PT Garuda Indonesia Berikan Diskon 10% kepada Pegawai Pemprov Lampung

Bandarlampung (JL) --Maskapai Penerbangan PT Garuda Indonesia memberikan diskon 10% kepada Pegawai Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018 ini. Diskon ini masuk dalam memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov dan PT. Garuda Indonesia. Hal itu disampaikan Pj. Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat menerima audiensi PT. Garuda Indonesia (Persero) di ruang kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/8/2018).

Hamartoni menjelaskan melalui kerja sama itu, setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menggunakan jasa penerbangan maskapai Garuda akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 10 persen untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional.

“Kerja sama ini saling menguntungkan, Pemerintah Provinsi Lampung akan mendapatkan keringanan harga tiket, sementara Garuda akan mendapatkan tambahan pangsa pasar korporasi, bagi setiap pegawai Pemprov akan dibantu oleh pihak Garuda untuk menjadi member Garuda Card yang akan memperbudah akses pembelian tiket dengan banyak keuntungan yang akan didapatkan” ujar Hamartoni.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap dengan berlanjutnya MoU antara Pemprov Lampung dan PT Garuda Indonesia bisa memberikan dampak positif bagi pegawai pemerintah dalam melaksanakan perjalanan dinas baik di dalam ataupun di luar negeri.

Sementara itu, Gatot Rijadi selaku General Manager PT. Garuda Indonesia mengatakan kerja sama ini merupakan perpanjangan dari tahun sebelumnya. Diskon 10% tersebut naik 2% dari tahun 2017, yang diskonnya 8%. Naiknya diskon disebabkan pemasukan mencapai target sebesar Rp2 miliar.

“PT Garuda Indonesia akan terus melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan terus memberikan keuntungan dengan menaikkan diskon yang sebelumnya dari 8% menjadi 10%. Keuntungan dari kontrak kerjasama ini dimaksudkan untuk meringankan biaya tranportasi perjalan dinas. Akan tetapi, kontrak kerjasama ini tidak hanya dapat digunakan untuk perjalanan dinas saja akan tetapi untuk keperluan pribadi masih dapat digunakan,” ujar Gatot. (Humasprov)

Gubernur Ridho : Jalan Simpang Korpri - Sukadamai Rampung Tahun Ini

BANDARLAMPUNG (JL)--Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali melakukan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. "Saat ini sedang dilakukan perbaikan dan pelebaran ruas jalan Simpang Korpri - Sukadamai sepanjang 20.468 Km, Insya Allah akan selesai di tahun 2018 ini," ucap Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Selasa (31/7/2018).

Perbaikan jalan Simpang Korpri - Sukadamai sebenarnya sudah dilakukan perbaikannya dibeberapa titik pada tahun 2017, dan tahun 2018 ini perbaikan jalan tersebut ditargetkan mulus 100%

Selama kurun 4 (empat) tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, geliat pembangunan jalan dan jembatan menunjukkan kenaikan yang sangat berarti. Pada akhir tahun 2017, target kemantapan jalan yang diproyeksikan mencapai 75% berhasil dilampaui capaiannya menjadi kondisi mantap 77,04%

Adapun pada tahun 2018, ada 6 ruas jalan yang pembangunannya akan mendapatkan prioritas utama. yakni Ruas jalan Pringsewu – Pardasuka dengan panjang 18.797 Km, Ruas jalan Padang Cermin – Kedondong dengan panjang penanganan 29.671 Km, Ruas jalan Bangunrejo – Wates dengan panjang 22.212 Km, Ruas jalan Sp korpri – Sukadamai dengan panjang 20.468 Km, dan Ruas jalan Sp pematang – Brabasan  dengan panjang 11.602 Km dan Brabasan – Wiralaga dengan panjang 29.443 Km.(r) 

Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Menurun

BANDARLAMPUNG (JL) --Upaya Pemerintah Provinsi Lampung menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukan hasil. Data yang diperoleh dari UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun UPT PKTK RS Abdul Moeloek terus menunjukkan angka penurunan.

Tercatat hingga akhir 2017, jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak turun menjadi 71 kasus dari 103 kasus di 2016. Begitu pula dengan kasus yang ditangani UPT Anak Korban Tindak Kekerasan (PKTK) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dari 288 kasus di tahun 2016 menjadi 186 kasus di 2017. Pelecehan seksual dan KDRT menjadi kasus yang paling tinggi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dewi Budi Utami mengatakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah faktor budaya patriarki yang memandang perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. “Ini juga yang sering menganggap kekerasan merupakan hal yang lumrah terjadi,” ujar Dewi saat membuka acara Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan, Senin (30/7/2018) di Begadang Resto.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh pihak, stake holder, instansi terkait, organisasi sosial, organisasi wanita, LSM dan seluruh masyarakat bersama Pemerintah Daerah berpartisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. “Sekecil apapun tindak kekerasan harus dicegah sedini mungkin, untuk itu kita minta kepada seluruh masyarakat untuk membantu pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan serta deteksi dini dari tindak kekerasan,” ujar Dewi.

Dewi menambahkan untuk melindungi korban kekerasan Pemprov Lampung selain telah membentuk UPTD P2TP2A dan UPT PKTK, menyediakan pelayanan kesehatan kasus korban kekerasan di Puskesmas melalui puskemas mampu tatalaksana KtP/A juga membangun rumah aman bagi korban kekerasan.

Menurut Dewi, secara khusus Pemprov Lampung juga memiliki berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti program perlindungan anak terpadu dan berbasis masyarakat (PATBM), pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak. (Red)

Golkar "Amini" Pengunduran Diri Mirzalie

Bandarlampung - Partai Golkar Lampung meng-"Amini" pengunduran diri Mirzalie dari keanggotaan partai berlambang pohon beringin Indah. Pasalnya, partai dibawah kepemimpinan Arinal Djunaidi itu justru memberikan keleluasaan bagi Mirzalie untuk mengembangkan karirnya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung, Supriyadi Hamzah mengatakan, pihaknya tidak ingin menghalang-halangi kadernya yang memang ingin mundur dari Partai Golkar.

"Iya kalau Mirzalie sudah membuat pernyataan mundur, kita tidak mau menghalang-halangi keinginannya untuk mundur, " kata dia, Selasa (31/7).

Supriyadi juga mengklaim pengunduran diri Mirzalie dari keanggotaan Partai Golkar Lampung itu bukan terkait dugaan adanya intervensi dari Ketua DPD, Arinal Djunaidi.

"Jadi tidak itu yang namanya tekanan-tekanan dari ketua. Karena itu putusan dari dia (Mirzalie, red) sendiri, " jelasnya.

Disinggung terkait tidak masuknya Mirzalie dalam daftar bacaleg Partai Golkar, Supriyadi menjelaskan, partainya memiliki penilaian-penilaian tersendiri dalam menjaring kadernya yang akan didaftarkan dalam bacaleg pemilu 2019.

Meskipun, masih kata dia, Mirzalie telah mengantongi sertifikat pelatihan orientasi fungsionaris kepengurusan Partai Golkar.

Kendati demikian, menurutnya, sertifikat tersebut hanya salah satu syarat untuk pencalonan sebagai bacaleg.

"Jadi di dalam Partai Golkar, bagi yang memegang sertifikat itu bukan berarti dia bisa dicalonkan. Tapi yang masuk daftar bacaleg memang harus punya sertifikat itu. Jadi, sertifikat itu hanya salah satu penilaian saja. Dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain kenapa Mirzalie tidak masuk dalam bacaleg, " jelasnya.

Lebih lanjut, DPD Partai Golkar Lampung tetap akan menindaklanjuti terkait pernyataan pengunduran diru Mirzalie melalui rapat pleno DPD.

"Ini kan ketua (Arinal Djunaidi, red) sedang tidak ada di Lampung, jadi ketika beliau (Arinal Djunaidi, red) sudah pulang kita akan langsung membahasnya, karena partai golkar tidak mau berlama-lama dengan persoalan ini, " tukasnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung, Mirzalie menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Golkar Lampung. Hal tersebut diduga lantaran namanya tak masuk dalam daftar bakal calon legislatif (bacaleg) partai berlambang pohon beringin Indah itu, baik di DPR RI maupun DPRD Lampung.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini mengaku kecewa atas keputusan DPD I Partai Golkar Lampung yang tidak mencantumkan namanya dalam daftar bacaleg.

“Padahal di akhir pendaftaran, nama saya masih ada sebelum didaftarkan ke KPU,” kata Mirzalie di ruang kerjanya, Senin (30/7).

Mirzalie juga mengklaim bahwa dirinya telah mengikuti orientasi Pileg 2019 dengan biaya sendiri di DPP. Bahkan, lanjutnya, dirinya mendapatkan sertifikat dengan nilai yang lumayan tinggi.

Selain itu, masih kata dia, dirinya juga telah melakukan perintah dan tugas partai dengan menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya yang meliputi Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat.

“Tetapi kenapa nama saya tidak ada ketika sudah didaftarkan ke KPU,” kesalnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menyayangkan sikap Partai Golkar yang tidak pernah memberikan penjelasan terkait kenapa dirinya tidak masuk pencalegan.

“Kebetulan besok saya mau berangkat haji, karena tidak ada kejelasan dari partai. Akhirnya saya mengambil sikap untuk mundur dari partai, karena saya butuh ketenangan untuk menjalankan ibadah,” tandasnya. (Cah).

Pengunduran Diri Tony Ditolak?

Bandarlampung - Surat pengajuan pengunduran diri Tony Eka Candra dari Ketua Fraksi Golkar dan Sekretaris Komisi III DPRD Lampung ditolak DPD I Partai Golkar Lampung. Pasalnya, politisi senior Partai Golkar Lampung itu masih sangat dibutuhkan dalam kedudukannya di fungsi legislatif.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi menegaskan, tidak ada pengunduran diri dalam waktu dekat.

“Tidak ada pengunduran dalam waktu dekat. Kita (sedang, red) konsentrasi pemenangan Pemilu Legislatif dan Pilpres. Nanti awal 2019 baru evaluasi,” ujarnya kepada media massa di Bandar Lampung, Selasa (31/7).

Menurut Arinal, saat ini yang dibutuhkan adalah evaluasi untuk kerja pemenangan Presiden Joko Widodo dan pemenangan Pemilu Legislatif.

“Evaluasi untuk lebih efektif kerja ke depan sehingga tidak ada kelemahan dan kekurangan tentang kerja untuk pemenangan Pemilu Legislatif dan pemenangan Presiden Jokowi. Jadi saya tegaskan tidak ada pengunduran diri,” tukasnya.

Sebelumnya, politisi Senior Partai Golkar Provinsi Lampung Tony Eka Candra dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung dan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung.

Saat dikonfirmasi awak media via telepon, Politisi yang karismatik dan dikenal low profile ini membenarkan kabar tersebut, dan menurutnya pengunduran dirinya dilakukan sehubungan dengan tugas, kewajiban dan pengabdiannya di Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Korbid Pemenangan Pemilu (Korbid PP) sekaligus selaku Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, yang bertanggung jawab penuh terhadap Pemenangan Pemilu baik Pilkada, Pileg dan Pilpres di Provinsi Lampung.

“Tugas dan Pengabdian ini membutuhkan perhatian penuh, fokus, dan konsentrasi yang serius serta sungguh-sungguh, sebab itu menghadapi pemenangan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 saya mengajukan ‘permohonan mengundurkan diri’ dari jabatan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung dan sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung," ujar Tony kepada media massa, Minggu (29/7).

Kemudian terkait surat pengunduran dirinya tersebut, Politisi yang sudah mengabdi selama 36 tahun dipartai Golkar Lampung ini menyerahkan kebijakan dan keputusan sepenuhnya kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Bapak Arinal Djunaidi apakah dapat disetujui atau tidaknya pengunduran dirinya.

"Saya akan tunduk, patuh dan loyal kepada kebijakan dan keputusan apapun yang akan diambil oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Bapak Arinal Djunaidi, terhadap disetujui atau tidaknya permohonan pengunduran dirinya tersebut. Apabila permohonan pengunduran dirinya nanti disetujui, maka proses selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan digelarnya rapat pleno pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Lampung untuk mengganti posisi yang ditinggalkan," jelas Tony yang juga Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung ini.

Ketua Tim Kerja Pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Ir. H. Arinal Djunaidi - Hj. Chusnunia, M.Kn, Ph.D. ini menepis isu yang tidak benar, terkait adanya perselisihan antara dirinya dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi.

“Saya orang yang tegak lurus serta konsisten dalam perjuangan dan penegakan aturan, dan saya sudah banyak makan asam garam kehidupan di bidang sosial dan politik, sehingga sulit bagi orang yang tidak suka melihat Partai Golkar berjaya di Lampung untuk memecah belah dan mengadu domba kami”, tegas Tony yang juga pengusaha Angkutan dan Ketua Organda ini. (Cah).

Irfan Djafar Didapuk Gantikan Zainudin

Bandarlampung - Ketua Majelis Penasehat Partai Dewan Pimpinan Wilayah (MPP DPW) PAN Provinsi Lampung, Irfan Nuranda Djafar ditunjuk menggantikan posisi Zainudin Hasan sebagai Ketua DPW PAN. Penunjukan tersebut berdasarkan surat mandat nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/024/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018. Surat ditandatangani Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno.

Sekretaris DPW PAN Lampung, Iswan H Caya, menerangkan surat itu nantinya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.

"Ya, kita sudah menerima mandat dari DPP bahwa saat ini PAN Lampung diketuai Irfan Nuranda Djafar untuk menggantikan ketua sebelumnya Zainudin Hasan, " terang Iswan.

Menurut Iswan, mandat berdasarkan anggaran rumah tangga PAN Bab III Pasal 14 Ayat 3 huruf (f). DPP PAN memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk (f) mengangkat pelaksana tugas ketua DPW dan pimpinan koordinator perwakilan luar negeri ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut.

Kedua, lanjut dia, mewakili dan melaksanakan tugas ketua bersama sekretaris menandatangani surat dan dokumen yang diperlukan, memperbaiki daftar calon anggota legislatif, dan mengganti calon anggota DPRD Provinsi Lampung yang mengundurkan diri sesuai keputusan DPP PAN.

"Kepada pihak-pihak terkait dimohon bantuan dan kerja samanya agar pemegang dan/atau penerima mandat ini dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lancar," jelas Iswan.

Sementara itu, Irfan Nuranda Djafar mengatakan, dirinya siap mengemban tugas tambahan dan tugas baru yang diterimanya. Karena, sebelumnya mantan Bupati Lampung Timur ini sudah menjabat sebagai Ketua MPP DPW PAN Lampung.

"Kita siap dan tegak lurus pada perintah partai. Meski merangkap jabatan, tapi ini tidak menjadi masalah, justru ini adalah tantangan, " terang Irfan.

Disinggung terkait bacalegnya yang terjerat kasus suap Zainudin, Irfan mengklaim semuanya sudah clear. "Semuanya sudah beres dan sudah digantikan dengan orang lain, kan hari ini terakhir perbaikan bacaleg, " tandasnya.

Sebelumnya, KPK diketahui meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan Zainudin Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap empat proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, informasi tentang peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK Jumat  (27/7/2018).

Selain Zainudin, KPK juga menetapkan tersangka Gilang Ramadhan (pengusaha/bacaleg PAN); Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugroho; dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lamsel Anjar Asmara. (Cah).

Gedung DPRD Tanggamus Mulai Rusak di Sejumlah Titik

TANGGAMUS ( Journallampung.com ) :  Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus mulai nampak seperti gedung tua, tak berpenghuni,  banyaknya bagian gedung yang sudah rusak dan hingga saat ini belum juga diperbaiki.

Mirisnya, kondisi gedung yang dalam keadaan rusak ini bukan tidak diketahui oleh para anggota dewan, Sebagaimana di jelaskan oleh Baharen anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanggamus. Baharen mengatakan dianggaran tahun 2018 DPRD sudah menganggarkan dana sebesar 3,2M, namun pada saat penyelarasan anggaran terdapat kekurangan dana untuk Dinas Pendidikan Tanggamus.

"Akhirnya dana tersebut diberikan untuk rehab sekolah, dan ditahun 2019 yang akan datang akan kembali dianggarkan untuk perbaikan gedung DPRD," pungkasnya

Pelapon yang mulai rapuh dan terkelupas, cat dinding gedung yang sudah pudar adalah pertama kali  akan kita lihat pada bangunan tersebut "miris". Terlebih terdapat beberapa bagian ubin keramik yang sudah terlepas, nampak jelas terlihat di sudut sudut gedung saat kita memasukinya .

Pihak Bagian Umum DPRD setempat mengklaim bahwa setiap tahun pengajuan untuk perbaikan gedung selalu di ajukan, namun minimnya anggaran menjadi kendala untuk perbaikan gedung tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kabag umum DPRD Tanggamus Erwin Sinungan saat dikonfirmasi diruangannya, selasa (31/7), menjelaskan memang selayaknya gedung DPRD tersebut sudah harus diperbaiki. Dan juga, perbaikan yang harus dilakukan tidak bisa setengah setengah.

"Memang gedung DPRD saat ini dalam kondisi rusak berat dan perlu adanya perbaikan. Artinya, rehab yang perlu dilakukan harus secara menyeluruh. Jika hanya dilakukan rehab secara setengah setengah dikhawatirkan, kerusakan yang lama belum diperbaiki tapi yang baru diperbaiki sudah rusak lagi," Kata Erwin

"Termasuk di Perubahan ini kita ajukan untuk perbaikan gedung, namun kembali kepada anggaran yang tidak memadai terpaksa harus menunggu ditahun tahun sealanjutnya," papar dia.

Disinggung besaran biaya rehab berat yang diperlukan, Erwin mengatakan dapat mencapai Milyaran Rupiah. Yang saat ini belum terakomodi dari DPRD Tanggamus. "Jangankan untuk melakukan rehab berat, dana perawatan rutin pun tidak kita miliki," ujar Erwin Sinungan ( Tim/jeni ).

Tak Masuk Daftar Bacaleg, Mirzalie Mundur Dari Golkar

Bandarlampung - Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung, Mirzalie menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Golkar Lampung. Hal tersebut diduga lantaran namanya tak masuk dalam daftar bakal calon legislatif (bacaleg) partai berlambang pohon beringin Indah itu, baik di DPR RI maupun DPRD Lampung.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini mengaku kecewa atas keputusan DPD I Partai Golkar Lampung yang tidak mencantumkan namanya dalam daftar bacaleg.

“Padahal di akhir pendaftaran, nama saya masih ada sebelum didaftarkan ke KPU,” kata Mirzalie di ruang kerjanya, Senin (30/7).

Mirzalie juga mengklaim bahwa dirinya telah mengikuti orientasi Pileg 2019 dengan biaya sendiri di DPP. Bahkan, lanjutnya, dirinya mendapatkan sertifikat dengan nilai yang lumayan tinggi.

Selain itu, masih kata dia, dirinya juga telah melakukan perintah dan tugas partai dengan menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya yang meliputi Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat.

“Tetapi kenapa nama saya tidak ada ketika sudah didaftarkan ke KPU,” kesalnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menyayangkan sikap Partai Golkar yang tidak pernah memberikan penjelasan terkait kenapa dirinya tidak masuk pencalegan.

“Kebetulan besok saya mau berangkat haji, karena tidak ada kejelasan dari partai. Akhirnya saya mengambil sikap untuk mundur dari partai, karena saya butuh ketenangan untuk menjalankan ibadah,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Ismet Roni menjelaskan bahwa pengunduran Mirzalie merupakan hak pribadinya.

“Masalah dia mundur, itu hak pribadi dia (Mirzalie, red). Nanti partai yang mempertimbangkan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Lampung itu juga membantah adanya intervensi dari Ketua DPD I Partai Golkar Lampung arinal Djunaidi terhadap seluruh kader-kadernya.

"Kalau yang namanya tekanan-tekanan itu nggak ada. Saya tahu ketua DPD saya, jadi nggak ada yang namanya tekanan-tekanan itu, " tandasnya. (Cah).

Pansus Pertimbangkan Panggil Paksa Nyonya Lee

Bandarlampung - Pansus money politics DPRD Lampung mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan paksa Vice President PT SGC, Purwanti Lee alias Nyonya Lee. Hal tersebut bakal dilakukan apabila Nyonya Lee tetap tidak memenuhi pemanggilan Hearing pansus money politic pada Selasa (31/7).

Anggota pansus money politics, Bambang Suryadi mengatakan, pihaknya tengah mempelajari terkait UU terkait pemanggilan paksa tersebut. Pasalnya, persoalan itu masuk diantara ranah politik dan hukum.

"Ini kita sedang membahas perubahan tatibnya. Dan kebetulan saya ketua pansus perubahan tatibnya. Dan jika tatib memperbolehkan untuk pemanggilan paksa, ya kita akan hadirkan paksa, " ujarnya di ruang kerjanya, Senin (30/7).

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung ini juga menyayangkan sikap Nyonya Lee yang tidak pernah proaktif dengan memenuhi pemanggilan  hearing dengan pansus money politic.

"Dia (Nyonya Lee, red) kan warga negara Indonesia, punya usaha di Lampung, harusnya dia ini proaktif dong atas pemanggilan ini. Jangan sampai pansus men-justice bahwa benar faktanya di publik benar adanya ada money politic selama pilgub Lampung ini, " ungkapnya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung ini juga menyampaikan, jangan sampai ketidakdatangan Nyonya Lee menghambat kinerja pansus yang sudah bekerja selama ini.

“Program kerja Pansus sudah direncanakan oleh seluruh anggota. Jangan sampai pansus merekomendasikan suatu hal yang tidak melalui hasil klarifikasi, sehingga menimbulkan jastifikasi terhadapnya," tegas Calon Anggota DPR RI dapil Lampung II ini.

Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Organisasi ini menjelaskan bahwa dalam satu-dua hari ke depan, internal pansus akan melakukan koordinasi.

Disampaikannya, sebagai ahli di bidang hukum, akan memberi masukan kepada seluruh anggota Pansus untuk pemanggilan paksa Bos SGC itu.

“Jika ada (aturan) pemanggilan paksa, kita akan lakukan itu. Kita minta bantuan ke beberapa pihak, agar tugas pansus selesai dan ada hasil. Jangan menggantung, karena kita kerjanya ini ada kesimpulan," tandasnya.

Terpisah, Ketua Pansus Money Politics DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengatakan, pihaknya menjadwalkan akan memanggil kembali Nyonya Lee pada Selasa (31/7).

Selain Nyonya Lee, lanjut Mingrum, pihaknya juga akan memanggil Barlian Mansyur, Tim Paslon, dan Bawaslu Lampung.

"Ini pemanggilan kedua untuk Nyonya Lee dan pemanggilan ketiga bagi Barlian Mansyur, " kata Sekretaris DPD PDIP Lampung ini. (Cah).

OTT Adik Ketua MPR, Wabup Lamsel Masuk Penyidikan KPK

Bandarlampung - Wakil Bupati Lampung Selatan (Wabup Lamsel), Nanang Ermanto masuk daftar penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek yang menjerat Bupati Lamsel, Zainudin Hasan. Seperti diketahui, hari ini KPK menjadwalkan memeriksa 7 saksi di Mapolda Lampung.

Pemeriksaan yang berjalan kurang lebih 2 jam tersebut berlangsung di Mapolda Lampung, Senin, (30/7). Nanang mengakui dirinya diajukan tiga pertanyaan oleh penyidik KPK. Hanya, ketika ditanya awak media perihal pertanyaan tersebut, pejabat daerah yang rumahnya juga sempat digeledah KPK itu, menyatakan lupa.

“Ada tiga pertanyaan, saya lupa apa aja pertanyaannya,” jelasnya yang saat itu mengenakan kemeja lengan panjang motif abu-abu biru.

Nanang diperiksa bersama enam orang lainnya, baik dari unsur pemkab Lamsel dan pihak swasta. Dirinya mengatakan tidak mengenal satu pun saksi.

“Kalau untuk enam orang lainnya saya enggak tau, enggak kenal,” jawabnya.

Diketahui, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus OTT yang menjerat Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Lembaga antirasuah itu rencananya hari ini akan memeriksa 7 saksi yang diduga terlibat dalam peristiwa OTT adik kandung Ketua MPR, Zulkifli Hasan.

"Setelah melakukan penggeledahan di 11 lokasi selama 2 hari kemarin, hari ini direncanakan Penyidik memulai pemeriksaan saksi-saksi, " terang juru bicara Febriansyah via Whats App, Senin (30/7).

Disampaikannya, terdapat 7 saksi yang akan diperiksa dari unsur pejabat/pns pemkab dan pihak swasta. "Pemeriksaan dilakukan di Polda Lampung, " jelasnya. (Cah).

IBI Provinsi Akan Perjuangkan Nasib Bidan Tenaga Kerja Sukarela

Lampung Selatan -Ketua IBI Provinsi Lampung, Risneni, akan perjuangkan nasib bidan TKS (Tenaga Kerja Sukarela) yang ada di Provinsi Lampung, agar segera ada kenaikan intensif.

Hal itu diungkapkannya saat memperingati Ulang Tahun IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Lampung Selatan ke- 67 di Gor Way Handak, Kalianda, Lamsel, Sabtu (28/07/2018).

Menurut Risneni, pihaknya sudah melakukan advokasi ke pemerintah daerah provinsi, untuk segera memberikan kenaikan intensif bagi bidan tenaga kerja sukarela di Lampung.

"Tanggapan mereka positif, surat balasannya sudah kami sampaikan ke pengurus daerah sudah direkomendasi, mudah-mudahan dengan adanya peraturan anggaran-anggaran yang masuk mereka bisa direalisasi," ujarnya.

Namun pihaknya belum bisa memastikan, kapan rekomendasi tersebut bisa terealisasi, semua tergantung pemerintah daerah masing-masing karena mereka yang akan mengeluarkan dana anggaran.

"Lebih cepat lebih baik, hampir 3 ribu bidan TKS diseluruh Lampung, 2.900 sekian," lanjutnya.

Dengan seperti itu, semoga semua bidan-bidan khususnya di Lampung bisa bekerja dengan wewenang dan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang pemeriksaan kehamilan dan menolong kehamilan.

"Kemudian pelayanan kepada bayi baru lahir, balita itu yang sehat-sehat saja, memantau tumbuh kembang bayi dan balita, kemudian yang terakhir kesehatan reproduksi dan KB itu tugas dan wewenang bidan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua IBI Lamsel, Dwi Suprapti Ningsih menambahkan, saat ini di Lampung Selatan sendiri terdapat 912 bidan, 319 diantaranya sudah berstatus sebagai PNS.

"216 CPNS, PTT 29, TKS 263, BPS murni 16 Bidan. Pada hari ini kami hadirkan sebanyak 500 bidan dari seluruh ranting se Kabupaten Lamsel," ujarnya.

Untuk mendukung program-program pemerintah daerah di bidang kesehatan, pihaknya melakukan berbagai kegiatan seperti bakti sosial berupa pemeriksaan IVA dan sadarnis, krioterapi, anc terintegrasi, pelayanan KB, pemeriksaan kesehatan lansia.

"Lalu penertiban pembuatan SIPB bekerjasama dengan BPJS dan Dinkes, Lomba ranting terbaik, anjangsana kesesepuh IBI Lamsel dan seminar sehari yang hari ini terselenggarakan," pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lamsel, Zainudin Hasan yang diwakilkan oleh Kabid Binkes Dinas Kesehatan Lamsel, Devi Arminanto, Camat Kalianda yang diwakilkan Sekcam, Hifni. (fitri)

OTT Adik Ketua MPR, KPK Periksa Tujuh Saksi

Bandarlampung - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus OTT yang menjerat Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Lembaga antirasuah itu rencananya hari ini akan memeriksa 7 saksi yang diduga terlibat dalam peristiwa OTT adik kandung Ketua MPR, Zulkifli Hasan.

"Setelah melakukan penggeledahan di 11 lokasi selama 2 hari kemarin, hari ini direncanakan Penyidik memulai pemeriksaan saksi-saksi, " terang juru bicara Febriansyah via Whats App, Senin (30/7).

Disampaikannya, terdapat 7 saksi yang akan diperiksa dari unsur pejabat/pns pemkab dan pihak swasta. "Pemeriksaan dilakukan di Polda Lampung, " jelasnya.

Sebelumnya, Setelah kemarin dilakukan penggeledahan di 5 lokasi, hari ini tim Penyidik KPK meneruskan proses penggeledahan di 6 lokasi di Bandar Lampung.

"Penggeledahan dimulai sejak pk11.00 siang dan masih berjalan hingga saat ini, " terang Febri.

Berikut lokasi penggeledahan:

1. Kantor PT 9 Naga Emas, Jl. Kepayang Kota Bandar Lampung;

2. Rumah Pribadi tsk ABN di Jl. Dr. Harun II Agus Salim, Tj Karang Timur; Kota Bandar Lampung;

3. Rumah tsk AA di Jl. Maulana Yusuf, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

4. Rumah Syahroni di Jl. Pramuka Gang Kartika No.24B LK1, Rajabasa, Kota Bandar Lampung;

5. Rumah tsk GR di Jl. Sagitarius, Rajabasa Kota Bandar Lampung;

6. Rumah Wakil Bupati di Jl. Endro Suratmin Dusun I A Tanjung Bintang Lampung Selatan;

"Dari 6 lokasi tersebut sejauh ini diamankan sejumlah dokumen anggaran dan proyek dan catatan-catatan keuangan terkait perkara yang disidik, " kata Febri.

"Penggeledahan masih berlangsung, berikutnya KPK akan mempelajari bukti-bukti tersebut untuk kepentingan penyidikan, " sambungnya. (Cah).

Ketegasan PAN Diuji

Bandarlampung - Peristiwa penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Zainudin Hasan oleh KPK dinilai bakal menjadi dampak buruk bagi partainya. Pasalnya, Bupati Lampung Selatan (Lamsel) itu adalah pucuk pimpinan partainya, yakni sebagai Ketua DPW PAN Lampung.

Selain itu, pasca peristiwa tersebut kuat dugaan bakal berpengaruh pada perolehan suara PAN di Lampung pada 2019 mendatang. Bahkan, kuat dugaan juga bakal berpengaruh pada karir politik kakak kandungnya Zulkifli Hasan yang juga Ketua DPP PAN sekaligus Ketua MPR RI.

Pengamat politik Unila, Yusdianto mengungkapkan peristiwa penangkapan OTT Zainudin Hasan oleh KPK akan berdampak dalam karir politiknya.

"Bicara berakhir atau tidak? Tentu tidak berakhir. Hanya untuk atitude sebagai penyelenggara negara itu tidak memenuhi syarat lagi. Karena penyelenggara negara itu harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, " terang via ponsel, Minggu (29/7).

Kendati demikian, Yusdianto menyampaikan, apabila perkara tersebut sampai memutuskan Zainudin sebagai terdakwa tentunya bakal berdampak bagi dirinya, yakni pencopotan dari kepala daerah.

"Dan tentunya kita berharap partai juga demikian. Memiliki ketegasan dan perilaku yang sama. Disini nanti akan kita lihat, apakah partai itu melindungi kader yang korup atau melepas kader yang korup, " paparnya.

Yusdianto juga menyampaikan, atas kejadian OTT itu juga bakal berpengaruh dalam perolehan suara PAN Lampung pada pileg 2019.

"Tentu berpengaruh pastinya. Kita belajar dari Demokrat, pada pileg 2014 bukan menjadi partai pemenang. Itu dikarenakan pada 2014 banyak kader demokrat yang terjerat kasus hukum oleh KPK. Jadi dari kejadian ini cukup berpengaruh bagi PAN Lampung, " jelasnya.

Untuk itu, ketegasan partai PAN sangat diperlukan untuk memberikan sanksi kepada kadernya yang terjerat kasus dengan KPK.

"Saya menduga suara PAN akan turun, kecuali ada ketegasan dari PAN untuk memberantas kadernya yang terjerat kasus seperti ini, " ungkapnya.

Selain pengaruhi suara PAN, Yusdianto juga menduga, penangkapan OTT Zainudin bakal berpengaruh pada Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN dan juga Ketua MPR RI.

"Tentu akan berpengaruh. Kecuali ada ketegasan dari beliau selaku Ketua Umum PAN untuk mengambil keputusan terkait kasus ini, " ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga sangat menyayangkan dan prihatin atas peristiwa penangkapan OTT Bupati Lamsel itu beberapa waktu lalu. Menurutnya, kegiatan sehari-hari yang ditunjukkan Zainudin dengan mengedepankan agamanya itu tidak berbanding lurus dengan perilakunya dalam mengambil kebijakan sebagai penyelenggara pemerintahan.

"Seharusnya kegiatan dan tindak tanduk sehari-harinya yang ditunjukkan ke masyarakat itu berkorelasi dengan perilaku yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan, " ujarnya.

Untuk itu, dirinya menilai atas peristiwa tersebut bisa menjadi teguran bagi siapapun terutama para kepala daerah dalam mengambil kebijakan.

"Ini menjadi contoh buruk bagi yang melihatnya, dan ini menjadi pelajaran yang penting bagi penyelenggara pemerintahan atas sikap dan perilakunya, " tukasnya. (Cah).

Wapres Jusuf Kalla akan Buka Rakernas Tarbiyah di Lampung

BANDAR LAMPUNG (JL) – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dijadwalkan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tarbiyah – Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Swiss Bell Hotel pada 28 Juli 2018.  Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam rapat persiapan kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Rabu (25/7/2018). “Kunjungan kerja Wapres harus dipersiapkan dengan matang, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan kunjungan kerja ke Lampung hingga kembali ke kediaman resmi Wakil Presiden RI di Jakarta Pusat,” ujar Hamartoni.

Hamartoni menjelaskan kedatangan Wapres Jusuf Kalla akan disambut langsung Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan anggota Forkopimda Provinsi Lampung. “Kemudian Gubernur Ridho bersama Forkopimda Provinsi Lampung akan mendampingi Wapres ke lokasi acara tersebut. Untuk itu, pihak terkait mulai dari Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan Panitia dari Tarbiyah-Perti harus saling berkoordinasi dengan baik. Sehingga acara ini dapat berjalan sukses dan lancar,” jelas Pj. Sekdaprov.

Rapat juga memutuskan semua persiapan harus dilakukan mulai Rabu (25/7/2018). “Persiapan ini harus dilakukan mulai sekarang, karena sudah sangat mendekati jadwal kunjungan Wapres,” kata Hamartoni. Dia berharap semua pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kunjungan Wapres Jusuf Kalla dapat berjalan dengan baik dan lancar, mulai dari kedatangan, pengamanan, pelaksanaan acara, hingga kepulangan ke kediaman resmi Wakil Presiden. (Humas Prov)

Pemprov Dukung Pertahkindo Lakukan Sertifikasi Tenaga Ahli di Lampung

BANDAR LAMPUNG (JL) --- Pemprov Lampung mendukung Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Pertahkindo) melakukan sertifikasi tenaga ahli di Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung Taufik Hidayat saat membuka secara resmi Musyawarah Daerah I Pertahkindo Tahun 2018, Rabu (25/7/2018) di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Taufik mengungkapkan Pertahkindo diharapkan mampu bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna mensukseskan berbagai agenda pembangunan di Provinsi Lampung. Ia juga berharap kehadiran organisasi ini akan mendorong para konsultan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya, termasuk memfasilitasi pembuatan sertifikat bagi tenaga ahli di Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang tenaga ahli yang harus memiliki sertifikat. “Artinya kita ingin supaya kelompok-kelompok keahlian dan keterampilan dapat bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, supaya tenaga kita berstandar dengan baik keahliannya,” ungkap Taufik.

Taufik mengatakan dalam rangka mempercepat kompetensi sumber daya manusia, Pemprov Lampung memiliki Program Lampung Kompeten yang telah diluncurkan sejak tahun 2016. "Melalui program ini, diharapkan SDM di Lampung memiliki kompetensi dan berdaya saing kuat di Lampung maupun pasar global," ujar Taufik.

Dalam penerbitan sertifikat tenaga ahli,  Pemprov berharap Pertahkindo berkordinasi dengan lembaga yang benar-benar dapat mensertifikasi tenaga ahli seperti LPJK agar sertifikat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan standar Organisasi Sertifikasi Nasional dan Internasional (ISO). “Pembuatan SK dalam asosiasi untuk mewujudkan tenaga ahli yang kredibel, dalam prosesnya harus bermitra dengan lembaga yang benar-benar dapat mensertifikasi tenaga ahli untuk menjadi tenaga ahli yang berintegritas, kompeten dan berdedikasi,”  ujar Wakil Ketua  Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Lampung Juniardi

Bendahara Umum DPP Pertahkindo Agus Wahsudianto menginformasikan bahwa musda kali ini mengusung tema “Mewujudkan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Profesional Berintegritas dan Berdaya Saing Global". Musda ini bertujuan membina dan meningkatkan kualitas serta memberdayakan tenaga ahli dan tenaga trampil Indonesia yang professional yang kredibel dan berorientasi global yang menjunjung tinggi kode etik dan tata laku profesional tenaga ahli dan tenaga trampil Indonesia. (Humas Prov)

Gubernur Ridho : Wapres JK Adalah Tokoh Pemersatu Umat Islam

BANDARLAMPUNG(JL)--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyatakan bahwa Wapres Jusuf Kalla adalah tokoh pemersatu umat islam. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla membuka Rapat Kerja Nasional Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) di Swissbell-Hotel Bandar Lampung, Sabtu (28/7) siang.

"Saya percaya pada Bapak Muhammad Yusuf Kalla pada kapasitasnya sebagai tokoh pemersatu umat islam. Bahkan nanti jika Pak Yusuf Kalla tidak lagi sebagai Wapres, saya yakin beliau tetap menjadi tokoh bangsa yang mempersatukan bangsa Indonesia." tegas Ridho

Lebih lanjut Gubernur Ridho menyatakan bahwa Provinsi Lampung adalah Provinsi yang terdiri dari multi etnis. Dimana suku Lampung sendiri justru lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan suku atau etnis lainnya dari luar Lampung. Namun dalam tiga tahun lebih masa kepemimpinannya dapat dipastikan hampir tidak ada gesekan bahkan berjalan kondusif dan aman.

Bahkan atas hal tersebut, Gubernur Ridho bersama Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan terbaik Tingkat Nasional dalam penanganan konflik sosial

"Provinsi Lampung terdiri dari Multi Etnis, namun demikian Alhamdulillah sampai saat ini kita hampir tidak pernah ada gesekan yang menyangkut suku, agama, akidah, suku dan lain sebagainya. Umat islam di Lampung semoga dapat menjadi contoh dalam merangkul semua kalangan. Untuk itu saya berharap Perti juga dapat berkontribusi bersama-sama masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Lampung," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ridho juga mengucapkan selamat datang kepada peserta Rakernas dari 27 Povinsi yang hadir. Ridho juga menyatakan bahwa suatu kebanggan Tarbiyah-Perti dapat melaksanakan Rakernas di Lampung.

"Dulu Lampung sempat mendapat predkat yang kurang baik, tapi Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah berjalan kondusif dan aman. Bahkan dipercaya oleh berbagai organisasi dan lembaga untuk menjadi tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan berskala Nasional maupun Internasional. Hal ini tentu samakin menguatkan dan meyakinkan masyarakat luas bahwa Lampung saat ini sudah sangat aman dan kondusif," pungkasnya.

Sementara itu Wapres Jusuf Kalla dalam sambutan singkatnya berharap agar organisasi-organisasi Islam dapat menjadi gerakan nasional untuk pendidikan dan usaha sosial dalam memajukan bangsa.

Wapres juga menyatakan bahwa tidak ada suatu bangsa yang mengembangkan kemajuan bangsanya tanpa kemajuan dari pendidikan. Oleh karenanya Wapres berharap agar Perti dapat berkontribusi dalam pendidikan, bukan hanya pendidikan agama, namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Basri Bermanda menyatakan bahwa Perti sebagai organisasi massa Islam nasional, saat ini menaungi 725 Madrasah Tarbiyah Islamiah (MTI). 

Organisasi ini didirikan di suatu pesantren terkenal di Candung, dekat Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 1930 dan berakar dari para ulama Ahlussunnah wal jamaah. Kemudian organisasi ini meluas ke daerah-daerah lain di Sumatera, dan juga mencapai Kalimantan dan Sulawesi.(Humasprov)

Kunjungan Komisi VIII DPD RI Diharapkannya Memiliki Dampak Besar

BANDARLAMPUNG (JL) -— Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap kunjungan Komisi VIII DPD RI di Provinsi Lampung memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, khususnya bidang agama, sosial, pemberdayaan perlindungan anak, penanggulangan bencana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Badan Wakaf Indonesia. Hal itu disampaikan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Jumat (27/7/2018) di Ruang Sungkai, Balai Keratun kantor Gubernur Provinsi Lampung.

Menurut Gubernur, Lampung memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada di ujung selatan Pulau Sumatera, dengan luas wilayah daratan sebesar 35.288 kilometer persegi dan panjang garis pantai 1.185 kilometer yang terdiri dari 132 buah pulau besar dan kecil.  Provinsi Lampung juga telah menunjukan perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Daya Saing Ekonomi Provinsi Lampung, yaitu sebelumnya Lampung peringkat 24 nasional menjadi peringkat 14 Nasional dan saat ini telah mencapai peringkat 11 Nasional.

Dalam kunjungan Komisi VIII DPR RI disampaikan secara tertulis daftar pertanyaan ke sejumlah instansi terkait, seperti Jajaran Kanwil Kementerian Agama, Kepala Dinas Sosial, Badan PP dan PA, serta instansi terkait lainnya. Guna memenuhi maksud dan tujuan tersebut, Pemprov Lampung berharap kepada Kepala OPD dan Instansi terkait untuk dapat memberikan pemaparan ataupun data dan informasi yang lengkap kepada Komisi VIII DPR RI dan kepada Ketua dan Anggota Komisi VII DPR RI agar sepenuhnya memberikan dukungan serta partisipasi sesuai tugas serta kewenangannya. Terutama  yang membidangi antara lain pembangunan bidang agama, sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Badan Amil Zakat, Pelaksanaan Penanggulangan Bencana serta Perwakafan Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung berharap data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi terkait lainnya. Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan bahan reses persidangan V tahun Sidang 2017-2018 dalam rangka merumuskan kebijakan yang perlu diambil dan ditindaklanjuti.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan adalah menjalin komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIlI DPR RI dengan daerah, baik PemerintahDaerah mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti Pimpinan Agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya

Bukan hanya itu kunjungan kerja hari ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  Juga menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat. serta untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan- bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana. (Humas Prov).

Humas KPK Benarkan Penangkapan Pejabat di Lampung

Lampung Selatan : Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Lampung. 

Dalam hal ini dugaan OTT yang dimaksud, menjerat sejumlah pejabat di Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, yang merupakan adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang saat ini sedang buming di Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan.

"Yang bisa kami konfirmasi, ada tim KPK yang ditugaskan di daerah Lampung dalam beberapa hari ini. Kamis malam (26/07/2018) sampai dini hari ini, Jum'at (27/07/2018), diamankan 12 orang yang terdiri dari unsur Kepala Daerah/Bupati, anggota DPRD Prov., swasta dan pihak lain yg terkait," ungkap Febri dihubungi pesan WhatsApp, Jum'at (27/07/2018).

Dirinya menjelaskan, pihaknya melakukan kroscek terhadap informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi. 

"Tim mengamankan uang ratusan dalam pecahan Rp100rb dan Rp50rb. Diduga terkait dengan proyek infrastruktur," kata dia.

Saat ini pemeriksaan masih berjalan di Polda Lampung. Sambungnya, pihaknya siang ini, Jum'at (27/07/2018) akan mempertimbangkan membawa sebagian yang relevan ke Jakarta.

"Sebagaimana diatur di KUHAP, KPK  diberikan waktu paling lama 24 jam sampai penentuan status hukum dari pihak yang diamankan," ujarnya.

Ditanya mengenai, pihak-pihak yang terkena OTT, Humas KPK Febri Diansyah enggan menyebutkan. "Nanti saat konfrensi ya," pungkasnya singkat. (Fitri)

KPK Segel Ruang Kerja Bupati Lamsel

Lampung Selatan - Usai melakukan penggeledahan diperkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT), Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyegel ruang kerja bupati, serta ruang kerja Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). 

Informasi yang diperoleh media ini, sekitar 5 orang tim KPK dikawal Dua anggota kepolisian daerah (Polda) Lampung berseragam lengkap, saat melakukan penggeledahan dan penyegelan.

Bersasarkan pantauan dilapangan, ruangan yang disegel diantaranya ruangan kerja Bupati Lampung Selatan, Ruangan Kadis Pendidikan dan Ruangan Kabid Pengairan Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan, Jum'at (27/07/2018).

Diberitakan sebelumnya, Tim KPK tiba diperkantoran Pemkab Lamsel menggunakan kendaraan roda merk Toyota Avanza warna putih. Tiba di kantor Bupati Lampung Selatan sekitar pukul 10.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 11.00. Tampak, terlihat usai melakukan penggeledahan, tim KPK membawa sejumlah berkas.

“Mereka langsung menuju ruang kerja bapak, tanpa mengisi buku tamu,” kata salah satu petugas protokol yang enggan disebutkan namanya.

Usai melakukan pemeriksaan, sejumlah awak terlihat sibuk untuk konfirmasi terkait tersebut. Namun sayangnya, tidak ada Satu pun Tim KPK yang mau memberikan keterangan.

Usai pemeriksaan pun, tim KPK bergegas meninggalkan kantor Bupati Lampung Selatan. (fitri)

Sosialisasi 4 Pilar, Almuzzammil Minta Masyarakat Pilih Pemimpin Yang Berketuhanan YME

Bandarlampung - Dalam penyampaiannya pada agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di hadapan ratusan peserta yang berasal dari Bandar Lampung, Anggota DPR RI Dapil Lampung, Almuzzammil Yusuf mengatakan tentang pentingnya masyarakat memilih pemimpin yang berkomitmen dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan tentu saja kesetiaan terhadap NKRI, Sabtu (21/7) di GSG Ragom Sejahtera, Bandar Lampung.

Menurutnya di Pemilihan Umum 2019, masyarakat harus pandai memilih calon pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif.

"2019 adalah tahun politik dimana masyarakat akan memilih anggota DPRD kota, kabupaten dan provinsi, anggota DPR RI dan DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden," kata Almuzzammil.

Tentu saja, menurut Ketua Bidang Polhukam DPP PKS lagi bahwa masyarakat harus jeli dengan komitmen calon pemimpin terhadap 4 pilar kebangsaan baik komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pancasila dengan 5 Sila menjadi penuntun masyarakat menentukan calon pemimpin yang terbaik bagi masyarakat," kata Almuzzammil lagi.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Sila ke 5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia satu dengan yang lain saling terkait.

"Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama, karena posisinya di awal maka ia menjadi pondasi bagi sila-sila yang lain. Dan tentu saja ketika kita memilih calon pemimpin maka yang pertama lihatlah pelaksanaan dari sila ini," ungkap Anggota Fraksi PKS tiga periode ini.

Dari Sila ini misalnya maka masyarakat harus jeli memastikan pemimpin menjalankan ajaran agama dan berbagai perilaku kesehariannya, apakah sesuai dengan kitab suci yang ia yakini atau tidak

"Apakah ia muslim, maka patut dipastikan ia melaksanakan berbagai ritual ibadah dan segala perilaku kesehariannya tidak bertentangan dengan ajaran agamanya. Demikian pula bagi yang Nasrani, Hindu, Budha dan Konghucu," ungkapnya lagi.

Almuzzammil meyakini bahwa seorang pemimpin jika ia benar-benar melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan Kitab Sucinya maka iapun akan melaksanakan intisari dari empat sila yang lain secara baik seperti ia akan menjunjung tinggi kemanusiaan, lalu cinta akan persatuan dan menjauhi perpecahan, kemudian memiliki sifat yang mengedepankan musyawarah dan tentu saja ia akan berlaku adil dengan sesamanya.

"Jika masyarakat menemukan calon pemimpin seperti itu, jangan ragu 2019 nanti pilih saja yang seperti itu," ungkap Putra dari tokoh Golkar, Yusuf Jaiz.

Sementara itu, hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu.
Dalam sambutannya Ade mengatakan bahwa menjadi penting tahun 2019 memilih pemimpin yang benar-benar hadir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

"Di pemilu 2019 mendatang, menjadi sangat penting hadirnya pemimpin yang benar-benar hadir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Insya Allah ini akan benar-benar menyayangi rakyat," kata Ade.

Di acara sosialisasi 4 Pilar tersebut peserta disuguhi pula dengan seni Pencak Silat khas Banten. (*).

Rakernas SMSI ke III, Kemenpar : Kemajuan Industri Digital Menjadi Andalan

Jakarta : Guntur Sakti Kepala biro komunikasi publik Kementrian Pariwisata mengatakan,  kemajuan industri digital saat ini menjadi andalan,  maka kemenpar yang juga berada dalam dunia digital,  maka mau tidak mau kami (Kementrian Pariwisata)  juga harus menjadi bagian dari mileneal. 

Hal itu disampaikan Guntur dalam Rapat Kerja Nasional Serikat Media Siber Indonesia di Hotel Sari Pasific,  Jakarta 26 Juli 2018 .

Dalam Rakernis SMSI dengan Tema kegiatan Indonesian Optimis Menghadapi Revolusi Industri, Guntur juga mengatakan Pariwisata Indonesia menjadi 20 negara yang tercepat dalam pengembangan pariwisata.  Indonesia saat ini industri pariwisata tumbuh 22 persen. " Kita disalip vietnam dan mereka melakukan perubahan luar biasa dalam meningkatkan kemajuan sektor pariwisata mereka. Sementara destinasi pariwisata terbaik di dunia menobatkan Indonesia sebagai tiga Destinasi terbaik pariwisata dunia. Untuk wilayah yang pariwisata nya lengkap adalah pulau Jawa. 

"Pengakuan itu bukan kita yang meminta tetapi dunia yang memberinya, " kata Guntur. Devisa pariwisata Indonesia saat ini bertengger di posisi ke empat, dan saat ini menjadi nomor dua dalam menghasilkan devisa.(r)

Chairul Tanjung : Pemenang Mengambil Semuanya

JAKARTA (JL) --Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)  Chairul Tanjung mengatakan bahwa pengembangan media digital berada ditengah era perubahan luar biasa. Segala sesuatu harus fisikly dan ini suatu keniscyaan. Tentu dari perubahan ini ada konsekwensi yang dihadapi yang menjadikan segala sesuatunya berubah. GIi kalau dulu perusahaan paling besar di dunia GI general. Elektrik yang memiiki alat super canggih.
Sekarang perusahaan itu dari yang luar biasa sekarang tidak terlalu bisa dikatakan nobody. Jika sebelumnya saya bangga, sekarang kenyataannya jadi begini, " kata Chairul Tanjung dalam Rapat Kerja Nasional  111 Serikat Media Siber Indonesia  (SMSI)  di ballroom Hotel Sari Pasific Jakarta,  25-27 Juli 2018.
Menurut Owner Transmart ini, The mouse variabel asset itu adalah data yang bisa menggarap semua sistem ekonomi. Winner takes all bahwa pemenang mengambil semuanya.
Dia juga mengatakan,  Media media tradisional pelan pelan akan hilang dan ini sebuah keniscayaan. Trend industri media menuju konvergensi. "Termasuk terjadinya evolusi saluran distribusi perusahaan media. Evolusi dari sosial media," katanya.
Chairul Tanjung mengingatkan  bahwa Inilah proses evolusi yang harus kawan kawan pemilik media siber yang harus dicermati. Adanya proses metamorfosa media seperti kompas dan koran Jawa Pos (tradisional media) yang akhirnya juga memakai digital media.
"Saya berharap pengola media mau menang dalam kompetisi. Di mana anda itu spesialisnya dan di mana anda bisa oerang,  satu pemenang yang ada yang menguasai 70 persen market, pintarlah membaca peluang, "tandas Chariul Tanjung. (r)

Iklan KPU Penetapan Pemenang Bupati/Wakil Bupati Hasil Pilkada Tahun 2018 Kabupaten Tanggamus

Pemprov Lampung Dukung Pengurus Persi Cegah Penyakit Ginjal Melalui Program Amir

BANDAR LAMPUNG (JL) �Pemerintah Provinsi Lampung mendukung upaya Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mensukseskan Health Education Program dalam rangka upaya Preventif Promotif menunjang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai pilar utama upaya kesehatan. Salah satunya mencegah penyakit ginjal. Oleh sebab itu, Persi mengadakan program Amir (Ayo Minum Air). Hal tersebut terungkap dalam audiensi Persi dengan Pemprov Lampung yang diadakan di Ruang Rapat Asisten Kesra, Kantor Gubernur Lampung,  Selasa siang (24/7/2018).


Pemprov yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto mengatakan Pemprov Lampung mendukung penuh kegiatan tersebut  "Kita melihat penyakit ginjal ini cukup menyedot anggaran negara, di mana Peningkatan Penyakit Ginjal dalam JKN menjadi penyakit kedua terbesar setelah jantung. Pemerintah berharap penyakit ini dapat diminimalisir,� ujar Hery.


Untuk itu, Pemprov Lampung akan bersinergi bersama Persi dan IHWG FKUI mensosialisasikan program edukasi promotif preventif kesehatan Ginjal dengan program Amir itu. �Diharapkan ini dapat memberikan pemahaman terhadap penyakit ginjal yang ada, dan dengan ini dapat memberikan pengetahun mengenai kesehatan, dan memperhatikan kebersihan, untuk jauh dari sumber-sumber penyakit,� kata Hery.


Sementara itu, dr Grace perwakilan Persi Pusat menyampaikan dalam bahwa pihaknya akan mengadakan rangkaian kegiatan dengan langsung datang ke masyarakat untuk meberikan seminar, kepada Posyandu, PAUD, dan para pelajar SD. �Gaya Hidup sehat adalah kunci bagi kesehatan kita, lakukan cek kesehatan anda secara rutin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Melalui kegiatan ini kami berusaha untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan hiburan. Semoga dari peringatan hari ginjal sedunia ini menjadi titik ukur agar masyarakat sadar kesehatan ginjal," jelasnya. (Humas Prov)

Pemprov Lampung Dukung Pengurus Persi Cegah Penyakit Ginjal Melalui Program Amir

BANDAR LAMPUNG (JL) —Pemerintah Provinsi Lampung mendukung upaya Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mensukseskan Health Education Program dalam rangka upaya Preventif Promotif menunjang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai pilar utama upaya kesehatan. Salah satunya mencegah penyakit ginjal. Oleh sebab itu, Persi mengadakan program Amir (Ayo Minum Air). Hal tersebut terungkap dalam audiensi Persi dengan Pemprov Lampung yang diadakan di Ruang Rapat Asisten Kesra, Kantor Gubernur Lampung,  Selasa siang (24/7/2018).


Pemprov yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto mengatakan Pemprov Lampung mendukung penuh kegiatan tersebut  "Kita melihat penyakit ginjal ini cukup menyedot anggaran negara, di mana Peningkatan Penyakit Ginjal dalam JKN menjadi penyakit kedua terbesar setelah jantung. Pemerintah berharap penyakit ini dapat diminimalisir,” ujar Hery.


Untuk itu, Pemprov Lampung akan bersinergi bersama Persi dan IHWG FKUI mensosialisasikan program edukasi promotif preventif kesehatan Ginjal dengan program Amir itu. “Diharapkan ini dapat memberikan pemahaman terhadap penyakit ginjal yang ada, dan dengan ini dapat memberikan pengetahun mengenai kesehatan, dan memperhatikan kebersihan, untuk jauh dari sumber-sumber penyakit,” kata Hery.


Sementara itu, dr Grace perwakilan Persi Pusat menyampaikan dalam bahwa pihaknya akan mengadakan rangkaian kegiatan dengan langsung datang ke masyarakat untuk meberikan seminar, kepada Posyandu, PAUD, dan para pelajar SD. “Gaya Hidup sehat adalah kunci bagi kesehatan kita, lakukan cek kesehatan anda secara rutin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Melalui kegiatan ini kami berusaha untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan hiburan. Semoga dari peringatan hari ginjal sedunia ini menjadi titik ukur agar masyarakat sadar kesehatan ginjal," jelasnya. (Humas Prov)

PDIP Siapkan Pengganti Bustami

///Bamsur Bakal Rangkap Jabatan///

Bandarlampung - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pengurus partai politik (parpol) dilarang maju calon DPD RI membawa dampak dalam kepengurusan DPD PDIP Lampung. Pasalnya, partai berlambang banteng moncong putih itu bakal kehilangan salah satu pengurusnya.

Adalah Bustami Zainudin yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Kaderisasi yang maju sebagai calon DPD RI Dapil Lampung. Beredar kabar, posisi Bustami Zainudin bakal diisi oleh Bambang Suryadi (Bamsur) sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Organisasi.

Menurut Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Polhukam, Watoni Noerdin mengatakan pergantian kepengurusan di PDIP itu membutuhkan proses yang cukup lama. Karena, kata dia, PDIP memiliki proses dan mekanisme dalam pergantian kepengurusan.

"Dan atas kejadian ini, terkait Bustami mundur dari kepengurusan, besar kemungkinan penggantinya ditangkap oleh kepengurusan yang ada, " jelas Watoni diruang kerjanya, Selasa (24/7).

Namun, lanjut Watoni, DPD PDIP Lampung baru akan memplenokan terkait pergantian Bustami Zainudin yang maju menjadi calon anggota DPD RI itu pada Jumat (27/7) mendatang.

"Jadi Jumat nanti kita akan membahas terkait putusan MK dan DPD akan mengambil sikap, " ujarnya.

Dilain sisi, Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung ini mengaku kecewa atas kebijakan MK dengan mengeluarkan keputusan tersebut disaat proses pencalonan DPD RI.

"Seharusnya itu dilaksanakan sejak awal sebelum proses pencalonan MK sudah mengeluarkan keputusan itu, " ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu juga meminta  MK dapat menjaga konsistensinya dalam menjaga tatanan proses hukum.

"Jadi jangan buat publik bingung atas keputusan ini. Karena atas putusan ini banyak yang dikorbankan, " ungkapnya lagi.

Dirinya menyarankan seharusnya keputusan itu dikeluarkan untuk diberlakukan pada pemilu berikutnya.

"Seharusnya MK mengeluarkan keputusan di era depan sehingga tidak merusak tatanan demokrasi yang sedang berjalan, " tandasnya.

Terpisah, Bustami Zainudin menyatakan mundur dari kepengurusan DPD PDIP Lampung. Hal tersebut menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.

"Kita tak bisa menghindari apa yang sudah menjadi keputusan MK, karena ini keputusan resmi lembaga. Dan kita siap melaksanakan putusan itu, artinya mundur dari kepengurusan partai, " terangnya saat ditemui di Posko Pemenangan Bustami Zainudin yang berada di Jalan Kayu Manis Way Halim Bandarlampung, Selasa (24/7).

Mantan Bupati Waykanan itu mengatakan, pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPD RI itu pun merupakan atas perintah dan tugas partai.

"Oleh karenanya, partai pun (PDIP, red) pasti juga sudah mempertimbangkan atas kemunduran diri saya, " ungkapnya.

Menurutnya, untuk membesarkan partai tidak harus menjadi pengurus partai. Oleh karenanya, dirinya mengaku siap untuk mundur dari pengurus DPD PDIP Lampung.

"Soal tidak jadi pengurus saya no problem, karena saya ditugaskan oleh partai. Dan membesarkan partai tidak harus jadi pengurus partai, " terang dia.

Kendati demikian, dirinya baru akan mengajukan pengunduran diri secara tertulis setelah keluarnya PKPU baru yang mengatur calon anggota DPD RI harus bukan pengurus partai. "Untuk administrasinya kita masih menunggu PKPU-nya, " ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap DPD PDIP tetap konsisten dan solid dalam menyambut tahun politik 2019. "Dan saya harap yang menggantikan posisi saya nantinya adalah orang-orang yang kompeten, " tukasnya.  (Cah).

Besok, Pansus Panggil KPU dan Bawaslu

Bandarlampung - Besok, Pansus Money Politic DPRD Lampung berencana memanggil KPU dan Bawaslu. Selain KPU dan Bawaslu, Pansus juga mengundang Ombudsman perwakilan Lampung serta media cetak dan elektronik yang memuat pemberitaan terkait dugaan praktek money politik Pilgub Lampung.

Tim Pansus Money Politic, Watoni Noerdin menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan rangkaian kerja pansus untuk mengungkap dugaan money politik dalam Pilgub Lampung yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Ya besok (hari ini, red), pansus akan mengundang KPU, Bawaslu, Ombudsman, serta beberapa media cetak dan elektronik untuk bisa hadir dalam dengar pendapat, " ujarnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (24/7).

Dijelaskan Watoni, media cetak dan elektronik yang diundang adalah mereka yang mengungkap pemberitaan-pemberitaan dugaan money politic Pilgub Lampung yang TSM tersebut.

"Ya kita berharap kepada teman-teman media untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mengungkap kejadian money politic ini. Misal, kita akan tanyakan darimana berita bagi-bagi amplop dan lainnya, " ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu mengungkapkan, pansus money politik ini bekerja bukan mempermasalahkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, kata dia, pansus money politik ini hanya ingin menegakkan demokrasi di Provinsi Lampung.

"Kita tidak ada urusan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kita hanya ingin menegakkan demokrasi. Kita tidak ingin proses demokrasi di Lampung ini diacak-acak oleh corporasi, " tukasnya.

Ketua Fraksi PDIP Lampung ini juga menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya juga telah melakukan dengar pendapat dengan pihak BPK RI perwakilan Lampung, Kejati, dan Polda Lampung.

"Hasilnya, BPK RI perwakilan Lampung mengapresiasi langkah pansus money politic ini dan ini menjadi warning bagi mereka (BPK RI perwakilan Lampung, red), " kata Watoni.

Wakil Ketua DPD PDIP Bidang Polhukam ini juga menilai ketiga lembaga yang diundang oleh pansus money politic memberikan kontribusi positif bagi pansus.

"Karena telah memberikan informasi kepada pansus dalam upaya melakukan pembenahan kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan, " tukasnya. (Cah).

Bustami Tanggalkan Pengurus PDIP

Bandarlampung - Calon anggota DPD RI Dapil Lampung, Bustami Zainudin menyatakan mundur dari kepengurusan DPD PDIP Lampung. Hal tersebut menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.

"Kita tak bisa menghindari apa yang sudah menjadi keputusan MK, karena ini keputusan resmi lembaga. Dan kita siap melaksanakan putusan itu, artinya mundur dari kepengurusan partai, " terangnya saat ditemui di Posko Pemenangan Bustami Zainudin yang berada di Jalan Kayu Manis Way Halim Bandarlampung, Selasa (24/7).

Mantan Bupati Waykanan itu mengatakan, pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPD RI itu pun merupakan atas perintah dan tugas partai.

"Oleh karenanya, partai pun (PDIP, red) pasti juga sudah mempertimbangkan atas kemunduran diri saya, " ungkapnya.

Menurutnya, untuk membesarkan partai tidak harus menjadi pengurus partai. Oleh karenanya, dirinya mengaku siap untuk mundur dari pengurus DPD PDIP Lampung.

"Soal tidak jadi pengurus saya no problem, karena saya ditugaskan oleh partai. Dan membesarkan partai tidak harus jadi pengurus partai, " terang dia.

Kendati demikian, dirinya baru akan mengajukan pengunduran diri secara tertulis setelah keluarnya PKPU baru yang mengatur calon anggota DPD RI harus bukan pengurus partai. "Untuk administrasinya kita masih menunggu PKPU-nya, " ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap DPD PDIP tetap konsisten dan solid dalam menyambut tahun politik 2019. "Dan saya harap yang menggantikan posisi saya nantinya adalah orang-orang yang kompeten, " tukasnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik. "Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Gedung MK Jakarta, Senin (23/7/2018) seperti dilansir dari breakingnews.co.id.

Palguna mengatakan hal tersebut ketika membacakan pertimbangan Mahkamah atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dalam perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh seorang fungsionaris partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Putusan untuk perkara Nomor 30 ini kembali menegaskan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak boleh berasal dari partai politik.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah juga memberikan jawaban terkait dengan anggota partai politik yang pada saat ini juga menjabat sebagai anggota DPD.

Mahkamah dalam pertimbangannya mengakui bahwa ketentuan Pasal 182 huruf l UU Pemilu tidak tegas melarang anggota partai politik menjabat sebagai anggota DPD, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya tetap menyebutkan bahwa anggota DPD tidak boleh diisi oleh anggota partai politik. "Sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah, maka putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan (anggota DPD yang merupakan anggota partai politik) kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK," kata Palguna.

Sementara itu terkait dengan anggota partai politik yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota DPD ke KPU, Mahkamah meminta KPU untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan syarat sudah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik. (Cah).

Tingkatkan Profesionalisme, Pemprov Gelar Bimtek Soal Jalan dan Jembatan

BANDAR LAMPUNG (JL) --Pemerintah Provinsi (Pemprov Lampung) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, di Hotel Arnes Central, Selasa (24/7/2018). Bimtek tersebut untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan pemrograman jalan dan jembatan, meningkatan kualitas pekerjaan jalan dan jembatan, serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.


Menurut Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, saat membuka acara tersebut, pelatihan ini bertujuan mendapatkan SDM yang handal . "Saya kira pelatihan ini cukup strategis dan bermanfaat dengan tujuan tentunya ingin mendapatkan SDM yang profesional dan handal, sesuai dengan peran dan juga fungsinya," ujar Taufik Hidayat.


Taufik menuturkan SDM dapat dikatakan profesional, manakala mampu memenuhi tiga persyaratan.  "Tiga hal yang harus dikuasai yakni pengetahuan, keterampilan, dan moral. Pelatihan yang kita lakukakan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur untuk penting dilakukan evaluasinya," katanya.


Taufik mengingatkan komitmen harus dilaksanakan, mengingat jalan dan jembatan sebagai konektivitas antar wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kita tahu posisi kita mengawal kegiatan proyek pemerintah, karena itu kita harus punya satu komitmen yang paling penting. Komitmen kita adalah mutu dan kualitas yang baik, untuk mencapai itu kita harus profesionalisme.


Yang ikut bimtek ini orang teknis dilapangan semua, bukan pengambil kebijakan ditingkat atas, orang teknis harus bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat," ujarnya. Bimtek ini juga bertujuan menyeragamkan seluruh pelaksana teknis di seluruh Dinas PUPR seluruh Kabupaten/Kota baik itu yang berpengalaman ataupun tidak.
"Bimtek ini untuk menyeragamkan terhadap bagi yang pengalaman urusan teknis jalan dan jembatan atau juga yang katakanlah kurang berpengalaman, karena latar belakang nya beragam. Ada pengetahuan teknis yang diajarakan, pengetahuan manajerial bagaimana mengelola kegiatan, kita harapkan diikuti dengan sebaik-baiknya," katanya.


Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Lampung, Rony Witono mengatakan bimtek tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para presonil yang menangani pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan Dinas PUPR ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan SDM yang handal dan berdaya saing. "Bimtek ini guna menggali dan bertukar informasi tentang tugas dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga hasil yang didapat berkualitas dan bermutu," ujanya.

Pemeliharaan jalan dan jembatan sendiri dilakukan untuk menekan laju kerusakan. "Masalah yang sudah pasti terjadi yakni begitu jalan itu mulus langsung ramai yang memakainya, bahkan diantara pengguna jalan banyak yang tidak disiplin terhadap muatan belum lagi cuaca, tetapi paling tidak, ada upaya dari kita untuk meningkatkan kemampuan SDM dilapangan. Sehingga pada saat jalan sudah diperbaiki atau dibanguan, metode dan langkah pemeliharaan itu sudah sesuai ketentuan teknis," katanya.


Rony optimistis jalan mantap di Provinsi Lampung dengan target sebesar 80 persen di tahun 2018, akan segera tercapai. "Di akhir tahun 2017 jalan mantap kita sudah mencapai 77,2 persen dan target tahun 2018 mencapai 80 persen. Dengan kondisi ini mudah-mudahan bisa kita capai. Pak Gubernur juga mengusulkan kepada kita semua agar membuat lompatan-lompatan besar terhadap pencapaian target itu," ujarnya.(Humas Prov)