Hal tersebut menyusul adanya fenomena masyarakat Lampung yang menuntut usut tuntas money politic serta sampai pembentukan pansus money politic oleh DPRD Provinsi Lampung.
Dikatakannya, masyarakat Lampung sudah tau akan keterlibatan corporate dalam money politic atau politik uang yang terjadi saat massa tenang dan hari pencoblosan 27 Juli 2018 lalu.
"Jika hasil pilgub lampung tetap menyatakan paslon nomor tiga sebagai pemenang dan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur lampung, demokrasi dan provinsi lampung ini bisa rusak dan hancur, setiap orang yang ingin maju menjadi gubernur tergantung dengan ke inginan dan restu ibu Lee," ucap alzier.
Lanjutnya, hal tersebut sama halnya dengan proses pendaftaran DPD dan DPRD, semua elit politik harus mempunyai uang banyak untuk dapat terpilih.
"Dan ini dapat merusak mental masyarakat dan calon wakil rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, aksi - aksi demo disertai pembentukan panitia khusus oleh dprd provinsi lampung itu sebagai bentuk nyata bahwa politik uang terjadi pada proses pilgub lampung.
"Sebagai tokoh masyarakat Lampung dirinya tidak ingin lampung tergadai oleh corporate yang berusaha menguasai provinsi ini, " pungkasnya. (*).
Posting Komentar