Pemprov Lampung Menggelar Sosialisasi Program Keluarga Berencana

BANDAR LAMPUNG—- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) terhadap Pasangan Usia Subur dan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Remaja Tahun Anggaran 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (31/10/2018). Materi yang diberikan adalah pemahaman pengendalian penduduk dan pencegahan pernikahan anak usia dini.

Peserta terdiri dari kader Keluarga Berencana (KB), remaja Pusat Informasi dan Konseling dan kader dari Bina Keluarga Remaja. “Mengendalikan jumlah penduduk, jumlah kelahiran dan jumlah kematian yang semakin meningkat diperlukan pemahaman yang terencana bagi Pasangan Usia Subur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui keluarga kecil bahagia. Begitu juga harus paham akan pendewasaan usia perkawinan,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto saat mewakili Gubernur Muhammad Ridho Ficardo membuka acara itu.

Hery mengatakan pertumbuhan penduduk di Indonesi setiap tahunnya relatif cepat. Hal tersebut menyebabkan Indonesia terancam terjadi ledakan penduduk. Dengan adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat akan mempersulit usaha pemerintah dalam meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan penduduk.

“Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Program ini juga sebagai bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,” katanya.

Pemprov Lampung juga berupaya melakukan pengendalian penduduk, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung. Dalam Pergub ini dinyatakan bahwa Disdukcapil bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan salah satunya urusan pengendalian pendudukan dan KB.

“Berdasarkan peraturan tersebut, Disdukcapil memiliki fungsi seperti penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi),” ujar Hery.

Dengan KIE Keluarga Berencana, lanjut Hery, akan bermakna apabila memberikan kontribusi perbaikan keberhasilan program Keluarga Berencana sehingga partisispasi masyarakat dalam program KB semakin meningkat.

“Melalui kesempatan ini, saya mengharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dapat diaplikasikan/diterapkan dilingkungan saudara-saudara, sehingga upaya pelaksanaan program KB dapat berjalan dengan efektif,” tandasnya.(Rls)

Pemprov Lampung Mendorong LPTQ untuk Meningkatkan Peran

BANDAR LAMPUNG (JL) -- Demi mencetak qori dan qori’ah, hafidz dan hafidzah serta mufassir yang berprestasi, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) untuk meningkatkan perannya dalam memberikan pemahaman tentang kitab suci Al Qur’an secara benar sesuai dengan kaidah Agama Islam.

Hal itu terungkap dalan rapat pengurus LPTQ di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (31/10/2018).

Rapat yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto tersebut dimaksudkan sebagai wahana menyatukan visi, misi serta persepsi dalam upaya meningkatkan sinergritas dan koordinasi peran serta fungsi LPTQ. “Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengembangan, pembinaan dan penghayatan nilai-nilai Al- Qur’an, LPTQ Provinsi Lampung harus terus meningkatkan peranannya sehingga mampu mencetak qori dan qori’ah, hafidz dan hafidzah serta mufassir yang berprestasi, baik di tingkat Provinsi Lampung, nasional, maupun Internasional,” ujar Hery.

Bukan hanya itu, LPTQ, menurut Hery, juga memiliki tugas pokok untuk memasyarakatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya, Kafilah Provinsi Lampung pernah berjaya dan meraih posisi tertinggi dalam pelaksanaan MTQ dan menjadi juara umum sehingga Provinsi Lampung menjadi derah yang patut diperhitungkan pada setaip pelaksanaan MTQ.

Pemprov berharap LPTQ melakukan evaluasi apa yang telah dikerjakan ditahun 2018 dan melakukan pembinaan-pembinaan karena pada MTQ yang lalu. “Kemarin kan Provinsi Lampung mendapatkan predikat yang sangat membanggakan. Ke depan kita perlu melakukan pelatihan-pelatihan pembinaan secara kontinyu tidak bisa hanya kita bina. Syukur alhamdulillah 1 bulan kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik,” ujar Hery.

Oleh sebab itu, untuk qori dan qoriah yang memiliki potensi harus direkrut kembali dan dibina dalam satu tahun. “Nah. Inilah nantinya yang akan mewakili provinsi lampung ditingkat nasional,” kata Hery. (Rls)

Pj Sekdaprov Lampung Hadiri Pemakaman Mantan Sekdaprov Lampung Nurdin Muhayat

BANDAR LAMPUNG (JL) –Pj. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, menghadiri pemakaman mantan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung  Drs. H. Nurdin Muhayat bin H. Muhayat di TPU Kebon Jahe, Enggal, Senin (29/10/2018).

Nurdin Muhayat mengawali kariernya di birokrasi pada 1963 sebagai Asisten Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran pada 1965 dengan pangkat Letnan I.

Lalu pada 1986 dia dipercaya menjadi Walikotamadya Karya Tingkat I Bandar Lampung pada 3 Juni 1986. Untuk kedua kalinya, dia menjabat sebagai Wali kota Bandar Lampung pada 17 Mei 1991.

Kariernya di Birokrasi terus memuncak hingga 1995 saat diangkat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung. Saat memimpin sebagai Wali Kota Bandar Lampung banyak prestasi dibukukan. Tidak hanya di Provinsi Lampung tetapi juga di tingkat nasional. Pada masa kepemimpinannya pula Bandar Lampung dihiasi dengan taman-taman kota yang hijau dan asri yang tersebar di pusat dan sudut kota, sehingga dijuluki Wagiman alias Wali Kota Gila Taman.

“Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya dan rasa kehilangan dalah satu putra terbaik Lampung. Sosok abdi negara yang disiplin, pekerja keras, periang, ramah dan penuh rasa tanggung jawab dalam mengamban amanah, dengan jabatan terakhir sebagai Sekda Provinsi Lampung,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis.

Hamartoni melanjutkan semoga Allah menerima semua amal ibadah dan memberi sebaik-baiknya tempat di sisi-Nya. “Semoga kerja keras serta perjuangan yang telah dilakukan almarhum dalam memajukan Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung menjadi ladang ibadah dan amal bakti di hadapan Allah,” kata Hamartoni.

Indra Duki, putra kandung dari almarhum menyampaikan sebelum meninggal, Nurdin Muhayat sempat dirawat selama seminggu di RS Graha Husada, sebelum meninggal dunia pada Senin (29/10/2018) pukul 10.50 pagi akibat komplikasi. Almarhum meninggal dunia di usia 79 tahun, meninggalkan seorang istri dan enam anak.

“Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama hidup beliau. Terutama Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili Pj. Sekda Provinsi Lampung yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Insha Allah selama orang tua kami bekerja di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi catatan amal yang baik bagi beliau terhadap Sang Khalik,” kata Indra Duki.

Indra mengatakan semasa hidupnya Nurdin Muhayat merupakan seorang ayah yang sangat sayang pada keluarga dan anak-anakn. Dia selalu mendidik anak-anak dengan penuh disiplin.

“Almarhum di mata kami anak-anak, cucu, dan keluarga besar merupakan sosok penyayang. Beliau adalah orang tegas, disiplin, komitmen, dan penyabar. Kami banyak belajar dari beliau tentang kehidupan,” jelasnya. (Rls)

12 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov Lampung Diambil Sumpah dan Janji

BANDAR LAMPUNG (JL) –Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, melantik dan mengambil sumpah 12 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Senin (29/10/2018) sore.

Ke-12 pejabat tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22/794/VI.04/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Sebanyak 11 Orang. Kemudian, satu pejabat pengawas dilantik Berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor: 821.23/795/VI.04/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Hamartoni mengatakan pelantikan merupakan hal biasa dalam sebuah manajemen. Pergantian jabatan jangan ditafsirkan dengan isu aktual karena kepentingan. Melainkan pelantikan adalah keputusan objektif yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pertimbangan Baperjakat. “Selain itu, pelantikan ini juga untuk mengisi kekosongan jabatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Hamartoni.

Da berpesan kepada para pejabat baru tersebut, agar dapat segera bekerja dengan sungguh-sungguh dan mampu memegang amanah dan kepercayaan ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Sehingga, pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan mendatang yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik

“Jadilah pemimpin yang cerdas dan bekerja keras, sehingga mampu menunjukkan dharma bakti kepada daerah dan selalu siap menerima tugas dan tanggungjawab dari pimpinan,” kata Hamartoni. (Rls)

Our Ocean Coference di Bali, Gubernur Ridho Paparkan Sektor Perikanan

BALI,-Potensi perikanan Lampung yang terus digalakkan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo masuk dalam pembicaraan “Southeast Asia Fisheries in Indonesia” pada acara Our Ocean Coference di Bali, Senin (29/10/2018).

Dalam acara yang dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut, Pemprov Lampung mengutus Ketua Bappeda Taufik Hidayat didampingi Kabid Ekonomi Bappeda Bobby Irawan untuk memaparkan makalah Gubernur Muhammad Ridho Ficardo tentang potensi perikanan, salah satunya rajungan Lampung.

Pada kesempatan itu, Taufik Hidayat memaparkan makalah Gubernur Ridho (yang juga sarjana perikanan) yang berjudul Manajemen Rajungan Berkelanjutan di depan Jhon Kerry (mantan menteri Luar Negeri AS) dan Julie Packard (pemilik perusahaan Hawlet Packard).
Dalam pemaparannya, Taufik terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf Gubernur karena berhalangan hadir. Selanjutnya, Taufik menjelaskan tujuan Gubernur Ridho menjadikan komoditas perikanan rajungan relevan diimpelemtasikan di Lampung. Alasannya,karena potensi rajungan Lampung sangat besar dan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, perikanan rajungan merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan yang bernilai ekonomis penting. Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu dilakukannya pengelolaan perikananan rajungan secara kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, daerah, nelayan, industri serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Menurut Gubernur Ridho, dalam makalah yang dijelaskan Taufik Hidayat, potensi perikanan Lampung di sepanjang 1.105 km garis pantai memiliki 74.314 keluarga nelayan. Potensi ini bisa menciptakan volume ekspor 28.750 ton/tahun dengan nilai ekspor mencapai 260.5 juta Dolar AS atau bisa mencapai Rp500 miliar. Lampung berpotensi menyumbang 12% rajungan nasional. Gubernur juga menyampaikan bahwa pengembangan rajungan dimaksudkan sebagai upaya akselerasi pengembangan perikanan Lampung yang bertujuan meningkatkan kemampuan berkompetisi produk-produk Lampung di dunia internasional. Oleh sebab itu, Gubernur menyiapkan strategi dan kondisi yang memungkinkan bagi pengembangan rajungan, seperti penetapan zona perlindungan permanen rajungan anakan (misalnya di perairan Way Kambas), pelarangan alat tangkap yang merusak, peningkatan kualitas rajungan, dan peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin (cold chain).

Di akhir pemaparan, Taufik menyampaikan terimakasih kepada selurub pihak yang terlibat, seperti Menteri Susi Pujiastuti, kalangan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), para akademisi dan ahli rajungan.

Pemaparan yang disampaikan Taufik Hidayat di Bali ini, senada dengan penjelasan Gubernur saat menerima audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan ( KPPRB) Pesisir Timur Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Senin, 27 Agustus 2018 lalu.

Saat itu, Gubernur Ridho mengatakan pihaknya mendorong implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.

“Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus membuat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir diolah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Lampung, lanjut Gubernur, termasuk penghasil rajungan tertinggi selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, Provinsi Lampung menjadi proyek percontohan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang pertama di Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Rls)

Lampung Raih Penghargaan Khusus Sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik 2018

JAKARTA (JL) – Kerja keras Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo beserta jajarannya kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat pusat. Kali ini, Provinsi Lampung meraih perhargaan khusus sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik 2018.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI periode 2009-2014 yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)  Boediono kepada Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung Heryana pada Anugerah Pandu Negeri (APN) 2018, di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel Lantai 2, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018) Malam.

Dengan Tema “Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan yang Bersih”, Provinsi Lampung merupakan salah satu dari 62 Pemerintah Daerah yang memperoleh penghargaan dengan kategori Provinsi yang memiliki kinerja dan tata kelola baik pada APN tahun 2018 tersebut.

APN sendiri merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola.

Penghargaan ajang tahunan yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia melalui IIPG tersebut, melakukan penilaian kinerja terhadap 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan para sektor publik di Indonesia. Penilaian tersebut meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategis serta pimpinan yang inovatif.

Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk menginspirasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk “Berdiri Tegak Jadi Pandu Ibu Pertiwi”. (r) 

Lampung Fair 2018 Sukses Publikasi Program Pembangunan

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo resmi menutup Lampung Fair (LF) 2018 di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Wayhalim, Bandarlampung,  Sabtu (27/10) malam.

Pagelaran LF 2018 yang telah berlangsung sejak 12 hingga 27 Oktober 2018 itu dinilai sukses mempublikasikan program pembangunan Provinsi Lampung.

Selain itu mampu menyuguhkan hiburan bagi masyarakat Lampung. Bahkan nilai transaksi mencapai Rp18,7 miliar atau lebih besar 21 persen dari LF 2017.

"Saya bersyukur kegiatan LF 2018 dapat berjalan sukses dan lancar. Bahkan di luar dugaan pelaksanaan LF 2018 begitu ramai setiap malamnya. Saya optimistis Lampung semakin tumbuh dan berkembang, serta perekonomian terus meningkat," kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.


Ia menjelaskan LF telah menunjukkan bahwa potensi Lampung begitu besar. Hal ini nampak dari apa yang disajikan dan ditunjukkan di stan forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dan stan lainnya.

"Stan di LF 2018 telah menunjukkan dan menampilkan potensi Lampung yang baru ditampakkan dengan keunikan daerahnya masing-masing," jelasnya.

Ridho dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasihnya kepada peserta dan semua pihak terkait sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar, tanpa gangguan.

Dia juga mengapresiasi seluruh masyarakat Lampung yang ikut menyukseskan kegiatan ini dengan meng-upload di media sosial sehingga menarik minat warga dan dunia usaha di luar Lampung.

"Untuk itu, ke depannya harus dikonsep lebih baik sebagai tonggak perekonomian Lampung. Menjadi etalase perekonomian dan pariwisata," harapnya.

Dalam kesempatan ini, Ridho menyerahkan hadiah kepada Juara Umum LF 2018 yang diraih Kabupaten Lampung Timur. Lamtim menyabet kategori anjungan kabupaten/kota terbaik dan anjungan kreatif.

Sementara, anjungan favorit diraih Lampung Selatan, Pesisir Barat (anjungan inspiratif), dan pramustan terbaik diraih Lampung Tengah.

Selain itu, terdapat penyerahan bagi kategori stan OPD tingkat Provinsi Lampung. Penghargaan untuk kategori stand terbaik diraih Dinas Tanaman Pangan Holtikultura; stan favorit Dinas Pariwisata; dan stan inspiratif Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Stan kategori instansi vertikal terbaik diraih Kanwil Kemenag Lampung; BUMN terbaik oleh PT Pelindo 2 Panjang; dan pramustan terbaik diraih Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Lukmansyah, menjelaskan selama 16 hari pelaksanaan LF 2018 itu telah terjadi penyampaian informasi terkait pembangunan Provinsi Lampung.

"Juga komunikasi dengan pengunjung, transaksi perdagangan, dan antraksi seni budaya, serta kegiatan lainnya," jelas Lukmansyah. 
 Penutupan LF 2018 dimeriahkan dengan penampilan artis ibukota Citra Scholastika.

Nilai Transaksi Lampung Fair 2018 Mencapai Rp18, 7miliar

BANDARLAMPUNG (JL) – Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menutup secara resmi event tahunan Lampung Fair 2018 di Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (27/10) malam. Dalam closing ceremony tersebut Gubernur Ridho menilai bahwa Lampung Fair 2018 telah berlangsung dengan sangat sukses.

“Alhamdulillah selama berlangsungnya Lampung Fair 2018, semua berjalan lancar, aman, dan sangat meriah. Bahkan diluar dugaan Lampung Fair kali ini adalah yang paling lama dan paling besar yang pernah ada,” ungkap Gubernur Ridho.

Lampung Fair 2018 telah berlangsung selama 16 hari dan diikuti oleh 519 stand dengan nilai transaksi mencapai Rp18, 7miliar atau lebih besar 21% dari Lampung Fair 2017.

“Dengan besarnya nilai transaksi yang dicapai pada Lampung Fair 2018, saya optimis bahwa Lampung dapat tumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Setiap hari kita dapat merasakan perekonomi kita bergerak dan berdenyut untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” ucap Ridho.

Lampung Fair 2018 merupakan event yang diselenggarakan oleh Pemprov Lampung dalam rangka mempromosikan hasil-hasil pembangunan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta menampilkan pameran dagang multi produk, dan temu bisnis yang diikuti oleh berbagai perusahaan dari daerah Lampung maupun dari luar Lampung.

Untuk itu Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan Lampung Fair 2018, terutama kepada dunia usaha, pegiat kreatif, Forkopimda, OPD, Kab/Kota lainnya.

“Saya ucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan kegiatan Lampung Fair 2018. Kedepan kita konsepkan lebih baik lagi sebagai salah satu tonggak perekonomian Lampung juga sebagai etalase pariwisata kita,” ungkap Gubernur Ridho.

Dalam closing ceremony tersebut Gubernur Ridho juga memberikan penghargaan kepada sejumlah stand berdasarkan kategori tertentu. Salah satunya adalah kepada anjungan terbaik yang berhasil diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Menutup closing ceremony malam itu, ribuan masyarakat yang masih memadati area Lampung Fair 2018 dihibur dengan atraksi kembang api dan penampilan dari Citra Scholastika, Salah satu artis ternama pemenang ajang pencarian bakat Indonesia Idol.(*)

Ridho Komitmen Kembangkan Bahasa dan Aksara Lampung

BANDARLAMPUNG (MDs)--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen membina dan mengembangkan bahasa dan aksara Lampung secara terencana dan berkelanjutan.

Komitmen itu disampaikan Gubernur Lampung melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Diskusi Kelompok Terpumpun Bahasa dan Aksara Lampung 2018 di Hotel Arinas, Rabu (24/10/2018).

“Ini dilakukan sehingga keberadaan Bahasa dan Aksara Lampung semakin memasyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung,” ujar Hery Suliyanto.

Hery mengatakan dalam Bahasa Lampung tercermin nilai-nilai luhur yang menyangkut kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang bersifat universal. “Sehingga mendidik penuturnya untuk selalu bersikap menghormati orang lain sekaligus rendah hati,” kata Hery yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung itu.

Dia menyampaikan dalam upaya menjaga dan melestarikan bahasa dan aksara Lampung, Pemprov Lampung melakukan langkah kongkret. Di antaranya, penggunaan bahasa Lampung sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan atau belajar mengajar, di lingkungan kantor, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta, dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

“Penggunaan aksara Lampung juga ada pada nama bangunan atau gedung, nama jalan atau penunjuk jalan, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi, lembaga, badan usaha, badan sosial, dan sejenisnya. Kita selalu melakukan pengucapan salam Tabik Puun dan dinyanyikannya lagu ‘Ekhamku di Lampung’ dalam setiap acara,” ujar Hery. (R)

Pemprov Lampung Siap Menerima Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI

Bandar Lampung (JL) --Pemerintah Provinsi Lampung siap menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi (DPR RI). Kunjungan terkait pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasca terbitanya Peraturan Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Menurut Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Chandri Tim Komisi IX dijadwalkan ke Lampung pada Jumat (25/10/2018).

“Dari Bandara Radin Inten II rombongan langsung menuju Dinas Kesehahatan Provinsi Lampung . Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi pertemuan semua pihak terkait membahas permasalahan JKN di Provinsi Lampung,” kata Chandri saat memimpin rapat persiapan kunjungan Spesifik Komisi IX di Ruang Kerja Asisiten Pemerintahan dan Kesra, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Rabu (23/10/2018).

Tim dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus. Kemudian, Budi Yuwono (Fraksi PDIP), Yayat Biaro (Fraksi Golkar), Julianus Poteleba (Fraksi Golkar), H. Suir Syam (Gerindra), Sumarjati Arsojo (Fraksi Gerindra), H. Zulfikar Achmad (Fraksi Demokrat), Hang Ali Syahputra Syah Pahan (Fraksi PAN), Aryanto Munawar (Fraksi PKB), Adang Sudrajat (Fraksi PKS), Irma Suryani (Fraksi Nasdem), dan Frans Agung MP Natamenggala (Fraksi Nasdem).

Agenda Komisi IX DPR RI membahas permasalahan JKN dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Direktur RSUD Abdul Moeloek, Direktur RSUD A. Dadi Tjokrodipo, Direktur RSJ Lampung, Direktur RS Bumi Waras Bandar Lampung, Direktur RS Advent Bandar Lampung, dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Provinsi Lampung. Kemudian, Ketua PERSI Provinsi Lampung, Ketua IDI Wilayah Lampung, Ketua PERDAMI Wilayah Lampung, Ketua IDAI Wilayah Lampung, Ketua Ikatan Fisioterapi Wilayah Lampung, dan pihak terkait.

Rapat persiapan tersebut dihadiri pihak BPJS, PT Taspen, RSUD Abdul Moeloek, RSUD A. Dadi Tjokrodipo, perwakilan RS swasta, dan organisasi perangkat daerah terkait. “Semoga semua pihak dapat hadir saat ini rapat berkoordinasi agar kunjungan Komisi IX dapat mendapat hasil yang baik dan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Lampung,” kata Chandri. (*)

Provinsi Lampung Optimistis Kembali Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2018

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Tidak hanya Provinsi, enam kabupaten dan yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuji juga ditargetkan meraih anugerah itu.

Demikian diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat verifikasi Evaluasi Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (22/10/2018).

Menurut Hamartoni, verifikasi ini merupakan bagian indikator pemantauan, evaluasi, dan verifikasi data sebagai wahana untuk mengkaji dan melihat progres pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Lampung.

“Untuk itu, saya berharap agar seluruh pihak terkait untuk memberikan data dan informasi secara detail kepada tim verifikasi pusat. Informasikan apa yang kita lakukan sehingga dapat memberikan nilai lebih,” kata Hamartoni.

Ketua Tim Verifikasi Kementerian PPA, Elita Gafar, dalam sambutannya mengatakan Lampung merupakan salah satu dari 22 provinsi yang dinominasikan menerima penghargaan APE 2018. Dia mengatakan selama acara ini berlangsung, dapat memperoleh informasi lengkap dan komprehensif tentang perkembangan PUG di Lampung.

Data tersebut sangat berharga baik bagi Kementerian PPA dan pemerintah daerah sebagai landasan membuat langkah stategis yang efektif dan efisien dalam memujudkan pemerintahan yang adil dan merata baik laki-laki dan perempuan.

“Data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menominasikan calon penerima APE tahun ini,” ujar Elita.

Namun dia mengingatkan penghargaan bukanlah tujuan utama PUG. Jauh lebih penting jika pelaksanaan PUG dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, bagaimana perencanaan pembangunan menyediakan fasilitas untuk kaum difabel, lanjut usia, perempuan, dan anak.

Khususnya bagi OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Contoh sederhana itu yang harus dipahami seluruh OPD agar evaluasi dan upaya mendorong program PUG berjalan,” ujar Erlita.

Pada bagian lain, Ketua Pokja PUG Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat PUG ke seluruh proses pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan sebagai salah satu Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang diterjemahkan dalam aneka program pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, menerapkan anggaran rensponsif gender, serta peningkatan PUG.

Program ini juga didukung dengan sejumlah kebijakan dan regulasi PUG yang dikeluarkan  Pemprov Lampung.

“Kemudian, memberikan dukungan kelembangaan antara lain dengan membentuk UPT P2TP2A,” kata Taufik Hidayat yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung tersebut.(ADVERTORIAL)

Gubernur Ridho Bantu Studi Mahasiswa Lampung Timur yang Terancam Terhenti

Bandar Lampung (JL) -- Masih ingatkan anda dengan Ela Nur Anisa (19) mahasiswa berprestasi asal Lampung Timur ?.

Ya. Wanita yang akrab disapa Ela, anak sulung Mustakim dan Maratus Solekah, warga Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur itu terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena terganjal biaya.

Mirisnya, Pemda Lampung Timur diduga 'tutup mata' dengan persoalan itu. Dibantu Ikatan Mahasiswa Lampung Timur (Ikam Lamtim), kisah Ela pun sempat viral di media sosial dan menjadi bahan pemberitaan menarik di berbagai media.

Tak butuh waktu lama, Pemerintah Provinsi Lampung langsung merespon kejadian tersebut. Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo langsung mengundang Ikam Lamtim untuk mendengarkan langsung cerita Ela, pada Senin (22/10).

"Kami diundang. Beliau (M. Ridho Ficardo) ingin dengar langsung cerita tentang Ela ini," kata Ketua Ikam Lamtim, Dedi Ikhwanudin, Senin (22/10/2018).

Dedi mengaku, saat membuat kisah Ela viral, ia bersama rekannya menyebar luaskan sampai ke pemerintah pusat.

"Sengaja dari awal kita tag mulai dari pemerintah daerah. Pemprov, sampai Kemenristek Dikti. Tapi hanya Pak Ridho yang kemudian merespon," ucapnya.

Untuk kasus Ela kata Dedi, Gubernur Ridho, juga turut membantu, saat beraudiensi tadi, Gubernur Ridho didampingi salah satu pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyampaikan beberapa beasiswa yang ada di Pemprov Lampung. Dan meminta Ikam Lamtim untuk terus berkomunikasi dengan Pemprov terkait kasus-kasus pendidikan di jenjang lanjut ini.

Dedi memaparkan, beasiswa untuk Ela sudah ada Bidikmisi di Unila. Sedangkan dari Pemprov Lampung langsung memberikan sumbangan secara tunai pada Ela sampai dengan Bidikmisi Ela turun.

Dedi juga mengucapkan terima kasih untuk Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dan jajaran.

"Semoga selesai di kasus ini saja. Tapi kedepannya bisa terus bersinergi untuk sama-sama membangun Provinsi Lampung menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Pria berkacamata ini juga mengkritik kepemimpinan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim (Nunik) dan Wakilnya Zaiful Bokhari yang dinilai membiarkan kedua Ela berlarut.

"Yang pasti, Pemda Lampung Timur harusnya dalam kasus ini yang lebih dekat dengan masyarakat, bisa lebih care lagi, lebih perhatian. Bukan hanya perhatiannya pada festival dan festival terus," pintanya.

Ia pun berharap Pemda Lampung Timur bisa bersinergi dengan Ikam Lamtim.

"Karena sejauh ini ketika ada kasus yang kita tangangi. Pemda Lamtim jarang sekali memberikan repson," ungkapnya.

Dedi mengaku, sebelumnya Ikam Lamtim telah mengajukan beberapa kali permohonan kepada Pemda Lampung Timur. Namun sayang, sampai hari ini permohonan tersebut belum mendapat respon pemda setempat.

“Kami telah dua kali melayangkan surat permohonan ke Pemda Lamtim, namun tidak pernah direspon. Bahkan kami sempat melakukan penggalangan dana dan kami share melalui media sosial dan kami tag ke Bupati dan Pemda setempat,” paparnya.

Diketahui, Ikam Lamtim merupakan wadah untuk para mahasiswa asal Lampung Timur yang kuliah di luar Lamptim. Dirinya menjelaskan, saat ini jumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikam Lamtim ada sekitar lebih dari 800 mahasiswa.

Ela salah satu anggota Ikam Lamtim, orang tuanya, Mustakim merupakan satu dari sekian banyak keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten tersebut.

Beruntung karena pretasinya yang baik saat di SMAN 1 Way Jepara, Ela lulus masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN di Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lampung. Bukan hanya diterima di salah satu PTN favorit, Ela pun lulus seleksi bantuan pendidikan bidikmisi.

Namun sangat disayangkan, biaya hidup yang lumayan besar dan kebutuhan keseharian kuliah yang tak sedikit membuat Ela enggan untuk melanjutkan kuliahnya, belum lagi kondisi orangtuanya yang notabene kurang mampu. Adapun beasiswa bidikmisi khusunya untuk biaya hiduppun kabarnya sampai saat ini belum turun.

Ela sempat tidak masuk kuliah lebih dari satu bulan seusai masa penerimaan mahasiswa baru. Alasannya sederhana, tidak adanya tempat tinggal ataupun biaya untuk menyewa kamar kost.  Meskipun saat ini ia mendapat tumpangan di salah satu kost-an Alumni Ikam Lamtim, namun itupun sifatnya sementara.(r)

Pemprov Lampung Dukung Kegiatan Paduan Suara Pesparani

BANDAR LAMPUNG (JL) --Pemerintah Provinsi Lampung mendukung Paduan Suara Pesparani Katolik Provinsi Lampung mengikuti lomba Pesta Paduan Suara Nasional (Pesparani) Katolik di Kota Ambon, Maluku. Rencananya, kompetisi ini berlangsung pada 23 Oktober-3 November 2018

“Tentunya kami jajaran Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang diikuti Pesparani,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Heri Suliyanto, saat menerima Audiensi Pengurus Inti Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD), di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Senin (22/10/2018).

Terkait persiapan, Heri Suliyanto menuturkan pengurus LP3KD harus segera membuat undangan untuk pelepasan keberangkatan paduan suara Pesparani ke Ambon, yang akan dilaksanakan di Wisma Albertus, Pahoman pada 25 Oktober 2018. “Nanti surat tersebut akan segera saya sampaikan kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Dari situ akan diketahui siapa yang akan melakukan pelepasan, dan diharapkan Gubernur Ridho dapat melakukan pelepasan tersebut,” ujar Heri Suliyanto.

Keuskupan Katolik Lampung, Yohanes Harun Yuwono, menjelaskan paduan suara Pesparani yang berangkat ke Ambon mengatasnamakan Keuskupan Gereja Katolik di Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung. “Untuk itu kami memohon doa dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga kami semua dapat mengikuti acara tersebut dan mampu mengharumkan nama gereja katolik Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung,” jelas Yohanes.

Di sisi lain, Ketua I LP3KD Lampung, Purnomo, menjelaskan Pesparani bukan hanya bernyanyi, tetapi diharapkan mampu meningkatkan iman dan perilaku hidup berahlak baik. “Gerejani Katolik Lampung mengirim peserta sebanyak 73 peserta. Tentunya peserta tersebut melakukan persiapan dan latihan jauh hari sebelum pelaksanaan lomba ini. Kami bahkan mendatangkan pelatih dari Semarang untuk dapat tampil baik,” jelas Purnomo.

Selain itu, Purnomo menjelaskan pihaknya menampilkan pentas adat Lampung, nyanyian Lampung, dan ciri khas Lampung di sana. “Di samping menggembleng sebagai Katolik, kami juga akan tampil sebagai khas Lampung,” tutur Purnomo. (Rls)

Nanang Ermanto Hadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna di Bali

Lampung Selatan : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX & Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Provinsi Bali, Jumat (19/10/2018).

Dari informasi yang diperoleh Diskominfo Lamsel, acara TTG XX & PINDesKel tahun 2018 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo serta turut dihadiri Ibu Iriana Joko Widodo. Saat pembukaan Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan PDT serta Gubernur Bali.

Dalam kesempatan itu,  Jokowi menekankan kepada Kepala Desa agar dapat mengembangkan potensi desa dengan memanfaatkan teknologi. "Jangan sampai kita kalah dengan daerah atau negara lain," kata Jokowi dalam arahannya.

 

Menurutnya,  masa yang akan datang,  bukan negara berkembang yang akan mengalahkan negara maju,  akan tetapi negara yang mau berlari yang akan mengalahkan negara yang lambat. 

Adapun, Temu Karya Nasional ini sebagai wadah pemberian apresiasi dan penghargaan kepada juara lomba desa dan kelurahan. Gelar TTF juga sebagai langkah strategi dalam penyebaran informasi berbagai teknologi yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

Sedangkan PINDesKel sebagai upaya strategi dalam penyebaran dan pemerataan informasi mengenai inovasi yang telah dilakukan di Desa/Kelurahan kepada masyarakat.

Peserta diperkirakan mencapai 7000 orang terdiri dari Kemendagri, Kemendes, Kementerian/Lembaga, Gubernur, TP PKK Provinsi, Forkopimda Bali, Bupati/Walikota, Rektor di Bali, serta Kepala Desa dan Lurah se Indonesia. 

Nampak hadir pula mendampingi Plt. Bupati Lamsel, Ketua Tim Penggerak PKK Lamsel Winarni Nanang Ermanto, Kepala Dinas PMD Burhanudin, Kabag Otonomi Daerah Setiawansyah serta Staf Khusus Bupati. (fitri)

Ridho : Pemerintah Berkepentingan Menjaga Penyebaran Informasi

Bandar Lampung (JL) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung beraudiensi dengan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo terkait penyelenggaraan KPID Award Ke-8 Tahun 2018 pada awal Desember 2018 mendatang. Audiensi diselenggarakan di Ruang Rapat Gubernur, Rabu sore (17/10).
Menurut pihak KPID, Award ke-8 tersebut terselenggara karena kepedulian Gubernur Ridho yang selalu memberikan dukungan penuh pada penyiaran daerah. KPID berharap pada malam penyelenggaraan KPID Award mendatang Gubernur Lampung dapat hadir.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Ridho mengapresiasi penyelenggaraan KPID Lampung Award 2018. Menurutnya, pemerintah berkepentingan menjaga penyebaran informasi yang benar dan kontekstual. Kehadiran informasi yang benar amat penting, termasuk dalam menjaga keutuhan bangsa.
“Kebersamaan masyarakat dan pemerintah bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran, serta Informasi yang disampaikan lembaga penyiaran semakin positif. Karena Media turut bertugas menjaga keutuhan bangsa,” ujar Gubernur.
Menurut Ridho, KPID harus menjalankan tugas secara optimal karena KPID berperan penting mendorong lembaga penyiaran memproduksi siaran yang mengedukasi. (Rls/red)

Peduli Palu-Donggala, Pemprov Lampung dan Kompi Menggelar Pameran dan Lelang Lukisan

BANDARLAMPUNG (JL) --Pemerintah Provinsi Lampung, bersama Polda Lampung, bekerjasama dengan Komunitas Pelukis Indonesia (Kompi) menggelar pameran dan lelang lukisan malam amal Satu Untuk Negeri Lampung, Peduli Palu-donggala pada 17-19 Oktober 2018.

"Yang kita lakukan malam ini merupakan bentuk kebersamaan dan kepedulian kita sebagai anak bangsa terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah di Palu dan Donggala," Jelas Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat membuka acara tersebut di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (17/10) malam.

Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa ini merupakan pertamakalinya diadakan pameran lukisan untuk kegiatan amal di Lampung.

"Mungkin ini pertamakalinya diadakan kegiatan seperti ini di Lampung, semoga dapat mengetuk hati kita semua, kalau seniman saja mau menyumbang, kenapa yang lain tidak," tegas Gubernur.

Mengutip perkataan Presiden Pertama RI Ir Sukarno, Gubernur ridho mengatakan bahwa kristalisasi dari pancasila adalah gotong-royong.

"Kristalisasi dari pancasila adalah gotong-royong, ini adalah saatnya kita bergotong-royong membantu saudara-saudara kita di palu dan donggala. Saatnya kita membayar hutang budi terhadap sesama anak bangsa, dulu ketika Lampung terkena musibah gempa liwa, banyak juga saudara-saudara sebangsa yang membantu kita," papar Ridho.

Sementara itu Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri yang hadir mewakili Komunitas Pelukis Indonesia menyatakan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Saya atas nama perupa Lampung menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Pak Gubernur dan Pak Kapolda Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Selain dapat membantu saudara-saudara kita di Palu dan Donggala, semoga juga menjadi awal kebangkitan para perupa Lampung," ucapnya.

Kegiatan pameran dan lelang lukisan untuk Palu dan Donggala ini menghadirkan karya 20 Pelukis terkemuka ditanah air, salah satunya karya dari Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri yang menyumbangkan 6 lukisannya untuk dilelang. Bahkan pada malam pertama ini, 3 lukisan Wagub Bachtiar Basri yang berjudul Harmoni #1 #2 dan #3 terjual senilai 100 juta kepada Bapak Abi Suherman pemilik Hotel Novotel Lampung.

Semua hasil lelang akan disumbangkan untuk membantu saudara- saudara kita yang terkena musibah gempa dam tsunami di Palu- Donggala, Sulawesi Tengah.(mrf) 

Gubernur Ridho Soroti Pentingnya Kesehatan dan Pendidikan

BANDARLAMPUNG (JL) --Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyoroti pentingnya kesehatan dan pendidikan sebagai fundamental pembangunan di Indonesia, dimana menurutnya kesehatan adalah faktor utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, Rabu (17/10/2018) pagi.

"Hakikat pembangunan kita adalah membangun manusia Indonesia Seutuhnya, dan yang paling mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dimana kesehatan memiliki andil yang sangat besar dan menjadi faktor utama dalam membangun SDM yang berkualitas sesuai dengan hakikat pembangunan kita," tegas Gubernur Ridho

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat membuka secara resmi Forum Ilmiah Tahunan(FIT) IV dan Musyawarah kerja nasional XV Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia(IAKMI) 2018 di Ballroom hotel Novotel Lampung yang berlangsung dari tanggal 17-18 oktober 2018.

Gubernur Ridho juga mengatakan bahwa ketika pulau jawa sudah cukup jenuh, maka pulau sumatera harus bisa menjadi tumpuan Indonesia dalam melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Untuk itu sumber daya manusia Provinsi Lampung harus siap menghadapi persaingan yang terjadi.

"Kesehatan masyarakat adalah hal yang paling mendasar dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, saya punya harapan dan perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat," papar Ridho.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) dr. Agustin, M.Sc., Ph.D, menyatakan bahwa kegiatan kali ini juga sekaligus rapat kerja tahunan XI AIPTKMI, dimana dalam kegiatan tersebut membahas bagaimana alumni dari kesehatan dapat mengabdikan ilmunya di masyarakat, tidak hanya dibidang kesehatan tapi juga dibidang terkait lainnya.

Lebih lanjut,  ketua IAKMI Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc menyatakan bahwa kesehatan di Indomesia tidak akan tuntas tanpa ada tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan hal-hal praktis di lapangan, IAKMI menggelar 9 course untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan masyarakat.(mrf) 

Danlanal Kolonel Albertus Pimpin Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG (JL) — Kolonel Laut (P) Albertus Agung Priyo S, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Lampung memimpin Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, upacara ini dilaksanakan di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Rabu pagi (17/10/2018).

Pasukan upacara terdiri dari berbagai pleton yaitu Lanal Lampung, Korem 043/Gatam, Lanud, Polda Lampung, Brigif 3 Marinir, Kejaksaan Tinggi, Polhut dan ASN Provinsi Lampung, diikuti anggota Forkopimda Provinsi di bawah Komandan Upacara Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti.

Dalam amanatnya, Danlanal menyampaikan sambutan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, bahwa guna mensukseskan visi Pembangunan Lampung Maju dan Sejahtera 2019, seluruh komponen dituntut bekerja keras, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Selain itu, harus ada koordinasi dan sinergitas dengan berbagai unsur, baik eksekutif dan legislatif serta Forkompimda. “Sebagaimana diketahui saat ini sedang berlangsung kegiatan Lampung Fair 2018 yang dimulai sejak tanggal 12 hingga 27 Oktober 2018 yang akan datang. Lampung Fair merupakan Pameran berskala Nasional, sebagai momentum penting dalam melakukan promosi daerah dalam rangka membangun perekonomian Lampung yang tangguh dan berdaya saing,” ujar Danlanal.

Tema Lampung Fair tahun ini “The Biggest Fair in Sumatera”. Tema ini sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang menempatkan Lampung pada skala terbesar di Sumatera khususnya prioritas pengembangan infrastruktur, kemaritiman, kedaulatan dan ketahanan pangan, energi terbarukan dan pariwisata.

“Untuk itu diharapkan seluruh Forkopimda berpartisipasi aktif mensukseskan perhelatan akbar Lampung Fair 2018, sesuai dengan kapasitas, tanggungjawab serta tugas dan pokok yang dimiliki. Gubernur Lampung juga mengajak kita semua untuk terus meningkatkan disiplis. Loyalitas, dedikasi, motivasi dan etos kerja serta membudayakan untuk berfikir kreatif, inovatif, solutif sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan tugas,” jelas Danlanal. (HmsLpg)

18 Inovator Iptek Raih Penghargaan Gubernur Lampung

Bandar Lampung (JL) --Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberikan penghargaan Anugerah Inovasi Daerah Lampung Tahun 2018 kepada 18 inovator Lampung, atas dedikasi dan prestasinya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan Provinsi Lampung. Penghargaan diserahkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, Selasa (16/10/2018) di Hotel Emesia Bandar Lampung.

Selain memperoleh hadiah dengan total senilai Rp90 juta, para pemenang juga memperoleh beasiswa program Strata 1 dari Universitas Bandar Lampung (UBL) dengan total lebih dari Rp403 juta. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No.G/357/VI.06/HK/2018 tentang Pemenang Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018.

Melalui penghargaan ini, gubernur berharap semakin memacu tumbuhnya inovasi dan karya teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi pembangunan di Lampung. “Harapannya, penghargaan ini juga akan memotivasi masyarakat, peneliti dan pelajar untuk menciptakan karya ilmiah yang implementatif bagi Provinsi Lampung,” ungkap Pj. Sekda Hamartoni saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Ridho.

Hamartoni mengungkapkan jika Lomba anugerah inovasi pada tahun 2018 mengalami masa terbaiknya, dibuktikan dengan keterlibatan 151 peserta/judul yang telah mendaftar di 3 (tiga) kategori yaitu: peneliti, pelajar dan masyarakat. “Seluruh peserta telah mengikuti berbagai tahapan lomba, hingga saat ini bersama kita telah hadir 18 peserta yang merupakan pemenang lomba anugerah inovasi,” ujarnya.

Hamartoni juga menginformasikan jika penghargaan ini merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Ke-23 di Provinsi Lampung dengan tema “Inovasi untuk Kemandirian Pangan dan Energi”.

Adapun daftar pemenang Lomba Anugerah Inovasi Daerah di antaranya untuk Juara I Kategori Peneliti berhasil diperoleh peserta dari Institut Teknologi Sumatera dengan karya Angur (akses angsuran syariah untuk mahasiswa Indonesia). Kategori Umum berhasil dimenangkan Iyan Nurdiansyah dari Lampung Barat dengan judul Mesin PENIK (Pencuci Biji Kopi). Kemudian Kategori Pelajar berhasil diperoleh Andi Rahman Arafat siswa asal SMAN 9 Bandar Lampung dengan karya teknlogi terapan Lampung Sein Kendaraan Bermotor dengan Auto Stop System (Ptototype). (*)

Berantas Korupsi, Pemkab Lamsel dan Tim Kopsurgah KPK Gelar Rapat Bersama

Lampung Selatan : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat bersama, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (16/10/2018).

Selain Pemkab Lamsel, Tim Korsupgah KPK yang berjumlah dua orang terdiri dari Juned dan Basuki,  juga melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terhadap Pemkab Lampung Utara secara bersamaan.

Tim Korsupgah Korupsi KPK, Juned menuturkan, dilaksanakannya kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Februari lalu terkait pemetaan permasalahan dimasing-masing daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana aksi.

"Jadi, pertemuan kita hari ini dalam rangka evaluasi pertama di tahun 2018. Memang, khusus untuk Provinsi Lampung, ini baru yang pertama setelah ditandatangani komitmen bersama dan rencana aksi yang telah ditetapkan," kata Juned.

Sementara itu, tim Pemkab Lampung yang di nahkodai Sekretaris Daerah, Ir. Fredy SM, MM menyambut baik pertemuan itu.

Dia berharap kehadiran tim Korsupgah Korupsi KPK mampu memberikan masukan demi perbaikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Lamsel.

Pantauan tim ini, pertemuan itu dilanjutkan diskusi dua arah antara Pemerintah Kabupaten dengan Tim Korsupgah Korupsi KPK. (Fitri)

Pengembangan Dry port Way Kanan Akan Mendukung Kemajuan Kawasan Industri

Bandar Lampung (JL) --Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT Pelindo, PT KAI, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sepakat mewujudkan pembangunan Dry Port Way Kanan.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (16/10/18), usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembangunan Dry Port Way Kanan.

Dalam berita acara tersebut, para pihak sepakat mendukung percepatan pembangunan Dry Port Way Kanan yang terkoneksi dan terintegrasi dengan Pelabuhan Panjang.

Kesepakatan ini akan dilanjutkan dengan pembentukan kelembagaan untuk mempercepat pembangunan dengan Tim Sekretariat di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Tim ini secara konsisten dan terus menerus berupaya untuk mewujudkan terealisasinya pembangunan Dry Port Way Kanan sampai selesai.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang disampaikan oleh Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat diungkapkan bahwa dengan terbukanya konektivitas melalui Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan berdampak bagi pengembangan kawasan industri maupun kawasan pariwisata. Pembangunan sektor industri diyakini akan mampu memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan dry port Way Kanan akan mendukung kemajuan kawasan industri. Khususnya kawasan industri yg terdekat yaitu kawasan industri Way Kanan. Disamping tentu saja dapat meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi bebeban jalan, serta mampu mengakomodir kebutuhan angkutan barang/komoditas eksport lampung,” ujar Taufik.

Taufik juga menegaskan sinergitas pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam rangka percepatan realisasi pembangunan Dry Port Way Kanan ini. “Melalui FGD ini diharapkan dapat menghasilkan pokok-pokok permasalahan dan upaya penyelesaiannya bagi pengembangan Dry Port di Kabupaten Way Kanan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Qudrotul Ikhwan menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan FGD tersebut yakni adanya MOU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT Pelindo dan juga ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT KAI.

Ikhwan menjelaskan tujuan FGD tersebut untuk meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan Dry Port. “Untuk meningkatkan sinergitas antar komponen, antar instansi, antar lembaga yang ada khususnya untuk lebih memajukan pembangunan di Provinsi Lampung yang kita cintai ini,” ujarnya. (*)

Gubernur Ridho Minta Seluruh Kabupaten/Kota Lakukan Percepatan dalam Penyusunan RDTR

BANDARLAMPUNG, (JL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta seluruh Kabupaten/Kota melakukan percepatan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menyusul diintegrasikannya secara elektronik sistem Online Single Submission (OSS).

Pesan Gubernur tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah, Hamartoni Ahadis saat membuka sosialisasi Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota sebagai instrumen dalam penyelenggaraan sistem Online Single Submission (OSS), di Ruang Rapat Dinas PU&PR Provinsi Lampung, Senin (15/10/2018).

“Sistem OSS ini diharapkan mampu mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan menggunakan RDTR sebagai instrumen dalam pelaksanaannya. Kita selaku pemerintah daerah tentunya harus segera melaksanakan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota agar Sistem OSS dapat berjalan,” ujar Hamartoni.

Menurut Hamartoni, RDTR sendiri merupakan pejabaran Iebih rinci dari RTRW yang didalamnya juga mengatur ketentuan peraturan zonasi serta mekanisme Insentif dan disinsentif sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan ruang. “Perlu kita buat komitmen terhadap Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan penyusunan ini, harus ada kesepakatan bersama tentang batas waktu dalam hal penyusunan dokumen tersebut,” ujar Pj. Sekdaprov.

Hamartoni yang juga Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung menyebutkan dari 15 Kabupaten/Kota, baru satu Kabupaten yang sudah menyelesaikan penyusunan RDTR yaitu Tanggamus.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengapresiasi atas kinerja teman-teman Tanggamus yang sudah melaksanakan kewajibannya dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang berkaitan dengan tata ruang,” katanya.

Ia menyampaikan RDTR merupakan dokumen rencanan tata ruang penting dan wajib dimiliki setiap daerah khususnya wilayah perkotaan demi terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang.

Tujuan penataan ruang, lanjut Hamartoni, agar tercipta Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Hal ini secara hukum sudah ditetapkan dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (saat ini sedang dalam kegiatan revisi). “Oleh karena itu, setiap kegiatan/penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung harus sesuai dengan amanat Perda RTRW tersebut,” ujarnya.

Hamartoni menuturkan dalam konteks investasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam rangka meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, terintegrasi, dan tata kelola yang baik melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik / OSS.

“Sistem OSS ini diharapkan mampu mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan menggunakan RDTR sebagai instrumen dalam pelaksanaannya. Kita selaku pemerintah daerah tentunya harus segera melaksanakan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota agar Sistem OSS dapat berjalan sesuai harapan,” katanya.

Hamartoni berharap dengan adanya acara sosialisasi tereebut, dapat lebih memahami tentang pentingnya rencana rinci tata ruang. “Dimana ini sebagai instrumen pengendalian, percepatan perizinan investasi, dan percepatan penetapan Perda RDTR Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU&PR Provinsi Lampung, Budhi Darmawan mengatakan bahwa acara tersebut sebagai salah satu bentuk fasilitasi penyusunan rencana rinci tata ruang oleh Pemprov Lampung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

“Dengan tujuan memberikan pemahaman pada stakeholder penyelenggara penataan ruang di Kabupaten/Kota terkait urgensi RDTR sebagai alat pengendalian penataan ruang dan percepatan pelaksanaan perizinan berusaha,” tandasnya.(Humas Prov Lampung)

Yustin Ficardo Ingatkan Pentingnya Konsumsi Makanan Bergizi

Bandar Lampung (JL) --Ketua Penggerak PPK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo membuka Bazar Pangan sekaligus Lomba Cipta Menu di halaman Gedung Sumpah Pemuda Komplek PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (14/10) pagi.
Kegiatan yang mengusung tema “Beragam, bergizi seimbang dan aman” tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-38.
Melalui lomba cipta menu kali ini, Aprilani Yustin Ficardo menghimbau agar setiap masyarakat khususnya ibu Rumah tangga dapat berperan dalam menentukan dan menyediakan menu keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari.
“Masalah Gizi seperti stunting menjadi fokus perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Lampung. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi, sehingga anak tidak tumbuh dengan semestinya sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, konsumsi Pangan yang beragam, berkualitas, serta memenuhi keseimbangan gizi sangat diperlukan dalam pola konsumsi pangan sehari-hari,” papar Yustin.
Yustin juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah gencar melakukan diversifikasi konsumsi pangan. Upaya tersebut dilakukan tidak untuk mengganti beras secara total, tapi mengubah pola konsumsi pangan masyarakat sehingga masyarakat mengkonsumsi lebih banyak jenis dan ragam pangan baik untuk pangan sumber karbohidrat, protein serta vitamin dan mineral yang menjadikan kualitas gizi lebih baik.
“Dengan lebih banyaknya ragam pangan yang berkualitas dan bergizi, saya berharap dapat memenuhi Gizi Keluarga dan mendukung program pemerintah dalam penanganan Stunting. Semoga melalui Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Lampung ini dapat mengingatkan kembali perwujudan Ketahanan Pangan,” pungkas Yustin.
Salaku ketua penggerak PKK Provinsi Lampung, Yustin Ficardo juga bertindak sebagai juri dalam Lomba Cipta Menu yang digelar hari itu. Dari 15 Kabupaten/Kota yang mengikuti lomba tersebut, Lampung Tengah keluar sebagai juara Pertama, kemudian diikuti oleh Kabupaten Pringsewu dan Lampung Selatan sebagai Juara kedua dan ketiga.(r)