sri Indarti saat peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2018, Senin (10/12/2018).

“Untuk tahun 2018 kami sudah berhasil mengamankan uang negara sebesar Rp.1.362.507.360 yang berasal dari 8 orang terpidana tindak pidana korupsi dan telah disetorkan ke kas negara,” kata Sri Indarti.

Pihaknya tidak menargetkan berapa banyak kasus tindak pidana korupsi yang akan ditangani pada tahun 2019 nanti, namun pihaknya secara cepat akan merespon laporan yang ada di masyarakat terkait korupsi.

”Kami tidak tetapkan target dalam penanganan kasus korupsi, tapi kalau ada laporan dari warga pasti akan kami tindak lanjuti,” lanjut Sri.

Selain itu, bagi Kepala Desa yang ingin meminta pendampingin Dana Desa (DD) bisa lagsung data ke Kejari Lamsel untuk dilakukan pendampingan oleh TP4D (Tim Pendampingn dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

“Silahkan Kades datang, tidak usah khawatir. Kita terbuka untuk pendampingan yang dikhawatirkan itu terjadi penyimpangan. Sebelum terjadi dilakukan pencegahan dini. Silahkan mengajukan permohonan untuk pendampingan,” terangnya.

Disela-sela peringatan Hari Anti Korupsi sendiri, Kejari Lamsel juga membagikan kaos dan juga stiker bagi pengendara kendaraan dan juga ASN yang berada di Komplek Pemkab Lamsel. (fitri)

Kemendesa RI Perkuat Sinergitas dengan Daerah

JAKARTA- Hubungan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah  terus diperkuat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terutama setelah empat tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dibarengi dengan adanya program dana desa dan pendampingan. 


Dalam memperkuat hubungan koordinasi dengan daerah, Kemendesa PDTT RI mengundang Kadis PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Satker/PPK Dekonsentrasi, dan camat, dari beberapa provinsi dalam rangka menyamakan persepsi sehubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. Turut diundang pihak Bank Dunia, Konsultan Nasional PID dan P3MD. Kemendesa berharap ada input untuk perbaikan dan optimalisasi yang akan dilakukan kementerian ini ke depannya.


“Mari kita berdiskusi, menuangkan pikiran, gagasan dan saran untuk evaluasi dan koordinasi UU Desa. Ada prestasi yang telah dicapai, tapi ada juga non prestasi ketika UU ini diterapkan,”kata Sekretaris Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendesa PDTT, Hi Mukhlis, saat membuka kegiatan evaluasi dan koordinasi penndampingan pelaksanaan UU Desa Tahun 2014 di Jakarta, Jumat (7/12/2018).


Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, berlangsung antusias dan dinamis. Seluruh undangan memberi masukan dan saran yang konstruktif tentang optimalisasi program dana desa dan pendampingan di lapangan. Seluruh input dicatat dan akan ditelaah guna melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan UU Desa yang berkaitan dengan Tupoksi Kemendesa.


Di hadapan peserta kegiatan evaluasi dan koordinasi UU Desa Nomor 6, Mukhlis menyatakan bahwa tahun 2018 ini, terjadi penurunan kasus penyimpangan (pidana) dana desa. Kalau 2017 lalu jumlah penyimpangan yang ditangani aparat penegak hukum 1.000 lebih, maka tahun ini hanya 826 kasus. “Alhamdulillah terjadi penurunan yang signifikan. Untuk kasus penyimpangan admnistrasi, tim APIP (aparat pengawas internal pemerintah) yang hendel,”ungkap Sesdirjen.

Selaku kementerian yang secara teknis menangani dan mengelola dana desa, sambung Mukhlis, pihaknya sudah membangun koordinasi dan komitmen dengan semua pihak. Pemprov, pemda, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, sudah ada nota kesepahaman yang dibuat. Tujuannya untuk mengadvokasi kepala desa dan perangkat desa dalam menggunakan dana desa. Sehingga kepala desa merasa nyaman dan luwes mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya.

“60 persen kades kita hanya menamatkan pendidikan setingkat SMA. Bahkan ada sekian persen tidak sampai menamatkan pendidikan formal. Ini yang kita tetap upayakan sehingga penggunaan dana desa bisa optimal, berkualitas, efektif dan efisien,”ujarnya lagi.

Standar pelaporan pertanggung jawaban keuangan di desa, diharapkan bisa sederhana. Tidak terlalu rumit. Ini maksudnya, kata Mukhlis, supaya dalam waktu setahun, para kepala desa dan jajarannya tidak hanya berkutat pada pelaporan pertanggung jawaban. Serapan anggaran juga baik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga bisa berjalan simultan.

Begitupun dengan pendampingan, Mukhlis mengakui terus dievaluasi dan dimonitoring kinerja para pendamping desa. Kapasitas mereka juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan. “Dana desa adalah salah satu sumber prioritas pembiayaan di desa. Olehnya itu, banyak pihak yang ikut terlibat mengawasinya,”sebut Mukhlis.

Senada dengan Sesdirjen PPMD, dalam laporan panitia yang disampaikan Direktur PMD M Fachri, dinyatakan bahwa kurun 4 tahun usia UU No.6/2014,  UU ini sudah berhasil mengubah paradigma masyarakat dalam berdesa. Capaian-capaian dana desa sudah luar  biasa. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, tambatan perahu, posyandu, sudah terlihat hasilnya. Begitupun dengan pemberdayaan masyarakat, juga bisa dicek hasilnya.
“Positif sekali. Dana desa telah berhasil membangun Indonesia dari wilayah pinggiran sebagaimana nawacita ke-3,”ujar Fachri.

Ke depan, juga didorong upaya supervisi yang dilakukan pemprov dan pemkab setempat terkait dana desa. Kemendesa berharap agar fungsi supervise lebih intensk dilakukan daerah.  “Sepervisi masih kurang dari daerah,”katanya Direktur PMD.
Olehnya itu, kata Fachri, kegiatan ini penting diadakan guna mendapat masukan dan umpan balik antara pemerintah dan pemda, dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, khususunya melalui program pendampingan terhadap PID dan P3MD. Dana desa harus terus dikawal demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.   

Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Perimbangan Kementerian Keuangan, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemdes Kemendagri, Kepala Binopsal Baharkam Polri, dan Satgas Dana Desa. (rls)

Bupati Lambar Dijadualkan Buka MTQ Ke 22

Lambar - Pemkab Lampung Barat besok akan menggelar MTQ Ke 22 dengan tema, "Kita tingkatkan pemahaman al-qur'an menuju Lampung Barat hebat". Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 10 hingga 14 Desember 2018 dan akan dibuka langsung oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus di Lapangan Kecamatan Suoh.

Kabag Humas dan Protokol Lambar Burlianto Eka Putra, S.H. mengatakan, "Kegiatan MTQ ke 22 Kabupaten Lambar ini meliputi penerimaan kafilah, dilanjutkan sore harinya dengan pawai taaruf, pertemuan official, upacara pembukaan pada malam harinya. Setelah itu dilanjutkan hari Selasa, Rabu dan Kamis kegiatan lomba masing masing kategori dan berakhir di hari Jum'at dilakukan rekap nilai serta penutupan dan pelepasan kafilah", jelasnya via phone, Minggu (09/12).

Diketahui, cabang-cabang lomba yang akan diikuti diantaranya cabang tafsir qur'an, cabang tilawatil qur'an, cabang fahmil qur'an, cabang syahril qur'an, cabang khattil qur'an, cabang makalah ilmial al-qur'an dan cabang hifzil qur'an dengan para peserta dari 15 Kecamatan se-Lambar.

(Fb)

Nanang Membuka Festival Musik 2018 Bertajuk Gerbang Krakatau

Lampung Selatan : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) menghadiri sekaligus membuka Festival Musik 2018 bertajuk Gerbang Krakatau di Gedung Olahraga (GOR) Way Handak, Minggu (9/12/2018).

Mengendarai sepeda motor custom, Plt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto bertolak dari rumah dinas bupati menuju lokasi acara dengan dikawal club motor custom Lamsel Salai Tabuan.

Selain Plt. Bupati Lamsel, hadir pula dalam acara itu, Forkopimda Lamsel, Sekretaris Daerah Lamsel Ir. Fredy SM, MM beserta sejumlah pejabat utama dilingkungan Pemkab Lamsel.

Melalui festival musik tersebut, Nanang berharap dapat memotivasi dan menjadi media bagi para peserta untuk mengasah kemampuannya. “Dengan musik, maka ada keseimbangan dalam hidup,” ujar Nanang saat memberikan sambutan.

Selain itu, Nanang juga berharap, dengan adanya festival-festival musik di Lamsel, bisa mewadahi dan menjadi media unjuk kreatifitas bagi masyarakat luas, khususnya para generasi muda baik dari dalam daerah maupun luar daerah.

“Manfaatkanlah fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan maksimal. Dengan musik kita bekreatifitas, dan jauhi narkoba. Mari kita bangun kabupaten yang kita cintai ini bersama-sama,” kata Nanang.

Sementara, Erdiansyah selaku ketua pelaksana kegiatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Plt. Bupati Lamsel yang telah hadir dalam acara tersebut. Sebab katanya, sejak pertama kali digelar dari tahun 2016 Nanang Ermanto selalu hadir dalam acara itu.

Lebih lanjut Erdiansyah menjelaskan, kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan dan kerjasama panitia, para peserta dan juga sponsor.

Adapun, festival musik itu diikuti peserta berjumlah 15 band yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung dan  Kabupaten Lamsel.

“Salah satu jurinya adalah artis ibukota, Inayat yang berasal dari Kinder. Insya Allah pemenang nanti akan dibawa ke Jakarta untuk lebih mengasah kemampuan dan tidak menutup kemungkinan akan masuk dapur rekaman,” terang Erdi sapaan akrabnya.

Sementara itu, Gerbang Krakatau Band tampil sebagai band pembuka dalam festival tersebut. Band yang dimotori oleh Sekertaris Daerah Lamsel Fredy (gitar/vokal) Inspektur Kabupaten Joko Sapta (Bass), Camat Kalianda Erdiansyah (gitar/melodi) dan Iwan (keyborad) membawkan 2 buah lagu andalannya.

Tak ketinggalan, Inayat pun tampil membawakan 2 buah lagu di panggung tersebut.

Selain sebagai ajang peningkatan prestasi serta apresiasi bagi insan band dan musisi muda di Kabupaten Lamsel, kegiatan itu juga sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT Kabupaten Lamsel ke-62 tahun 2018. (fitri)

Pawai Seni dan Budaya Lampung, Ridho Naik Kereta Kencana

Bandar Lampung (JL) -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengelilingi jalan protokol Kota Bandar Lampung menggunakan Kereta kencana yang ditarik oleh mobil jeep willys dan diikuti oleh sekitar 3500 peserta Pawai Seni dan Budaya Lampung dari 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung, Minggu (9/22) siang.

Kegiatan yang disambut antusias oleh ribuan masyarakat Lampung ini diprakarsai oleh DPP Lampung Sai dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam rangka memperingati hari guru nasional. Dengan mengusung tema "Merajut Kebersamaan untuk Melestarikan Kebudayaan dan Kebhinekaan" kegiatan ini melibatkan peserta dari DPP Lampung Sai, Guru, siswa SMA/SMK Negeri dan Swasta dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Gubernur Ridho dalam sambutannya menyatakan, bahwa pawai seni dan budaya ini adalah untuk mengingat kembali akar budaya kita.

"Saat ini pembangunan di Provinsi Lampung sudah sangat pesat, dengan adanya parade ini mudah-mudahan dapat mengingatkan kembali akar budaya kita. Bahwa budaya lampung tidak boleh ditinggalkan. Bukan hanya budaya lampung, tapi juga budaya-budaya provinsi Lainnya yang ada di Lampung. Tidak ada bangsa yang maju dengan meninggalkan akar budayanya," papar Ridho.

Gubernur Ridho juga menyambut baik peran-peran organisasi kemasyarakatan yang turut peduli dengan pembangunan di Lampung, yang turut merajut kebersamaan dalam kebhinekaan yang ada di Provinsi Lampung.

Oleh karena itu Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada Sjachroedin Zainal Pagaralam selaku Ketua Umum DPP Lampung Sai, yang telah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung sehingga terselenggara pawai seni dan budaya lampung ini.

"Saya atas nama pemprov Lampung mengucapkan terimakasih kepada abang kita Sjachroedin ZP Ketua Umum DPP Lampung Sai sekaligus Mantan Gubernur Lampung, yang mana meskipun beliau sekarang bertugas diluar Lampung, sudah tidak menjadi Gubernur lagi, tapi Baktinya terhadap Provinsi Lampung tidak pernah surut," tegas Gubernur.

Sementara itu Rycko Menoza SZP selaku Ketua Harian DPP Lampung Sai menyatakan bahwa sebagai Organisasi Sosial kemasyarakatan, Lampung Sai tidak penah terlibat dalam politik praktis, melainkan lebih kepada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

"Lampung Sai adalah organisasi sosial kemasyarakatan dan tidak pernah terlibat dalam politik praktis. Yang coba kita lakukan hari ini adalah, kita mencoba menampilkan adat budaya seluruh indonesia yang ada di provinsi Lampung sebagai suatu kebersamaan, satu kesatuan dalam sebuah kebhinekaan," ungkapnya

Selain menampilkan kebudayaan Lamoung dari 15 kabupaten/kota, turut tampil juga berbagai kebudayaan dari provinsi lain, kemudian ada penampilan baris-berbaris dari Polisi cilik, wushu, tari bedana marawis, tari saman dan berbagai penampilan lainnya.(rls) 

Polsek Pulau Panggung Ciduk Kakek Terduga Pencabulan

TANGGAMUS  (JL) : Unit Reskrim Polsek Pulau Panggung Polres Tanggamus mengamankan seorang kakek 54 (JS) diduga pelaku pelecehan seksual terhadap seorang bocah usia 10 tahun (DS), Minggu (09/12/18).

Seorang kakek berusia 54 tahun berinisial JS, warga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus ditangkap Unit Reskrim Polsek Pulau Panggung Polres Tanggamus.

Sebab pria yang berprofesi petani tersebut dilaporkan oleh BU (36) selaku orang tua bocah 10 tahun berinisial DS karena melecehkan/mencabuli putrinya.

Dikatakan Kapolsek Pulau Panggung, AKP Budi Harto, tersangka JS ditangkap pada Rabu, (5/12) pukul 22.00 Wib saat berada dirumahnya.

"Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, tersangka berhasil ditangkap tanpa perlawanan," kata AKP Budi Harto mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK. M.Si, Minggu (9/12) pagi.

AKP Budi Harto menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan korban, pelecehan dilakukan tersangka pada hari Minggu, tanggal 16 september 2018 sekira jam 15.30 Wib. Bermula saat diminta ibunya untuk membelikan amplop, ke-warung anak si tersangka, yang kala itu ia yang sedang menjaga warung.

"Situasi saat itu sepi. Diwarung itu, korban disuruh tersangka mengambil sendiri amplop didalam.

Namun tiba-tiba tersangka memegang tangan korban, lalu membawanya kedalam kamar, lalu menindih kemudian melecehkanya dengan menciumi bibir dan kemaluan korban," jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan korban mengalami trauma dan gangguan psikologi.

Setelah ibu korban mengetahui anaknya dilecehkan kemudian melaporkan ke Polsek Pulau Panggung.

Saat ini tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Polsek Pulau Panggung. "Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2), UU No. 35 tahun 2014
tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan atau dengan orang lain, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," tandasnya.

Kakek JS saat melancarkan aksi bejatnya tersebut mengaku khilaf dan tidak dapat menahan nafsu ketika melihat korban, pasalnya telah lama memendam hasrat yang tidak tersalurkan dikarenakan istrinya jarang mau melayaninya.

Menurut kakek yang rambutnya belum ditumbuhi uban itu bahwa dalam 1 bulan biasanya istrinya paling banyak melayaninya 2 kali, bahkan membuatnya sedih namun dia sendiri tidak menduga akan sekhilaf itu.

"Khilaf saat pengen karna istri sering nolak melayani. Menyesal sekali karna khilaf saya" tuturnya kakek berkumis tebal tersebut sambil menunduk.(rls/Jeni)

Pj Sekdakab Tanggamus Tinjau Kondisi Warga Pedukuhan Pematang Nebak Terdampak Bencana

TANGGAMUS (JL) : Bantuan kepada korban bencana di sejumlah wilayah Tanggamus yang terkena bencana, terus bergulir  Setelah sebelumnya Bupati, Wakil Bupati dan kini giliran PJ Sekdakab Tanggamus.Minggu (09/12/18).

Satu jam perjalanan, Sekda serta rombongan tiba di pedukuhan Pematang Nebak. Rombongan disambut oleh warga setempat.

Sekda menyampaikan bahwa kedatangan dirinya untuk memastikan dan melihat secara langsung kondisi yang dialami masyarakat yang terkena musibah.

Beliau berpesan agar masyarakat tetap bersemangat dan sabar dalam menghadapi musibah. "Akan tetapi itu semua kembali kepada semangat masyarakat, dan ini musibah yang harus kita jalani dengan kesabaran, mudah mudahan akan mendapatkan yang terbaik," ujarnya.

Sekda juga menyampaikan terkait penanganan jalan penghubung disana. "Mulai tahun depan jalan penghubung akan Pemkab bangun dan pembangunannya akan dilakukan secara bertahap mulai dari Sukajaya, Pematang Nebak, Salong sampai ke Pedukuhan Lebung Sari," terang Sekda.

Mengakhiri sambutannya, Sekda meminta masyarakat senantiasa menjaga kerukunan dan mendukung pembangunan. "Saya meminta agar masyarakat selalu akur dan mendukung agar pembangunan dapat cepat dilaksanakan dan Tanggamus jadi lebih baik kedepan," ujarnya.

Sekdakab didampingi Sekretaris BPBD Maryani, Kabid Kedaruratan BPBD Edy Nugroho, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Ari Yudha, Kabid Pelayanan dan Kesehatan M. Basri serta Kasi Yankes Dinas Kesehatan Barryanto, Kasi Kedaruratan BPBD Halimi serta Sekcam Kelumbayan Samsudin dan Kepala Pekon Penyandingan. (Jeni)

Parosill Buka Tournament Tenis Meja Bupati Cup 2018

Lambar - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus membuka acara Tournament Tenis Meja Bupati Cup  yang dilaksanakan di Gor Ajisaka, Sabtu-Minggu (08-09/18).

Tournament ini mengusung tema "Jalin silaturahmi tingkatkan prestasi menuju Lampung Barat hebat", dalam kesempatan tersebut Parosil juga melakukan pertandingan eksibisi melawan atlet tenis meja Lambar yg meraih medali emas di kejuaraan Porprov Lampung kemarin.

Pihaknya mengharapkan, "Prestasi yang telah diraih dapat ditambah lagi melalui tournament ini. Peserta pertandingan pun dapat menunjukkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki sehingga pada akhirnya turnamen diharap akan menghasilkan pemain tenis yang handal dan mewakili Lampung Barat di Provinsi atau event lainnya", ujarnya.

Terakhir, Parosil berpesan agar para peserta menunjukan sportivitas saat pertandingan, sehingga tidak ada kesalah pahaman yang dapat menghancurkan silaturahmi sesama masyarakat, karena pertandingan ini selain menunjukkan bakat dapat digunakan sebagai ajang silaturahmi untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, tutupnya.

Diketahui, pembukaan Tournament Tenis Meja Bupati Cup 2018 ini juga dihadiri oleh para Kepala Bagian di lingkungan Setdakab Lambar, Pengurus KONI, Sekcam dan para peserta pertandingan yang berasal dari Kecamatan se-Lambar.(Fb)

Gubernur Ridho Mengajak Lampung Sai dan Organisasi Senior Jaga Situasi Kondusif

Bandar Lampung (JL) -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak Lampung Sai dan Organisasi Senior seperti Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, dan Forum Pensiunan berparitisipasi menjaga situasi kondusif terutama di tengah panasnya terkait kepentingan unsur politik. Menurut Gubernur, menjaga persatuan masyarakat harus dilakukan bersama.

“Untuk itu, mari kita jaga temperatur dan kekondusifan, terutama di tengah panasnya urusan politik demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Gubernur Ridho Ficardo pada silaturahmi Pemerintah Provinsi Lampung dan Lampung Sai bersama Pepabri, PP Polri dan Forum Pensiunan, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (8/12/2018).

Pada kesempatan itu, Gubernur Ridho menuturkan berbagai perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung, di antaranya akan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, dan bidang pembangunan lainnya. Selain itu, akan ada perpindahan armada barat angkatan laut ke Pesawaran, pemindahan industri pertahanan strategis ke Provinsi Lampung seperti PT Pindad, PT DI, dan PT PAL, dan pengembangan Pusat Pelatihan Polri di Lampung Selatan.

“Tentunya semua pembangunan itu, akan semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung,” jelas Gubernur Ridho.

Dalam mendukung pembangunan itu, ujar Gubernur Ridho, organisasi senior memiliki pengetahuan dan pengalaman banyak. “Organisasi senior seperti Pepabri, PP Polri, dan Forum Pensiunan memiliki banyak pengalaman. Tentunya pasti ada sesuatu yang sangat baik untuk diteruskan dan disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Lampung, terlebih kepada generasi kami untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Ridho.

Gubernur Ridho berharap Pemerintah Provinsi Lampung bersama Lampung Sai dan organisasi senior itu dapat bersama menjaga kesejahteraan Lampung. “Terima kasih karena Pak Sjahroedin dan organisasi Senior masih memiliki panggilan moral untuk menjaga dan menyatukan tiap komponen masyarakat Lampung. Saya berharap Lampung Sai beserta organisasi senior ini dapatberperan membangun dan menjaga kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur Ridho.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Lampung Sai, Komjen Pol (Pur) Sjachroedin ZP menuturkan Lampung Sai merupakan organisasi yang harus dijaga dan terus didukung, karena di Lampung Sai tidak membicarakan politik. “Lampung Sai akan berperan dan turut andil dalam membangun dan bermanfaat bagi Lampung,” ujar Sjahroedin.

Mantan gubernur Lampung dua periode itu mengatakan Lampung Sai akan terus mendorong dan mendukung kepemimpinan Gubernur Ridho dalam membangun Lampung. “Membangun Lampung tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dalam membangun persatuan dan kesatuan Lampung. Untuk itu, sebagai Duta Besar Kroasia saya akan melakukan berbagai upaya dalam membangun Lampung, salah satunya dengan menjajakkan produk Lampung untuk di ekspor ke Eropa, khususnya Kroasia,” ungkap Sjachroedin.

Dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia, Ketua Umum Pepabri, Jendral TNI (purn) Agum Gumelar, menjelaskan terdapat dua perkembangan situasi yang harus disikapi dengan cara berbeda yaitu ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, serta perkembangan demokrasi. Semua itu berasal dari ancaman paham radikalisme yang harus ditanggapi dengan cara yang berbeda.

“Terkait ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, kita harus menyikapinya secara tegas dengan melawan dan membela NKRI dan Pancasila dari arah manapun. Terkait perkembangan demokrasi di Indonesia, kita harus menyikapinya dengan bijak dan dewasa,” ujar Agum Gumelar. (Humas Prov Lampung)

Wapres Jusuf Kalla Didampingi Gubernur Ridho Tutup Silaknas dan ICMI

Bandar Lampung (JL) ---Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dalam acara penutupan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Gedung Mahligai Agung Convention Hall, Pasca Sarjana, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Sabtu (8/12) siang.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Silaknas 2018, yang juga ketua ICMI Lampung M Yusuf Sulfarano Barusman menyatakan bahwa kegiatan Silaknas 2018 telah berlangsung dengan sangat sukses. 

"Alhamdulillah kegiatan Silaknas 2018 ini telah berlangsung dengan sangat sukses, bahkan semua peserta sangat antusias untuk mengikuti Silaknas yang diadakan di Lampung ini, bukan hanya perwakilan dari seluruh Indonesia saja, tapi juga 11 perwakilan negara Asia Tenggara. Lampung menjadi saksi sejarah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Asia Tenggara (ICMA)," paparnya.

Lebih lanjut, Yusuf Barusman juga mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang mendukung penuh terselenggaranya Silaknas ICMI 2018 di Provinsi Lampung.

Sementara itu Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Silaknas ICMI 2018 dan Milad ICMI yang Ke-28.

"Saya mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Silaknas ICMI 2018, juga Ulang Tahun ICMI yang Ke-28. Harapan saya kedepan Icmi dapat lebih memperkuat kelompok-kelompok keilmuan," katanya.(r)